Mamberamo Tengah – Polda Papua mengirim 200 personel Brimob ke wilayah Kobakma, Papua setelah sekitar 500 warga mengungsi dari wilayah itu, akibat menerima ancaman pembunuhan dari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) dan simpatisannya. Selain mengamankan warga, personel Brimob tersebut juga disiagakan untuk pengamanan sejumlah objek vital.
“Sudah 2 SSK Brimob Nusantara dan Brimobda Papua,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal kepada detikcom, Selasa (12/7/2022).
Kamal mengatakan pihaknya belum melakukan penegakan hukum seperti menangkap para pelaku pengancaman. Dia menyebut kepolisian saat ini masih fokus mengutamakan keselamatan warga.
“Keselamatan warga dan anggota yg harus kita jaga,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahmat Kaharuddin mengatakan kedatangan pasukan Brimob itu untuk membantu Polres Mamberamo Tengah untuk melakukan pengamanan.
“Untuk sementara ini yang datang dari pasukan Brimob untuk memback-up Polres Mamberamo Tengah adalah 200 orang,” ujarnya saat dimintai konfirmasi terpisah.
Rahmat mengatakan meski ada ancaman pembunuhan hingga pembakaran, situasi di Kobakma, ibu kota Mamberamo Tengah tersebut masih kondusif. Pengamanan dilakukan pada titik-titik penting seperti rumah sakit dan bandara.
“Jadi patroli dengan menempatkan (pasukan) di objek vital di pasar, kemudian di rumah sakit kemudian di bandara,” katanya.
“Pak Kapolda datangkan Brimob ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat ini situasi di Kobakma ini aman dan kondusif, begitu,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, ancaman terparah dari Bupati RHP dan simpatisannya adalah ancaman pembunuhan.
“Ancamannya mereka mau bakar atau mereka mau bunuh gitu loh,” ujar AKBP Rahmat Kaharuddin, Selasa (12/7).
Rahmat mengatakan ancaman itu disampaikan Bupati Mamberamo Tengah melalui simpatisannya. Pada prinsipnya warga pendatang termasuk para ASN diminta mengosongkan Kobakma.
“Dari pendukung bupati (RHP) mereka ingin Kobakma ini sepi, Ibu Kota Mamberamo Tengah ini sepi,” ujar Rahmat.
Para massa RHP itu lantas menutup sejumlah objek vital. Di antaranya adalah rumah sakit dan pasar hingga toko-toko milik warga pendatang.
“Mereka menutup akses, artinya rumah sakit, pasar, semua toko-toko tidak boleh buka, tutup semua. Sampai sekarang,” katanya.
