Komunikolog Sebut Gerakan People Power Jelang Pemilu Tidak Konstruktif

Oleh : Maya Naura Lingga )*

Komunikolog menyebutkan bahwa adanya gerakan atau upaya untuk menggabungkan massa dengan mengatasnamakan people power di Indonesia, utamanya gerakan itu hanya terjadi menjelang pelaksanaan pemilu saja, merupakan sebuah hal yang tidaklah konstruktif karena tidak disertai dengan adanya wacana yang solutif dan membangun, namun justru sangat berpotensi untuk bertentangan dengan konstitusi.

Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, terdapat beberapa isu yang sempat bertebaran di masyarakat, termasuk salah satunya adanya segelintir pihak yang terus menyerukan mengenai gerakan people power.

Memang, biasanya gerakan people power tersebut terjadi di sejumlah negara yang memiliki beragam permasalahan seperti terjadinya instabilitas politik, ketidakstabilan ekonomi dan juga keamanan. Akan tetapi, apabila di Indonesia sendiri, gerakan tersebut terasa justru memiliki sedikit perbedaan tujuan.

Bagaimana tidak, pasalnya dengan terus didengungkan gerakan people power di Indonesia, dimana hal tersebut terus terdengar dengan semakin mendekatinya pelaksanaan Pemilu setiap 5 (lima) tahunan, maka justru akan menjadi sangat erat kaitannya dengan upaya untuk menggerakkan sejumlah massa demi tujuan tertentu yang bernuansa politis.

Menanggapi adanya isu yang terus digaungkan mengenai upaya untuk menggerakkan sejumlah massa dengan bernanamakan people power tersebut, Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing kemudian menyebutkan bahwa hendaknya apabila memang terdapat sebuah kekurangan dari pemerintah, maka justru cara paling baik untuk menyelesaikannya adalah dengan melakukan dialog, yang mana dialog tersebut hendaknya berbasis pada fakta, data dan juga bukti.

Karena, memang sama sekali tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan dimanapun, pasti ada sebuah kekurangan dan tidaklah sempurna, termasuk juga pada beberapa kebijakan yang dilakukan, tentunya akan sangat sulit untuk benar-benar memuaskan seluruh pihak. Terlebih, Indonesia sendiri memang terdiri dari beragam sekali latar belakang masyarakat yang saling berbeda, sehingga pemahaman mereka pun akan sangat beragam pula dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Namun, apapun kekurangan yang terdapat dalam pemerintahan tersebut, khususnya di Indonesia, memang sudah sangat tepat apabila diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan berdialog, yang mana juga merupakan menjadi salah satu karakteristik dari bangsa ini yang selalu terus berupaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dan mengedepankan upaya musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesepakatan bersama.

Sebagai tambahan informasi, sebenarnya adanya narasi upaya untuk menggerakkan massa dengan mengatasnamakan people power ini sendiri juga pernah digaungkan pada pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2019 lalu, yang mana seolah memang sama sekali tidak bisa dilepaskan dari adanya praktik intoleransi yang ternyata masih dipahami oleh segelintir masyarakat Indonesia.

Bukan hanya itu, namun segelintir masyarakat yang menghendaki adanya gerakan untuk menggabungkan massa dengan menggunakan nama people power ini sebenarnya merupakan sebuah hal yang sangat inkonstitusional. Seolah-olah narasi yang terus mereka gaungkan kerap memposisikan pemerintah sebagai musuh mereka, yang harus segera bisa ditaklukkan dengan cara apapun.

Padahal jelas sekali, apabila gerakan pengabungan massa dengan mengatasnamakan people power itu, selama ini memang telah terjadi di sejumlah negara lain yang mengalami permasalahan tersebut, termasuk yang berkonotasi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, sangatlah memiliki banyak dampak buruk yang menyertai.

Tidak jarang pula, dengan adanya gerakan people power itu juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa, yang mana contohnya sendiri juga sudah bisa secara langsung disaksikan di beberapa negara lain di dunia. Maka sebenarnya jelas sekali bahwa adanya gerakan people power ini sama sekali bukanlah merupakan upaya yang bersifat konstruktif demi kebaikan bangsa dan negara, sebagaimana yang mereka gaungkan selama ini, namun justru akan membawa banyak dampak buruk yang berkebalikan.

Karena, sebenarnya Indonesia sendiri sudah memiliki serangkaian prosedur apabila masyarakat merasa kurang puas dengan adanya kinerja pemerintahan dalam kebijakan atau apapun itu, maka rakyat bisa menyampaikannya dengan jalan yang jauh lebih baik dan elegan sesuai dengan kesepakatan konstitusi dan bukan dengan menggulingkan kekuasaan, karena justru konsekuensinya adalah sangat bertabrakan dengan konstitusi negara,

Sehingga, hendaknya justru gerakan people power ditujukan untuk terus mendukung pemerintah dengan menggunakan kekuatan rakyat dan menghilangkan narasi adanya politik identitas yang kerap kali digunakan selama ini. Hendaknya pula, kaum oposisi di Tanah Air, yang juga dilindungi dalam konstitusi sebagai pihak kontrol sosial, yang mana memang sesuai dengan asas demokrasi bisa melahirkan banyak tindakan yang rasional dan juga berwacana berdasarkan dengan gagasan yang solutif sehingga ke depannya mampu menjadi sebuah antitesis yang berkualitas.

Pelaksanaan Pemilu 2024 memang sudah didepan mata, namun menjelang adanya pesta demokrasi dan kontestasi politik itu, malah justru diwarnai dengan adanya wacana dan isu negatif yang terus berhembus, termasuk adanya ancaman penggerakan massa dengan mengatasnamakan people power. Jelas sekali hal tersebut sama sekali bukanlah sebuah hal yang konstruktif.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara