Oleh : Andri Hermansyah*
Pesta demokrasi semakin dekat. Berbagai insan politik sibuk merumuskan strategi pemenangan untuk bisa mendapatkan jabatan yang diinginkan. Berbagai atribut seperti baliho, stiker dan kaos menjadi senjata untuk meraup suara.
Namun pelanggaran demi pelanggaran memang sulit untuk tidak dicurigai. Demi mmenunjukkan eksistensinya di pesta demokrasi, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atensi publik, seperti menyusup dalam acara yang digelar oleh pemerintah, ataupun dalam ceramah dengan menyisipkan pidato politis di tempat ibadah.
Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk menyebarkan ujaran politis memang sungguh tidak etis, mengingat di dalam masjid terdapat banyak jamaah yang memiliki ideologi politis yang berbeda.
Salah satu indikasi gerakan politisasi masjid adalah isi ceramah atau khutbah yang mengarahkan jamaah pada kepentingan tertentu. Jika hal ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan, perpecahan sesama umat akan sulit untuk dihindari.
Menilik dari fungsinya, Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah maupun tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga apabila politisasi masjid memang benar – benar ada, maka hal tersebut tentu mendegradasi fungsi dari masjid itu sendiri.
Politisasi masjid memang sudah diterapkan pada pesta demokrasi sebelumnya oleh para politikus. Hal ini diterapkan agar kelompoknya dapat mendulang suara dari para jamaah. Sebagian masyarakat sering mengeluhkan tentang kampanye hitam yang dibalut dalam nuansa dakwah menegakkan syariat Islam. Hal ini tentu mendapat penolakan oleh masyarakat apabila tempat ibadah seperti masjid disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Pada tahun 2017, aksi walk out atau meninggalkan masjid ketika materi khutbah mengandung unsur politis sempat booming. Tatkala pada saat itu masyarakat merasa tidak nyaman ketika khatib yang semestinya menyampaikan ajaran keagamaan, dinodai oleh persoalan politik. Berkat hal tersebut, jutaan orang mendeklarasikan program anti politisasi masjid. Aksi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya.
Kala itu Masjid dan penceramahnya sering mempersoalkan isu – isu tertentu yang dapat menjatuhkan calon lain. Mimbar tempat berkhotbah sering menjadi saksi bisu para penceramah yang menekankan pentingnya memilih pemimpin yang seiman. Selain itu muncul juga spanduk yang berisi penolakan pengurus masjid untuk mengurus pemakaman pemilih Cagub tertentu.
Salah satu polemik akan politisasi masjid yang pernah terjadi adalah Amien Rais yang kala itu memberikan tausiyah dalam pengajian ba’da subuh di Jakarta Selatan. Kala itu ia menuturkan bahwa pernyataan Amien Rais dinilai mendiskriminasi beberapa partai lawan sebagai partai setan. Sedangkan partai Allah adalah beberapa koalisi partai yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Padahal sejatinya setiap partai politik bisa jadi mempunyai kader yang korupsi, dan korupsi juga salah satu unsur setan.
Mungkin masih ada yang bertanya kenapa masjid menjadi sasaran untuk kegiatan politis. Hal ini telah dijabarkan oleh Reza Aslan selaku pengamat keagamaan. Dirinya menuturkan meski sosial media memiliki peran dalam mengorganisasi massa, namun kemampuannya tak lebih hebat dari jaringan sosial yang terbangun dari kegiatan di masjid.
Jika kita menilik pada sejarahnya, aktifitas di masjid tidak terbatas hanya untuk beribadah saja. Pada Zamah Rasulullah SAW sampai sekarang, masjid masih memegang problema keumatan dari berbagai dimensi. Peradaban muslim juga memiliki ketergantungan pada tempat peribadatan tersebut, dimana masjid menjadi sentral diskusi pemerintahan, strategi perang, musyawarah dan juga pendidikan.
Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat kontrol pada masa kekhalifahannya. Berbagai musyawarah mufakat perihal keumatan dan kebangsaan dihasilkan dari perkumpulan jamaah yang ada di masjid. Karena begitu terbukanya, sampai – sampai masyarakat turut berperan dalam mengambil keputusan pemerintah.
Politisasi Masjid bukan berarti menyuarakan agar umat muslim menjauhi masjid, namun politisasi masjid harus ditolak jika dalam materi ceramah ataupun khutbah berisi materi tentang ujaran kebancian, atau ajakan untuk menjatuhkan partai politik yang lain.
Politisasi masjid memang bukan sesuatu yang tabu, sejarah memberikan catatan bahwa sesuatu yang mengandung unsur politis berangkat dari tempat ibadah tersebut. Namun tentu ada perbedaan yang mendasar. Dimana pada era Nabi kepentingan masyarakat luas lebih dominan untuk dibahas daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Itulah perbedaan politisasi masjid pada zaman Nabi dengan zaman sekarang.
Masyarakat tentu tidak boleh alergi dengan kata politik, karena dalam segenap aspek kehidupan, politik memiliki peran untuk merumuskan berbagai kebijakan untuk kemaslahatan umat. Untuk itu menjelang pesta demokrasi ini, kita sebagai masyarakat harus cerdas dalam membedakan antara politisasi untuk kepentingan seluruh umat atau politisasi untuk kepentingan golongannya sendiri.
Menghadapi pelaku yang menyebarkan fitnah atau ceramah yang destruktif, tentu bukan berarti kita mewaspadai masjid. Tetapi waspadailah jaringan sosial yang menyebabkan para aktor politik mendapatkan panggung untuk menyebarkan ujaran kebencian .
Hal yang tak kalah penting adalah upaya untuk membangun literasi politik masyarakat. Karena literasi politik yang mumpuni, maka perlahan akan menggeser pembicaraan mengenai pro dan anti kubu – kubu tertentu menjadi pembicaraan yang membahas mengenai kebijakan publik.
Jika masyarakat memiliki literasi politik yang baik, maka dengan sendirinya upaya fitnah dan black campaign akan sirna dari mimbar masjid. Pada akhirnya, masyarakat akan terfokus pada isu substansial mengenai apa yang bisa mereka peroleh sebagai warga negara.
Hal ini tentu bisa menjadi upaya untuk mengembalikan fungsi tempat ibadah seperti masjid, agar kembali berfungsi sebagai tempat bermusyawarah tanpa adanya tendensius politik pada golongan tertentu, sehingga tidak ada celah bagi para pelaku ujaran kebencian maupun pelaku politik praktis di dalam masjid.
)* Penulis adalah pengamat masalah sosial budaya
