KTT ASEAN ke-43, Jokowi Ajak Negara ASEAN Perkuat Kerja Sama Strategis
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin 12 pertemuan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada 5-7 September 2023 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sidharto R Suryodipuro.
“Ada 12 pertemuan yang akan dipimpin Presiden di antaranya KTT ke-43 ASEAN dalam format plenary, KTT ke-43 ASEAN dalam format retreat, KTT ke-26 ASEAN-China, serta KTT ke-24 ASEAN-Korea Selatan,” katanya.
Sejumlah lembaga internasional akan hadir dalam pertemuan tersebut. Rencananya, KTT ke-43 akan mengundang IMF dan World Bank serta beberapa organisasi dunia yang lain.
Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan memimpin sejumlah acara yang bersifat non persidangan, seperti pembukaan KTT-43 ASEAN, pembukaan ASEAN-Indo-Pacific Forum, gala dinner, social events, serta upacara penutupan sekaligus penyerahan keketuaan ASEAN kepada Laos.
Dijadwalkan, KTT ASEAN dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023. Selanjutnya, akan dilaksanakan KTT antara ASEAN dengan negara-negara mitra yang akan berlangsung hingga 7 September 2023.
Sidharta menjelaskan bahwa KTT ASEAN yang dilaksanakan diharapkan dapat menjadi pondasi dalam bekerja bersama untuk mencapai Visi ASEAN tahun 2045.
“Tapi intinya goals yang akan diharapkan adalah menguatkan pencapaian dan pondasi visi ASEAN 2045. Di samping itu penguatan kelembagaan ASEAN baik dari segi pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien hingga hal-hal substansi keorganisasian,” ucap Sidharta.
Sidharta melanjutkan, Indonesia fokus meletakkan landasan untuk kerja sama negara-negara ASEAN yang sifatnya strategis di masa depan.
“Selanjutnya adalah bagaimana menentukan agenda kawasan di masa datang, baik perdagangan, investasi, digitalisasi, blue economy sebagai sumber pertumbuhan baru. Dan tentunya peranan dari Indo-Pacific outlook. Bagaimana kita memanifestasikan ini semua dalam konteks ekonomi dan pembangunan,” ujarnya.
Sedangkan dalam kasus Myanmar, negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak mentolerir perusakan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya itu, ASEAN juga sepakat untuk terlibat dengan semua pemangku kepentingan di bawah mandat five point consensus.
“Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan,” ungkap Sidharta.
