Jakarta – Pemerintah terus menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan penghematan belanja negara yang mulai digulirkan sejak awal 2025 diperkirakan akan menjadi kunci optimalisasi pembangunan pada 2026, terutama dengan fokus pada program-program prioritas rakyat.
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menegaskan perlunya efisiensi belanja kementerian/lembaga hingga Rp306,69 triliun. Pos-pos pengeluaran non-produktif seperti perjalanan dinas, rapat, seminar, dan belanja alat tulis kantor menjadi sasaran utama pemangkasan. Sementara itu, pemerintah memastikan belanja publik esensial—seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial—tetap terjaga.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan, menilai kebijakan efisiensi ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara makro. Menurutnya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan, melainkan pergeseran alokasi anggaran menuju program yang lebih produktif.
“Kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan lebih produktif secara makro. Shifting dari program K/L kepada program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan pendidikan akan memberi efek positif yang lebih luas,” ujar Fadhil.
Dukungan senada datang dari kalangan akademisi. Mukhlis Fataruba, Akademisi Universitas Pattimura (Unpatti), menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas. Ia menyebut, transformasi digital justru akan memperkuat kinerja birokrasi sekaligus menjaga kualitas layanan publik.
“Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kinerja. Automasi proses bisnis, pemanfaatan big data, dan sistem berbasis kecerdasan buatan akan membuat birokrasi lebih efisien sekaligus adaptif,” kata Mukhlis.
Efisiensi yang dilakukan tidak hanya menekan pemborosan, tetapi juga membuka ruang fiskal bagi pembiayaan program prioritas. Alokasi yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi anak bangsa diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dengan langkah ini, pemerintah juga optimistis efisiensi anggaran tahun 2026 dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
