Demi Ciptakan Pemilu Damai, Seluruh Pihak Wajib Bersinergi Tolak Radikalisme

Dalam rangka menyukseskan (Pemilihan Umum) Pemilu 2024, masyarakat wajib menghindari penyebaran radikalisme. Dengan adanya kolaborasi tersebut diharapkan Pemilu dapat berjalan aman dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan undang-undang.

Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru yang berkualitas. Seluruh rakyat diminta untuk menjaga perdamaian dan kerukunan antar umat jelang pemilu. Jangan ada isu radikal yang bisa menyebabkan masa kampanye dan pemilu berakhir dengan tragis karena ada kerusuhan.

Kelompok radikal dan teroris sengaja memecah-belah bangsa agar terjadi kekacauan di masyarakat. Kelompok tersebut memanfaatkan masa kampanye untuk menyebarkan narasi kebencian dan hoaks di dunia maya. Hal ini dapat mengancam kondusifitas setiap tahapan Pemilu. Padahal Pemilu adalah program yang sangat penting untuk menegakkan demokrasi dan memilih presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif.

Radikalisme menjadi musuh karena kelompok teroris dan radikal mulai melakukan rencana penyerangan jelang Pemilu. Oleh karena itu masyarakat wajib menangkal radikalisme demi kesuksesan Pemilu 2024. Upaya untuk mencegah radikalisme dan terorisme menjelang pemilu perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat, dan media.

Pesta demokrasi ini tentu saja akan menimbulkan riak-riak sosial, seperti penolakan terhadap kelompok yang menolak sistem pancasila seperti yang kerap dilakukan oleh kelompok radikal. Oleh karena itu radikalisme juga perlu dicegah dan diantisipasi, agar tidak mengganggu stabilitas politik jelang maupun saat pemilu berlangsung.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan akan terus mengantisipasi dan meminimalisir kemunculan kelompok radikal atau ancaman terorisme. Direktur Pencegahan BNPT Brigjen (Pol) Ahmad Nurwakhid mengatakan BNPT sudah membuktikan kinerjanya dalam menjaga dan meminimalisir ancaman terorisme.

Nurwahkhid berpendapat, hal yang perlu diwaspadai dalam suksesi parlemen dan kepemimpinan nasional pada 2024 mendatang adalah politik identitas. Dia mengatakan bahwa politik identitas dinilai mampu memicu radikalisme. Maka, salah satu cara menanggulangi ancaman teroris dan radikalisme dalam Pemilu dan Pilpres 2024 adalah meredam politisasi agama sehingga tidak mengarah kepada penyebaran kebencian di antara masyarakat.

            Adapun Ketua BEM Nusantara DIY, Muhammad Nur Fadillah menyatakan bahwa gerakan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan berbagai aksi kejahatan semakin masif di DIY, termasuk penangkapan seorang terduga teroris di Sleman. Dalam upaya menjaga kamtibmas dan keutuhan NKRI, para pemuda dan mahasiswa mengumumkan penolakan mereka terhadap paham-paham radikalisme, terorisme, dan intoleransi, serta mendukung penuh aparat keamanan Polri dalam penanganan kasus-kasus kejahatan yang meresahkan warga. BEM Nusantara DIY berkomitmen untuk bersinergi dengan Polda DIY dalam menjaga kondusivitas kamtibmas dan persatuan serta kesatuan NKRI.

Masyarakat diminta untuk lebih waspada akan kelompok teroris karena mereka pintar sekali membaur di kalangan rakyat biasa. Seluruh masyarakat harus tegas menolak praktik intoleransi, radikalisme, dan terorisme serta mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 agar berlangsung dengan lancar, aman, dan damai.

Bagi kelompok teroris dan radikal, pemerintah adalah musuh. Mereka menggunakan segala cara termasuk dengan jalan kekerasan. Nilai demokrasi mengakui bahwa perbedaan dan keragaman merupakan realitas yang harus diterima dan dirayakan. Karena keragaman akan menghasilkan inovasi dan kreativitas adalah energi positif bagi kemajuan bangsa.

            Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVI Pattimura, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Mayjend TNI) Syafrial mengatakan bahwa pihaknya memiliki program Basudara Pattimura. Dengan keberadaan program tersebut, maka dapat memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang akan berlangsung dengan aman, damai dan juga lancar di Tanah Air, khususnya di Provinsi Maluku.

Kesiapan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilu bisa sukses bukan hanya datang dari pihak aparat keamanan saja, melainkan juga segenap elemen bangsa dan masyarakat dari berbagai kalangan pun juga terus diajak untuk bisa secara bersama menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum itu dengan damai melalui kearifan lokal yang dijunjung dengan sangat tinggi.

Masyarakat sebagai garda depan perlawanan harus diperkuat dalam kesatuan komando dan dilapisi dengan wawasan kebangsaan yang kuat serta harus dilengkapi dengan pemahaman keagamaan yang moderat, ramah, damai dan toleran. Karena perlawanan tersebut tidak bisa sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan bersama-sama.

Utamanya, nilai Pancasila perlu dijunjung karena merupakan ideologi bangsa yang telah menjadi kesepakatan oleh para pendiri bangsa. Politik memang kerap menimbulkan gesekan tersendiri, namun bukan berarti gesekan itu lantas berubah menjadi kebencian kepada NKRI hingga menimbulkan tindakan yang kontraproduktif. Oleh karena itu demi mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai, perlu ada kerja sama seluruh pihak untuk menangkal berbagai paham radikalisme dalam bentu apapun. Masyarakat wajib mewaspadai penyebaran radikalisme dan melaporkannya ke aparat keamanan jika menemukan orang yang mengajak untuk melakukan hal – hal berbau radikal. Selain itu, pemerintah dan aparat keamanan tentunya akan bekerja keras mengamankan situasi dan kondisi, demi kesuksesan Pemilu 2024, sekaligus melindungi seluruh rakyat Indonesia.