Jakarta – Komitmen menjaga iklim demokrasi di Indonesia kembali diperlihatkan melalui sinergi yang kuat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua institusi pertahanan dan keamanan ini menunjukkan kekompakan dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di berbagai daerah pada beberapa waktu lalu.
Dalam setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum, TNI dan Polri hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan aturan hukum.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kehadiran polisi di lokasi demonstrasi bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, bukan membatasi kebebasan berpendapat masyarakat.
“Kehadiran Polri bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dijalankan secara aman, tertib dan tidak mengganggu hak warga negara lainnya,” kata Sigit.
Sigit menekankan Polri kini mengedepankan pendekatan pelayanan dan humanis dalam pengamanan demonstrasi. Pendemo juga diupayakan dapat berdialog dengan pemangku kepentingan terkait.
“Pendekatan ini menempatkan dialog dan komunikasi bersama stakeholder terkait untuk mau bersama-sama mendengarkan aspirasi yang disampaikan,” jelas Sigit.
Namun demikian, Sigit mengingatkan adanya potensi penyusupan yang bisa memicu kericuhan.
“Di sisi lain, realita dinamika di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kegiatan penyampaian pendapat tidak hanya diikuti oleh pengunjuk rasa, tetapi juga ditumpangi oleh perusuh yang membuat kegiatan bergeser menjadi tindakan yang kontraproduktif yang berdampak pada tindakan anarkis, kerusuhan, dan korban jiwa,” ujar Sigit.
Kapolri memastikan jajaran Polri akan merespons sesuai prosedur demi meminimalkan dampak kericuhan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Dalam menghadapi situasi tersebut, Polri senang bisa hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat lain yang terganggu dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Polri telah memiliki serangkaian SOP dalam penanganan unjuk rasa,” kata Sigit.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa TNI AD melalui satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) siap bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat keamanan lingkungan masyarakat dari segala potensi ancaman.
“Ya, itu pasti. Di semua daerah, di seluruh tanah air, kita sedang menggalakkan kembali semangat menjaga wilayah masing-masing,” ujar Wahyu.
Wahyu mengatakan, peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas sangat penting sebagai ujung tombak kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat.
“Selain untuk membantu dan mengatasi kegiatan masyarakat, juga memastikan seluruh wilayah tetap kondusif,” tambah Wahyu.
Langkah kompak TNI dan Polri diharapkan menjadi contoh berkelanjutan, terutama dalam mengawal demokrasi serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Kehadiran mereka sebagai penjaga demokrasi menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi hak rakyat sekaligus memastikan stabilitas tetap terjaga.
