Tokoh Agama & Pakar: Masyarakat Harus Cerdas, Jangan Mudah Terprovokasi oleh Isu Indonesia Gelap
Jakarta Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. KH. Marsudi Syuhud mengatakan keseimbangan antara keinginan dan kenyataan menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, karena pada dasarnya keinginan manusia tidak terbatas sementara kemampuan atau anggaran sering kali terbatas.
Narasi-narasi pesimisme seperti “Indonesia gelap” muncul ketika keinginan masyarakat tidak sejalan dengan kondisi riil, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi atau penurunan pendapatan, kata KH. Marsudi saat menjadi nara sumber bertema Jaga Persatuan Untuk Indonesia Cemerlang, di salah satu stasiun TV swasta, Kamis (24/4) petang.
Presiden Prabowo Subianto telah mengedepankan pendekatan optimis dalam mengelola sumber daya nasional, dengan menyeimbangkan kebutuhan dan kenyataan serta memunculkan narasi positif di tengah tantangan.
Pendekatan ini sejalan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya membangun dengan semangat optimisme dan kebersamaan, bukan dengan rasa takut atau saling menyalahkan, jelas Marsudi.
KH. Marsudi menambahkan bahwa perbedaan pendapat harus disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, sementara kritik yang dilontarkan harus bersifat membangun dan tidak menimbulkan perpecahan, agar tercipta semangat bersama dalam membangun bangsa..
Masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif, melainkan melihat peluang dan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menjaga laju pembangunan nasional, tegasnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Pakar Komunikasi Politik UI, Dr. Aditya Perdana menyatakan Presiden Prabowo memiliki sumber daya yang kuat, baik politik maupun kelembagaan, yang memberikan peluang besar untuk merealisasikan berbagai janji dan program kerja.
Keberhasilan Presiden Prabowo merangkul berbagai kekuatan politik menjadi modal strategis dalam mempercepat pembangunan dan menciptakan stabilitas pemerintahan ke depan, ucap Aditya.
Aditya menilai, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap program-program pemerintah harus dikelola dengan komunikasi yang jujur mengenai tantangan yang dihadapi, agar tidak menimbulkan bias dan kekecewaan.
“Pengakuan Presiden atas kelemahan komunikasi publik pemerintah merupakan bentuk kedewasaan politik, dengan komitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan strategi komunikasi bersama jajaran kabinet,” ujarnya.
Para tokoh bangsa diharapkan dapat mengimbau masyarakat untuk menjaga harmoni, mencegah polarisasi, dan memperkuat semangat kebangsaan. Pemerintah juga perlu menginisiasi pertemuan rutin dan berkelanjutan dengan kelompok masyarakat, guna membangun harmonisasi dan kepercayaan publik secara menyeluruh
“Persatuan dan keguyuban seluruh elemen bangsa akan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kebangsaan,” pungkasnya. [*]
