Tanpa Mengorbankan Masa Depan, Pemerintah Lakukan Efisiensi APBN yang Ramah Pendidikan
JAKARTA – Pemerintah memastikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap ramah terhadap sektor pendidikan tanpa mengorbankan masa depan generasi bangsa.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjamin program prioritas pendidikan tetap berjalan guna menjaga mutu dan keberlanjutan sistem pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD hingga SMK tetap dipenuhi.
Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri dan swasta juga tetap tersedia dalam alokasi anggaran tahun 2025.
“Kami memastikan bahwa langkah efisiensi tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti
Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun tanpa mengganggu layanan pendidikan.
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa anggaran yang telah disesuaikan tetap dapat dibahas lebih lanjut guna mendukung program strategis lainnya.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam memastikan anggaran pendidikan tetap terjaga.
“Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” katanya.
Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa efisiensi APBN tidak dilakukan secara serampangan dan tidak akan mempengaruhi beasiswa maupun kesejahteraan tenaga pengajar.
“Efisiensi hanya dilakukan terhadap alokasi anggaran yang tidak tepat dan tidak terkait langsung dengan pelayanan publik atau SDM,” jelasnya dalam unggahan di X,
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menjamin bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan masa depan pendidikan nasional.
Namun justru menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program prioritas serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
