Oleh : Aldia Putra )*
17 April 2019 telah berlalu, namun segenap riuhnya tampaknya belum surut tatkala kedua kubu saling klaim atas kemenangannya, meski berdasarkan hasil survey internalnya. Relawan maupun simpatisan pendukung fanatik salah satu kubu, masih hangat menyuarakan opininya di sosial media.
Mereka yang tidak siap kalah dari kontestasi lantas menggugat, dan yang paling parah adalah menganggap terjadinya kecurangan dalam Pemilu sehingga tidak legowo dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Beragam fitnah dan upaya delegitimasi untuk KPU tentu menjadi berita yang memperkeruh suasana demokrasi di Indonesia, para pendukung garis keras saling klaim hasil penghitungan yang mengunggulkan jagoannya, hal ini tentu harus diredam, karena bagaimanapun kita harus menunggu pengumuman resmi dari KPU.
Anggapan KPU curang juga diperkeruh dengan sebagian pendukung yang menginginkan pemilu ulang dengan ancaman akan melakukan pengerahan massa besar – besaran. Padahal dirinya telah mengetahui akan mekanisme penyaluran ketidakpuasan tersebut melalui jalur yang telah ditetapkan oleh Bawaslu, yang selanjutnya akan merekomendasikan ke KPU atau ke Lembaga peradilan seperti MK atau lembaga peradilan lainnya.
Berakhirnya Pemilu serentak pada 17 April 2019, diharapkan dapat kembali menyatukan semua perbedaan – perbedaan yang sempat meruncing selama masa kampanye, rasa persatuan tersebut dapat dimulai dengan mengajak kawan – kawan untuk sekedar ngobrol santai, saling sapa tanpa menyinggung ideologi politisnya ataupun sekedar ngopi bareng di akhir pekan tanpa membahas sentimen tentang politik.
Tentu akan lebih bijak apabila bagi pendukung yang kalah memberikan ucapan selamat baik secara langsung atau melalui sosial media, tanpa mencantumkan tagar yang sulit dibaca, tentu kita wajib bertanya pada diri sendiri, pantaskah saya menghina atau merendahkan teman yang jagoannya kalah dalam Pilpres. Seperti pepatah jawa Menang tanpo ngasorake.
Namun pepatah tersebut seakan hanya menjadi angin lalu, ketika beberapa pemuka agama justru secara provokatif menghina dan mengajak umatnya untuk menghina secara tidak pantas.
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjelaskan, bahwa kesalahan yang ditemukan pun tidaklah banyak. Yaitu hanya sembilan TPS dari 810.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak ada kesalahan penginputan data yang dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Hal ini bisa dibuktikan karena kesalahan input data terjadi di pihak 01 dan 02.
Dalam hal ini peran masyarakat tentu mengawasi kinerja KPU, bukan lantas dengan mendelegitimasi KPU dengan berbagai fitnah, ancaman dan tuduhan yang tidak berdasar. Karena hal itu berpotensi merusak rasa persatuan yang ada di Indonesia.
Siapapun presidennya kelak, maka dia lah presiden pilihan rakyat yang notabene kita meyakini bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Dimana sistem demokrasi Pancasila yang telah menjadi nafas di Indonesia haruslah dijunjung dengan semangat persatuan, tanpa saling mencela dan membeda – bedakan antara satu dengan yang lainnya.
Saat ini menjaga persatuan merupakan salah satu perjuangan yang berat, berbagai upaya provokasi masih saja melintas di berbagai media, para ustadz bersorban masih dengan ringannya menyampaikan ceramah yang jauh dari kesan sejuk. Dan hal tersebut tersebar di jagad dunia maya.
Kita tentu tidak ingin Indonesia menjadi negara yang jauh dari kesan damai, jangan sampai Pemilu sehari dapat merusak hubungan antar warga selama bertahun – tahun.
Sudah sepantasnya Indonesia dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di Dunia, menunjukkan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan Syariat Islam tidak bertentangan dengan demokrasi.
Apabila masyarakat menemui kecurangan, alangkah baiknya untuk disampaikan kepada Bawaslu melalui prosedur yang telah ditetapkan, tidak lantas mengunggahnya di sosial media sehingga para netizen akan rawan menerima berita yang belum tentu benar.
Para kontestan pemilu 2019 juga sebaiknya menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang berlebihan, kedewasaan dalam menyikapi perbedaan merupakan salah satu cara agar Sila Ke – 3 “Persatuan Indonesia” dapat terwujud.
Pemilu yang ada di Indonesia sudah semestinya menjadi pesta demokrasi dimana masyarakat tidak terpecah walau berbeda pilihan, selain itu sudah sepantasnya calon pemimpin atau wakil rakyat, menjadi suri tauladan bukan mempertebal permusuhan.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
