Perluasan Kebun Sawit Bukan Deforestasi, Pemerintah Dapat Dukungan Berbagai Kalangan

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan tata kelola industri sawit yang dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan strategis yang dicanangkan bertujuan memperkuat kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan bagi petani dan pengusaha sawit.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menekankan perlunya penyederhanaan regulasi sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi tata kelola industri.

“Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan industri sawit. Hal ini sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan,” katanya.

“Kami mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden agar tata kelola lebih terintegrasi,” ujar Eddy

Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah memaksimalkan hilirisasi sawit melalui program biodiesel B50.

Program ini diproyeksikan mampu menyerap 24 juta ton minyak sawit domestik, memberikan dampak positif pada stabilitas harga sekaligus meningkatkan konsumsi dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran sawit sebagai solusi energi terbarukan.

“Kelapa sawit adalah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, jadi tidak perlu ada kekhawatiran terkait deforestasi jika pengelolaannya tepat,” kata Kepala Negara.

Pendapat serupa diungkapkan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santoso.

Menurutnya, penambahan lahan sawit di kawasan hutan terdegradasi tidak termasuk kategori deforestasi, asalkan memenuhi prinsip reforestasi.

“Jika komposisi penanaman menjaga 70 persen sawit dan 30 persen tanaman hutan lokal, maka justru meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga menjadi sorotan.

Dengan kepemimpinan Muliaman Hadad dan Dr. Kaharudin Djenod, badan ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara, termasuk di sektor sawit, guna meningkatkan daya saing global Indonesia.

Dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga akademisi, menunjukkan optimisme terhadap masa depan industri sawit di era Presiden Prabowo.

Dengan pendekatan strategis yang berpihak pada keberlanjutan dan pemerataan, sawit diyakini dapat menjadi instrumen utama untuk mencapai transformasi ekonomi yang inklusif. (*)