Polemik Politik

Mewaspadai Musyawarah Ulama Sarat Kepentingan Politik

Oleh : Muhammad Zaki )*

Habib Rizieq kembali mencari perhatian dengan mengeluarkan video dukungan terhadap Musyawarah Ulama. Acara tersebut rencananya akan digelar pada 15-17 Oktober 2019. Acara tersebut diduga merupakan kegiatan politik yang dikemas dengan bungkus agama.

Siapa yang tak kenal pentolan Front Pembela Islam (FPI), yakni Habib Rizieq. Tokoh yang cukup kontroversial dan anti pemerintahan serta populer dengan kasus “menyimpang”. Bukan hanya sekali, tercatat sejumlah kasus yang seringkali menjerat sang pembesar FPI. Mulai dari ujaran kebencian hingga kasus pornografi. Bagi seorang dengan gelar yang mulia tampaknya cukup ekstrim guna melakukan hal-hal negatif. Apalagi sebagai pemimpin umat Islam yang bernaung dibawah organisasi FPI. Yang mana bertujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama serta umat dalam menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Dalam setiap aspek kehidupan. Satu kasus terakhir yang juga menjadi trending topik ialah masalah kepulangannya ke Tanah Air, hingga menuduh pemerintah sengaja mempersulitnya.

Seperti kabar terbaru yang menyebutkan ia akan mendukung penyelenggaraan Musyawarah ulama serta Tokoh se-Indonesia tanggal 15 hingga 17 Oktober mendatang. Ia ditengarai menyatakan dukungannya melalui sebuah video dari Mekkah. Video yang berdurasi sekitar 1.12 menit tersebut cukup “booming” dan menyita perhatian publik. Bukan Habib Rizieq jika tak viral, ulama dengan cap dengan pelbagai kasus ini cukup intens mengkritik pemerintahan.

Habib Rizieq dalam videonya berharap musyawarah tersebut mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis khususnya bagi perjuangan umat Islam Indonesia. Dikabarkan pula dalam tayangan pendek tersebut ia bersama empat orang tampak saling berpegang tangan saat mengutarakan pernyataanya. Habib menyebutkan jika orang-orang tersebut ialah;  Bapak Bambang selaku Ketua Badan Pekerja Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat Se-Indonesia, Badan Pekerja Ustadz Achwan, serta Ustadz Asep Syaripudin sang Ketua Organizing Committee.

Seperti yang kita tahu, pentolan FPI ini seringkali menyelenggarakan atau tergabung menjadi penyokong acara-acara yang kontroversial. Jika ditilik dari sejumlah kasus yang membelitnya, perlu sekali mewaspadai terhadap kegiatan keagamaan yang ia adakan. Berikut beberapa kasus yang menjerat dan membuatnya harus dicermati masyarakat sehingga tak serta merta terprovokasi dengan segala macam bentuk acara politik yang dibalut dengan kulit agama.

Yang pertama kali santer terdengar ialah sat HRS ini dinilai mengumbar ujaran kebencian, terkait logo Bank Indonesia. Yang dinyatakannya sebagai lambang palu arit sebagai simnol komunis. Tak hanya itu, ia juga dilaporkan dalam kasus seperti penistaan agama. Kasus kedua yang cukup kontroversial saat dirinya dilaporkan terkait kasus penodaan Pancasila, pada tahun 2016. Terdapat pula sejumlah laporan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Mereka menyebut jika pembesar FPI yang melecehkan umat Katolik dalam ceramahnya di situs Youtube. Juga termasuk tuduhan penyebaran isu kebencian yang bernuansa agama, suku, ras serta antar golongan yang kemudian berujung dilaporkannya HRS oleh Student Peace Institute.  

Yang terlihat menonjol jika ia adalah seorang yang anti terhadap Jokowi dan pemerintahan ialah sejumlah isu politik yang diluncurkan, Guna “menjegal” mantan walikota Solo itu untuk maju ke kursi kepresidenan. Ia menyerang Jokowi dari Arab Saudi dengan menyebar sejumlah isu terkait pihak-pihak yang sengaja bekerja sama memenangkan Jokowi dalam Pilpres kemarin. Namun, seperti yang kita tahu kabar itu hanyalah isapan jempol belaka yang tak terbukti kebenarannya.

Satu masalah lagi yang membelit HRS dan dianggap tak pantas dilakukan bagi seorang ulama Islam. Yaitu, pelaporan dirinya oleh Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, berkenaan dengan video dengan konten seksual oleh HRS sebagai pelakunya. Namun, dari sekian banyak kasus, baru satu yang mampu menjerat Rizieq sebagai tersangka, yakni kasus penodaan terhadap simbol negara, Pancasila, yang telah diproses Polda Jawa Barat. Ia seringkali dinilai mangkir dan “kabur” menghindari kasus-kasus yang membelitnya.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa HRS ini cukup “Ekstrim” untuk dianggap sebagai pemuka agama. Yang mana harusnya berhati-hati dalam melangkah. Terlebih di dalam agama tidak ada ajaran membenci atau melecehkan pihak lainnya. Tentunya hal ini menjadi daftar panjang pertanyaan terkait pentolan FPI ini. Apa tujuannya menggelar Musyawarah Ulama Dan tokoh Umat di Bandung? Sehingga masyarakat diimbau agar tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan politik yang berkedok keagamaan semacam ini. Yang dinilai akan membuat suasana tak kondusif. Terlebih menjelang Pelantikan yang tinggal menghitung hari.)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button

Adblock Detected

Kami juga tidak suka iklan, kami hanya menampilkan iklan yang tidak menggangu. Terimakasih