Bali – Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang akan diselenggarakan pada 10-11 Oktober 2023 mendatang diyakini menjadi momentum Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Luky Adrianto menilai strategi penerapan ekonomi biru adalah kemampuan negara untuk membuktikan adanya keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem laut dengan nilai ekonomi yang dapat diperoleh, serta terdistribusikan secara adil.
“Blue Economy dapat dipertimbangkan sebagai DNA (identitas) bagi negara-negara pulau dan kepulauan, termasuk Indonesia” ujarnya.
Dirinya juga turut menyampaikan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara Kepulauan dapat menunjukkan kepada khalayak internasional mengenai pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis hak untuk nelayan dan pelaku usaha.
Profesor Luky Adrianto mencontohkan tentang penerapan ekonomi biru berbasis hak untuk nelayan kecil yang telah sukses dilakukan Pemerintah.
Adapun beberapa contohnya yaitu seperti halnya nelayan kecil seperti di Sulawesi Tenggara, ekowisata laut di Banyuwangi, dan Kebun Raya Mangrove di Surabaya.
Pelaksanaan KTT AIS yang pertama kali dilakukan ini juga diyakini akan memberikan dampak positif, utamanya dalam hal kerja sama peningkatan kapasitas wisata pesisir.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai terdapat beragam kerja yang sama-sama dapat disepakati negara AIS. Seperti, memudahkan arus jasa wisata antar negara, kemudahan layanan dokumen seperti visa dan sebagainya, rekomendasi hotel dan restoran yang sudah memiliki standar, hingga studi banding ke negara-negara AIS untuk mempelajari pariwisata pesisir.
“Kerja sama ini bisa berbentuk paket-paket tertentu yang dapat mendatangkan devisa, tak hanya ke Indonesia tetapi ke negara-negara AIS tersebut,” kata
Tauhid mengingatkan bahwa untuk mendukung terwujudnya kerja sama tersebut, diperlukan perlu penanganan dan pembenahan terhadap limbah di pesisir Indonesia, khususnya Jakarta sebagai Ibu Kota. Hal ini guna menciptakan industri wisata pesisir yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu, pengelolaan lingkungan secara umum sampai ke hulu pun harus menjadi prioritas. Jika langkah ini dilakukan maka potensi wisata pesisir akan merata, mulai dari wilayah Barat maupun Timur Indonesia.
“Ini lantaran keindahan pesisir Indonesia Timur masih tetap terjaga karena tidak adanya daerah industri yang menyebabkan limbah,” tuturnya.
