Polemik Politik

IKN Tarik Investasi Baru

Oleh : Andi Kurniawan )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan agenda besar yang harus ditempuh demi kemajuan bangsa. Besarnya biaya yang dibutuhkan tentu saja membutuhkan peran investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN agar nantinya Pembangunan IKN dapat diselesaikan sesuai dengan target.

Pemerintah RI juga telah membuka peluang bagi para investor untuk turut serta dalam mewujudkan transformasi peradaban Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan, Nusantara bisa terwujud dengan upaya bersama, bukan hanya pemerintah saja yang bergerak.

Presiden Jokowi juga telah mempersilakan kepada para investor untuk memilih menanamkan modalnya di sektor manapun. Hal tersebut merupakan kesempatan emas yang tidak akan terulang.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur telah tertuang dalam UU Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada para investor untuk tidak ragu dalam menanamkan modalnya di IKN.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan tiga hal terkait dengan pembangunan IKN. Sehingga dalam rangka membangun kota IKN, tidak hanya layak huni tetapi juga dicintai. Pihaknya menginginkan agar di tahun 2024 nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh dan juga membuat kota itu menjadi kota yang layak huni.

Ketiga hal tersebut adalah rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN, kemudian pembentukan Badan Usaha Milik Otorita IKN, serta pelaksanaan pajak pasar.

Dirinya menginformasikan, akan ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang dirancang dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kemenkeu, Bappenas/PPN, serta stakeholder lain. Untuk membuat investor nantinya dapat menanamkan modal hingga melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengapresiasi langkah pemerintah dengan menyiapkan berbagai kemudahan untuk kalangan pengusaha dan investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Kalangan pengusaha cukup tertarik untuk ikut serta dalam menanamkan modalnya dalam mega proyek tersebut.

Dirinya juga berpendapat bahwa sektor swasta harus memanfaatkan peluang-peluang perdagangan, investasi dan pengembangan area baru di IKN Nusantara. Ia melihat banyak peluang yang dapat digarap investor, misalnya di sektor layanan kesehatan dan kebugaran, perumahan dan bangunan komersial hijau, pusat pendidikan kelas dunia, ekosistem energi berkelanjutan.

Arsjad juga menyoroti beberapa insentif dari pemerintah yang menurutnya dapat menciptakan magnet tersendiri bagi IKN agar investor bersedia untuk menanamkan modalnya dalam mega proyek tersebut.

Insentif tersebut antara lain tax holiday hingga 30 tahun untuk pembangunan infrastruktur publik, 10 tahun tax holiday untuk bisnis yang pindah atau membangun kantor perwakilan di IKN, 300 persen fasilitas super deduction tax untuk pusat penelitian dan inovasi, serta 250% fasilitas super deduction tax untuk pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Arsjad juga mengaku bahwa dirinya tidak khawatir tentang keberlanjutan mega proyek ini tatkala Presiden Jokowi akan lengser dari jabatannya pada tahun 2024. KADIN telah melihat bahwa proyek IKN ini bukanlah semata agenda dari Jokowi sebagai Presiden saat ini, tetapi juga agenda bangsa Indonesia.

Dirinya cukup yakin terhadap siapapun yang memimpin Indonesia nantinya, proyek pembangunan IKN akan tetap berlanjut, karena IKN merupakan simbol masa depan Indonesia yang akan meratakan pembangunan di Tanah Air.

Kelak IKN Nusantara akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045 menjadi negara dengan perekonomian  terbesar ke-4 di dunia.

Pada kesempatan berbeda, selaku Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terdapat jalur yang bisa digunakan oleh calon investor untuk berinvestasi di proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Salah satunya, investor bisa masuk sebagai pemegang saham (shareholder) dan opsi kedua, bisa sebagai kreditor. Investor tinggal memilih  opsi yang diberikan pemerintah, mana yang menurut mereka paling menguntungkan.

Menurut Sri Mulyani, peran investor sangat penting karena pembangunan IKN tidak hanya bisa mengandalkan APBN. Sebab, APBN hanya akan digunakan untuk pembangunan infrastrukur dasar seperti jalan, bendungan, pelabuhan hingga bandara.

Sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, pembangunan IKN rupanya menarik minat besar dari investor mancanegara. Dirinya juga menegaskan, tidak benar apabila terdapat pihak yang mengatakan bahwa pembangunan IKN minim pendanaan.

Luhut meyakini, investasi tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa. Dirinya juga semakin berharap semakin banyak generasi muda yang bisa mengambil peran dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Pembangunan IKN di Kalimantan tentu saja menjadi hajat besar pemerintah saat ini, tentu saja untuk mewujudkannya pemerintah perlu menarik minat investor agar terlibat dalam proyek tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Show More

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Kami juga tidak suka iklan, kami hanya menampilkan iklan yang tidak menggangu. Terimakasih