Oleh: Nana Gunawan *)
Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan tingginya harga beras saat ini. Salah satu upaya Pemerintah dalam menekan harga tersebut adalah dengan menggelontorkan beras yang berasal dari Gudang Bulog ke penggilingan padi. Berbeda dengan cara sebelumnya yang menggelontarkan beras ke pedagang beras, kali ini Pemerintah khususnya Presiden Jokowi ingin beras-beras Bulog tersebut digelontorkan ke penggilingan padi.
Langkah ini bertujuan untuk meredam tingginya harga beras serta diharapkan dapat meminimalisir matinya penggilingan padi yang disebabkan karena mahalnya harga gabah dan stok beras yang cukup terbatas.
Adapun stok beras dari Gudang Bulog sebanyak 200 ribu ton yang akan dikucurkan langsung ke penggilingan padi secara nasional. Pemerintah berharap dengan cara ini harga beras akan terus menurun.
Berdasarkan panel harga pangan yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium di pasaran kembali menggambarkan kondisi yang semakin kondusif. Pada 23 Oktober 2023, telah terpantau harga beras medium tersebut seharga Rp13.190/kg. Hal ini menandakan adanya penurunan 30 poin dibandingkan dengan harga beras sejenis pada 01 Oktober 2023 yang berada di angka Rp13.220/kg.
Selanjutnya, perkembangan harga beras medium IR-III di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) terus mencatatkan adanya depresiasi. Terpantau pada 20 Oktober 2023 lalu, harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang seharga Rp10.996/kg. Harga ini tentunya telah mengalami penurunan secara gradual dibandingkan pada 01 Oktober 2023 yang berada di harga Rp11.331/kg.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa penggelontoran beras dari Gudang Bulog ke penggilingan padi merupakan strategi Pemerintah dalam rangka percepatan stabilisasi harga serta membantu pendistribusian beras secepatnya ke masyarakat.
Langkah ini merupakan solusi terbaik bagi semua pihak. Sebab, para penggiling padi akan tetap bisa mendapatkan pemasukan dari proses repacking beras, Pemerintah berhasil menstabilkan harga beras, dan masyarakat juga bisa mendapatkan beras premium dengan harga terjangkau.
Sebelumnya, pihak Bulog telah menyiapkan sekitar 200.000 ton beras untuk disebar ke para penggiling padi se-Indonesia. Arief Prasetyo Adi juga memastikan bahwa ketersediaan stok beras akan cukup pada saat Pemilu 2024 mendatang dengan membanjiri pasar dengan beras SPHP dari Perum Bulog termasuk ke penggilingan padi yang merupakan langkah tercepat Pemerintah dalam menurunkan harga beras. Pihaknya telah menyiapkan stok beras Bulog sebanyak 1,4 juta hingga 1,5 juta ton sehingga masyarakat tidak akan kekurangan cadangan stok beras.
Selain menggelontorkan beras ke penggilingan padi, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Pemerintah akan mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Menurutnya, bantuan ini akan ditransfer ke rekening masyarakat yang menjadi penerima BLT pada bulan November dan Desember 2023 mendatang. Jumlah BLT tersebut diperkirakan sebesar masing-masing Rp200.000/bulan.
Program BLT Pemerintah ini diharapkan jangan sampai mengurangi daya beli masyarakat karena bencana El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia di mana bencana tersebut mengakibatkan banyak petani yang gagal panen. Dengan begitu, BLT El Nino diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat.
Terkait program BLT El Nino tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,52 Triliun untuk dibagikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerima manfaat ini tentunya sudah tercantum di Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga pembagian BLT tepat sasaran.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa bantuan beras sebanyak 10 kg diserahkan kepada 21,3 juta KPM akan ditambahkan dengan BLT El Nino selama dua bulan yaitu November dan Desember 2023. Sri Mulyani juga berharap kepada Menteri Sosial, Tri Rismaharini agar dapat mengeksekusikan Bantuan Langsung Tunai dengan sangat baik sesuai dengan data KPM yang telah tercatat di Kemensos.
Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah telah menggencarkan bantuan sosial beras tahap 2 sebesar 10 kg kepada masyarakat menengah ke bawah yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Pemerintah memastikan bahwa proses penyaluran bantuan sosial beras ini terus berjalan dengan tertib dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.
Pembagian cadangan pangan beras dari Pemerintah ini diharapkan dapat dimobilisasikan secara cepat dan untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan mengantisipasi terjadinya gejolak harga yang tidak terduga. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai penyaluran cadangan pangan beras saat ini dinilai sangat tepat karena dapat mengurangi beban masyarakat bawah.
Sementara itu, sebagai upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat, baru-baru ini Pemerintah menyatakan bahwa penyaluran bantuan beras sebesar 10 kg diperpanng hingga tahun 2024 mendatang. Tentunya, hal ini merupakan kesempatan baik bagi masyarakat Indonesia untuk bisa merasakan fasilitas bantuan sosial beras dari Pemerintah.
Berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga bisa terhindar dari lonjakan harga beras dan meringankan perekonomian mereka. Dalam menyalurkan BLT pun, Pemerintah tetap memprioritaskan target KPM dalam bantuan tersebut agar dapat tersalurkan secara tepat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan lonjakan harga beras karena Pemerintah akan terus mengupayakan berbagai cara dalam menstabilkan harga beras dan menjaga daya beli masyarakat.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi, Pershada Institut.
