MBG Bawa Manfaat Positif Bagi Perekonomian dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terkejut melihat data yang menunjukkan efek ekonomi dari program ini.
Luhut menjelaskan bahwa MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja, menekan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, serta memperkuat ekosistem ekonomi dari petani, peternak, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
“Program ini tidak hanya membantu anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian ekonomi,” ujar Luhut.
Senada, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pihaknya mencatat bahwa hingga 12 Maret 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp710,5 miliar untuk program MBG.
“Anggaran tersebut telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak di tingkat pra-SD hingga SMA, santri di pondok pesantren, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” katanya.
Sementara itu, Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, juga menegaskan bahwa MBG memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Program ini sangat progresif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kita harus memastikan implementasinya berjalan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” kata Arief.
Arief menekankan bahwa program ini tidak hanya bersifat pro-rakyat tetapi juga pro-job, dengan kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan hingga 5,8%. Namun, untuk memastikan implementasi yang efektif, diperlukan pengawasan ketat, termasuk audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta keterlibatan masyarakat dalam pengawalan program.
“Kita harus menjaga rantai pasok agar tidak ada kebocoran dan ketergantungan pada impor yang tidak perlu,” tambahnya.
Selain itu, penting untuk menjaga rantai pasok bahan pangan agar tidak terjadi ketergantungan pada impor yang tidak perlu. Dengan strategi ini, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program MBG diyakini lebih efektif dibandingkan bantuan sosial konvensional. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia.
