Oleh : Indra Kusuma )*
Berita terkait polarisasi pasca pemilu sudah reda, artinya tensi politik sudah menurut dan menunjukkan stabilisasi keamanan secara politis. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi Jokowi agar senantiasa bersiap – siap dalam menghadapi kondisi perekonomian yang lebih menantang pada periode keduanya bersama Ma’ruf Amin.
Tantangan perkembangan ekonomi domestik dan global yang dinamis harus dijawab dengan proses pengambilan keputusan yang baik, berdasarkan dengan diagnosis persoalan yang tepat dan terukur.
Tata kelola regulasi dan institusi haruslah disempurnakan, termasuk dengan menyederhanakan proses perizinan dan insentif fiskal. Proses eksekusi di lapangan tidak boleh rumit dan berbelit – belit. Perkembangan ekonomi digital harus diperhatikan dengan cermat.
Arah kebijakan tentu harus jelas, sehingga Indonesia tidak sekedar menjadi pasar dan penyalur barang – barang impor. Daya saing industri juga harus kompetitif agar dapat mendorong penerimaan pajak sebagai tulang punggung perekonomian.
Tingkat pertumbuhan ekonomi juga harus terus meningkat, hal tersebut tentu hanya dapat tercapai apabila didukung oleh regulasi dan institusi yang kuat. Regulasi yang pas tentu dapat mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, terutama terkait dengan tenaga kerja, investasi dan perdagangan.
Pemerintah juga sudah sewajarnya berorientasi pada kualitas investasi, bukan sekedar pertumbuhannya. Sebagian besar investasi harus berorientasi ekspor sehingga diharapkan memiliki daya dorong yang besar terhadap perekonomian.
Investasi dan Ekspor tentu menjadi pondasi dalam roda perekonomian Indonesia. Sektor ini harus terus digenjot dan didukung, sehingga memberikan dampak baik bagi perekonomian di Indonesia.
Perlu kita sadari bahwa tantangan perekonomian saat ini semakin kompleks. Perdagangan lintas negara menjadi masalah utama pada era ekonomi digital. Barang – barang impor tidak hanya membanjiri pasar domestik, tetapi juga menurunkan daya saing bisnis.
Para pelaku usaha mikro, kecil dan menangah dirugikan karena sebagian besar pengusaha lebih memilih menjadi penjual lanjutan daripada menjadi produsen. Hal tersebut terjadi karena membuat produk sendiri lebih mahal dibanding impor. Dari sisi pembeli, produk impor lebih murah daripada barang lokal. Daya saing global harus ditingkatkan untuk dapat mendorong ekspor.
Pemerintah tentu perlu membenahi institusi karena penataan kelembagaan negara dirasa penting untuk dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang mampu menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di masa depan.
Pemerintah juga perlu memformulasikan pembuatan kebijakan melalui prosedur dan kelembagaan yang jelas, sehingga dapat mendiagnosis persoalan dengan tetap dan otomatis menemukan solusi untuk mengatasi persoalan – persoalan yang muncul ke permukaan.
Kita tidak dapat menampik bahwa ekonomi merupakan masalah pokok yang menjadi bagian dari harapan masyarakat. Karena berhubungan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, tentu berdampak pada atmosfer perekonomian mikro yang sudah sepantasnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Karena bagaimanapun juga keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran.
Jokowi dan Ma’ruf Amin tentu harus fokus dalam memperkuat sektor – sektor utama yang berpengaruh besar, seperti industri, pertanian dan pariwisata. Sektor Industri misalnya tidak boleh dibiarkan seperti 4 tahun terakhir yang tumbuh di kisaran 4 persen.
Dalam pidato visi Indonesia, Jokowi mengatakan bahwa jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dimana penghambat investasi, perizinan dan pungutan liar (pungli) harus dipangkas. Jokowi juga meyakini bahwa kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi di Indonesia.
Sehingga tidak ada lagi usaha liar yang malas ngurus perizinan yang terkesan ribet, percepatan izin terhadap usaha dan investasi tentu dapat berdampak pada penguatan ekonomi makro secara perlahan.
Saat ini Indonesia berada dalam lingkungan global yang sangat dinamis, hal tersebut ditandai dengan proses transaksi yang semakin cepat, resiko kompleksitas dan penuh kejutan yang sering jauh dari yang dikalkulasikan.
Dalam menangani masalah ekonomi dewasa ini pemerintah Jokowi harus melakukan inovasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dipaksa untuk mau dalam mengembangkannya.
Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan vokasional ataupun pelatihan – pelatihan yang dapat memberikan keterampilan bagi para pekerja dan pencari kerja. Sehingga ketika sebuah investasi yang membutuhkan tenaga kerja, maka Indonesia telah memiliki SDM yang mumpuni dan siap kerja.
)* Penulis adalah pengamat sosial ekonomi
