Tidak Tebang Pilih, Pemerintah Akan Tindak Tegas Pelaku Rasis dan Demo Anarkis

Oleh : Sabby Kosay )*

Apapun alasannya pemerintah akan tindak tegas pelaku tindakan rasisme. Terlebih bagi pendemo yang mengakibatkan kerusuhan Papua beberapa pekan lalu.

Pemerintah agaknya mulai risih dengan para pelaku tindakan rasisme. Akibatnya pemerintah akan menindak tegas pelaku tersebut. Tak pandang bulu, sekalipun pelaku diindikasikan dari golongan militer. Apalagi banyak pihak yang mendukung penegakan hukum tersebut, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat merugikan banyak pihak.

Meski terkesan kecil, nyatanya tindakan rasis ini malah dampaknya lebih mengerikan dibandingkan apapun. Keselamatan ribuan orang bahkan sekaligus terancam. Kerugian materiil dan spiritual nyata terpampang didepan mata.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey, mendukung penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh Polda Papua dan Polres Jayapura Kota. Utamanya kepada para oknum massa pendemo yang berujung anarkis pada kerusuhan tempo hari.

Para pendemo ini akan dimintai keterangan serta dimintai pertanggungjawaban atas pembakaran juga perusakan. Pihaknya sepakat memberikan dukungan sikap kepada Jenderal Tito Karnavian selaku Kapolri. Yang mana memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas setiap pendemo yang terbukti melakukan tindakan tak terpuji tersebut.

Aksi demi yang terjadi ini dinilai guna menyuarakan penolakan rasisme atas insiden di Surabaya. Namun, pihak ketiga memanfaatkanya dengan pembelokkan tujuan yakni kemerdekaan Papua. Melihat para pendemo membawa senjata tajam Ia menilai hal tersebut memang telah diorganisir atau direncanakan.

Frits menambahkan jika sistem demo yang terjadi di Jayapura, Papua ini memiliki kesamaan dengan yang terjadi di wilayah Sorong serta Manokwari, Papua Barat. Hal ini disimpulkan jika menurut investigasi Komnas HAM ialah menemukan satu sandi khusus yang digunakan, yakni saling ejek satu sama lainnya.

Sementara di tempat lain aksi demo yang dilakukan tidak ada pembakaran, perusakan ditengarai ada sandi lainnya yang masih dikembangkan pihak polisi. Karena demo telah terorganisir.

Di sisi lain, Presiden Jokowi juga meminta pihak Kapolri dan Panglima TNI menindak tegas pelaku rasisme, kaitanya dengan anggota kemiliterannya. Tindakan rasisme sangat tak dibenarkan terjadi terhadap siapapun. Menurutnya, oknum yang terindikasi melakukan rasisme tersebut tak paham situasi lingkungan yang dinamis.

Sebelumnya, Polda Jawa Timur berjanji melakukan penyelidikan terkait tindakan ini, namun di Surabaya maupun Jawa Timur tidak ditemukan anggota polisi yang melakukan tindakan tersebut.

Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan (Menhan) RI, juga menyatakan dengan tegas. Jika pelaku rasisme harus mendapatkan tindakan hukum, tak peduli pelaku pengujar tersebut berasal darimana, kemiliteran sekalipun. Siapapun yang berbuat salah memang seharusnya dihukum. Terlebih melihat dampak besar yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.

Menurutnya, ucapan rasis itu sangatlah berbahaya, implikasinya dalam mempertahankan keutuhan serta kerukunan bangsa. Maka, ia memastikan, pelaku rasis tidak akan bebas dari ancaman hukuman. Untuk tindakan lanjutan ia menyerahkannya kepada pihak berwenang.

Sebelumnya, Kejadian berawal antara mahasiswa Papua dan warga malang yang mengalami bentrokan saat mendatangi Balai kota Malang guna menggelar aksi demonstrasi. Sehari kemudian beredar kabar terkait pengrusakan bendera di salah satu asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Hal yang disayangakan ialah diwarnainya demo dengan ucapan rasisme oleh satu oknum terhadap mahasiswa Papua.

Hal inilah yang akhirnya menyulut emosi sejumlah masyarakat Papua. Protes dilancarkan hingga menimbulkan suasana ricuh dan berakibat perusakan fasilitas publik. Guna meredam kejadian ini sejumlah aparat hukum diterjunkan.

Namun, Ryamozard memastikan untuk saat kondisi Papua telah aman dan kondusif. Kericuhan sudah mulai mereda dibandingkan beberapa hari lalu. Hal ini akibat gerakan cepat juga kerja sama seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan guna mendinginkan situasi tersebut.

Apapun alasannya tindakan rasis ialah tindakan yang ilegal alias tidak dibenarkan. Hal ini mampu menyentuh HAM yang mana ada kaitannya dengan suku, ras dan agama. Sehingga rasisme ini seharusnya dihindari dan sebisa mungkin dicegah. Kaitanya dengan indikasi perpecahan NKRI oleh oknum yang berkepentingan lain demi kelompok maupun pribadi.

Bersikap positif dan waspada akan hal-hal yang terjadi selayaknya dilakukan setiap individu. Lebih logis dan menyaring seluruh berita agar tidak terprovokasi sangat efektif dilakukan guna membentengi diri dari hal yang tak diinginkan. Meski terkesan sepele, namun bukankah hal besar biasanya dimulai dengan hal kecil terlebih dahulu.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta