Oleh : Alfisyah Dianasari )*
Pemerintah terus berupaya untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak pernah menghindar dari permasalahan tersebut. Kebijakan Pemerintah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus impelementasi Nawacita.
Upaya penegak kan HAM merupakan program pemerintah yang harus dilakukan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko secara tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak menghindar dari persoalan HAM. Penegasan tersebut menjawab penolakan dan pengusiran dirinya yang dilakukan massa aksi kamisan di Semarang Jawa Tengah.
Dalam video berdurasi kurang dari 8 menit, Moeldoko mengatakan pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap persoalan HAM. Pemerintah memberikan kepedulian. Tutur Moeldoko hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan HAM tersebut.
Sedangkan, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro sempat mempertanyakan terkait sikap massa aksi kamisan di Semarang, Jawa Tengah yang menolak Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk berbicara dihadapan mereka. Juri menilai massa dalam acara tersebut tidak memegang prinsip HAM apabila masih melarang seseorang berpendapat dan berbicara.
Dia mengungkapkan dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan kebebasan berpendapat. Kemudian hak ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan atau hak atas perumahan.
Dalam hal tersebut, negara berperan dalam menjamin dan memenuhi semua hak yang ada dalam HAM. Juri mengklaim saat ini pemerintah, terus berupaya keras memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik dan masukan.
Ia menjelaskan pemerintah kota Semarang dan aparat hukum memberi ruang bagi aktivis HAM melakukan Aksi Kamisan dengan berunjukrasa di tengah Festival HAM 2021 yang berlangsung pada tanggal 17-19 November 2021 di Semarang. Bahkan Moeldoko juga menjadi pembicara kunci dalam Festival HAM, memberi reaksi positif dengan mendatangi pengunjukrasa, yang sejak pagi melakukan aksi.
Mantan Panglima TNI itu merasa perlu mendengarkan langsung masukan dari para pengunjuk rasa. Langkah Moeldoko ini merupakan bagian dari cara pemerintah dalam membangun dialog dengan para aktivis HAM.
Dengan dialog antara negara dan masyarakat, maka keinginan aktivis akan menjadi masukan penting bagi pemerintah. Sama halnya dengan para penggiat HAM juga memahami hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah. Sehingga persoalan HAM akan bisa diselesaikan bersama. Moeldoko juga menyampaikan kepada para pengunjuk rasa bahwa tidak mudah menyelesaikan persoalan yang ada.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsari yang turut bersama Moeldoko menemui massa menjelaskan bahwa pemerintah mendukung Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM.
Beka mengatakan, Pak Moeldoko berada di Festival HAM menjadi bukti bahwa pemerintah mendukung Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM. Pihaknya terus mendorong dan mengajak berbagai elemen untuk berkolaborasi bersama mencari solusi terbaik bagi bangsa.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amirudin mengharapkan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa yang disetujui menjadi Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat. Amirudin menegaskan bahwa Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat.
Dirinya juga mengharapkan komisi I DPR RI dapat melakukan pendalaman kepada jenderal Andika untuk meminta komitmennya dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua.
Komisi I DPR-RI saat melakukan pendalaman kepada calon Panglima TNI yang baru perlu meminta penegasan dari calon Panglima agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM.
Harapan tersebut tentu tidak lepas dari situasi terkini di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok bersenjata.
Mengatasi permasalahan HAM masa lalu dan masa kini tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga dibutuhkan komitmen dari segala sektor untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Pemerintah tidak pernah abai terhadap permasalahan HAM yang ada di Indonesia, sehingga segala ruang dialog seperti festival HAM sudah semestinya dijadikan sarana diskusi yang sehat untuk dapat saling menemukan solusi, bukan saling menuntut dan menebarkan kebencian.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar pers dan Mahasiswa Cikini
