Dewan Perwakilan Raykat Republik Indonesia (DPR RI) telahmenyetujui pembahasan Perppu Cipta Kerja agar bisa segeradisahkan menjadi Undang-Undang (UU), yang mana haltersebut nyatanya juga mampu memberikan banyak manfaatbagi masyarakat Indonesia sendiri, salah satunya adalahdengan adanya perluasan lapangan pekerjaan.
Dalam mengantisipasi perkembangan dinamikaperekonomian glonal yang memang bisa saja berdampaksecara cukup signifikan pada perekonomian nasional, makaPemerintah Republik Indonesia (RI) menetapkan PeraturanPemerimntah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai sebuahkebijakan antisipatif dalam penguatan fundamental ekonomidomestik.
Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaankonstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkanPasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangantersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepadaDPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikiansubyektifitas Presiden dalam menetapkan Perppu, akan dinilaisecara obyektif oleh DPR RI untuk dapat ditetapkan menjadiUndang-Undang (UU).
Terkait hal tersebut, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalamrangka Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 lalu, telah dihasilkankeputusan bahwa memang Penetapan Perppu Cipta Kerjatersebut disetujui untuk dibawa ke sidang Rapat ParipurnaDPR RI.
Hasil keputusan tersebut memang dalam rangka untukbisa melakukan pengambilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan(Menko Polhukam), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia(Menkumham), Wakil Menteri Agama, serta para perwakilandari Fraksi DPR RI yang hadir dalam Rapat Kerja tersebut, melakukan penandatanganan atas persetujuan Badan LegislasiDPR RP atas RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadiUndang-Undang.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakanbahwa memang Pemerintah RI sendiri telah mendengarpandangan fraksi-fraksi dan memberikan apresiasi, bukanhanya mendapatkan apresiasi saja, namun mereka juga banyakyang mendukung dan menyetujuinya. Tentunya, semua juga menjadi bahan masukan dan catatan bagi Pemerintah dalampelaksanaan UU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU nantinya.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyatakan bahwaPerppu Cipta Kerja memberikan kepastian hukum dan manfaat yang diterima oleh masyarakat, UMKM, pelakuusaha, dan pekerja atas pelaksanaan UU Cipta Kerja, sehinggamanfaat tersebut dapat diteruskan.
Berkaitan dengan upaya melaksanakan PutusanMahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja, Pemerintahbersama dengan DPR RI telah melaksanakan putusan tersebut, yakni telah diaturnya metode Omnibus dalam penyusunan UU tersebut, kemudian selanjutnya juga telah dilakukan adanyaperbaikan kesalahan teknis penulisan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dan Pemerintah telah juga meningkatkan banyakpartisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Sebagai informasi, bahwa sejak Undang-Undang CiptaKerja (UU Ciptaker) tersebut berlaku, makaKementerian/Lembaga telaj banyak melakukan sosialisasi dan juga konsultasi publik hingga sebanyak 610 kali dan juga sebanyak 29 kali oleh Satgas Sosialisasi Cipta Kerja. MenurutMenko Airlangga hal itu menunjukkan Pemerintah memangterus menerus melakukan sosialisasi, edukasi, konsultasi, bimbingan teknis, bahkan juga pendampingan yang memangdiperlukan dalam implementasi UU Ciptaker.
Memang dalam menghadapi adanya bayangan berbagaimacam risiko atas ketidakpastian glonbal serta adanya kondisiperekonomian nasional, Pemerintah RI terus berupaya untukbisa meyiapkan banyak langkah strategi melalui baurankebijakan fiskal dan moneter secara responsif.
Tidak bisa dipungkiri pula bahwa memang salah satukebijakan strategis untuk biosa menghadapi ketidakpastianekonomi global tersebut adalah melalui pembentukanPeraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memang bertujuanuntuk bisa mencorong konsumsi rumah tangga, investasidomestik dan juga adanya perluasan lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, Guru Besar Universitas Gadjah Mada(UGM), Prof Nurhasan Ismail mernyatakan bahwa denganadanya kegentingan yang memaksa tersebut, memang menjadisangat penting adanya penetapan Perppu Cipta Kerja. Hal tersebut juga perlu dimaknai sebagai sebuah sikap yang antisipatif atas kondisi perekonomian dan juga mampumemberikan kepastian hukum yang diperlukan dalampenciptaan lapangan kerja, utamanya adalah dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Dengan banyaknya sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia, utamanya mereka di usia produktifyang tidak sedikit, maka memang menjadi sangat diperlukanadanya perluasan lapangan pekerjaan. Maka dari itu, pihakDPR RI kemudian melakukan persetujuan pada Perppu CiptaKerja yang memang sangat bermanfaat bagi masyarakatIndonesia.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
