Oleh : Timotius Gobay )*
Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KST) Kembali melakukan aksi brutalnya dengan membunuh tiga orang tukang ojek di Papua yang videonya kemudian viral di masyarakat. Seluruh pihak termasuk tokoh masyarakat Papua, mengecam keras aksi teror KST yang terbukti nyata telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Papua dikenal sebagai tempat eksotis untuk berlibur dan produsen sagu serta hasil alam lainnya. Namun sayang, keindahan tersebut dikotori oleh aksi brutal KST, padahal kelompok pemberontak itu hanya segelintir warga yang menuntut kemerdekaan. KST menjelekkan nama Papua, baik di level nasional maupun internasional, sehingga harus diberantas.
Seluruh masyarakat Papua menolak KST mentah-mentah karena mereka sudah melewati batas kemanusiaan, dengan mengadakan perampokan dan penyerangan. Sedangkan korban dari rakyat sipil Papua tak hanya korban luka-luka. namun juga ada yang jadi korban jiwa. Para tokoh masyarakat juga anti KST karena kelompok tersebut salah besar dan jadi pengkhianat negara.
Tokoh pemuda Papua Ali Kabiay menyatakan bahwa dirinya menolak tegas kehadiran KST dan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Ia dikenal sangat berani dalam menolak KST, dan ikut aktif dalam gerakan Komponen Masyarakat Papua. Gerakan ini diadakan untuk menolak KST dan pengaruhnya di masyarakat Bumi Cendrawasih.
Ali Kabiay melanjutkan, gerakan KST yang sekarang sudah tidak murni membela rakyat Papua. Dalam artian, mereka beralasan bahwa masyarakat Papua butuh dibela karena dianaktirikan oleh pemerintah pusat (karena ada sentralisasi di era Orde Baru). Namun sejak era reformasi, rakyat Papua mulai diperhatikan dengan pergantian jadi desentralisasi, dan diadakan program otonomi khusus.
Otonomi khusus (otsus) dicanangkan sejak tahun 2001 sehingga ada pembangunan besar-besaran di seluruh wilayah Papua, sampai ke pelosok. Oleh karena itu jika ada anggota KST yang berpendapat bahwa tidak ada keadilan di Bumi Cendrawasih, itu salah besar. Justru di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Papua diistimewakan. Buktinya ada pembangunan jalan Trans Papua, Jembatan Youtefa, dan Papua juga dijadikan tuan rumah PON XX tahun lalu.
Ali Kabiay melanjutkan, pemerintah daerah (Pemda) diharap ikut berperan dalam meredam konflik antara KST dan warga Papua. Terutama di wilayah yang rawan konflik seperti Nduga, Intan Jaya, dll. Pendekatan ke masyarakat dilakukan dengan cara spiritual dan ekonomi, sehingga warga Papua hidup damai dan tidak ada yang malah membela anggota KST.
Selama ini pemerintah daerah sudah berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari serangan KST. Pemda juga dibantu oleh aparat untuk mengamankan warga Papua. Apalagi dengan penambahan 3 provinsi baru di Papua yang berarti bertambah juga jumlah Polda-nya, sehingga keamanan warga akan makin diintensifkan.
Sementara itu, tokoh masyarakat Papua Yanto Eluay menyatakan bahwa NKRI harga mati, Papua sudah berintegrasi dengan Indonesia sejak penentuan pendapat rakyat tahun 1969. Tidak ada tempat bagi KST dan OPM baik di Papua maupun di Indonesia.
Yanto Eluay dan tokoh-tokoh masyarakat Papua lain seperti Herman Yoku, Sem Kogoya, dan Max Ohee bersatu dan menyatakan penolakannya terhadap KST dan OPM. Mereka juga menolak jika ada yang berpendapat bahwa tanggal 1 Juli adalah hari kelahiran OPM, dan tidak ada satupun warga Papua yang ikut merayakannya.
Yanto menambahkan, masyarakat harus bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari serangan KST. Jangan ada yang terpengaruh akan propaganda dan hoaks yang sengaja dibuat oleh anggota KST. Menurutnya, masih ada masyarakat yang terlalu mudah percaya akan hoaks, terutama di sosial media, sehingga mereka harus diperingatkan.
KST memang menggunakan sosial media agar mempengaruhi masyarakat dan memanas-manasi mereka agar ikut membelot. Mereka membuat akun-akun khusus dan menyebarkan hoaks seperti sweeping dan pemberantasan ras melanesia. Padahal tidak ada program seperti itu. Masyarakat diminta untuk tenang dan tidak terpicu oleh hoaks, yang akan mengacaukan keadaan.
Jika ada warga Papua yang menemukan hoaks yang ternyata dibuat oleh KST, maka laporkan langsung ke polisi siber. Nanti akan ditelusuri IP-adressnya sehingga akan diketahui posisi mereka di mana. Dengan cara itu maka penangkapan KST akan lebih mudah dilakukan, karena pelacakan dilangsungkan dengan bantuan teknologi canggih.
Masyarakat di Bumi Cendrawasih menghormati tokoh adat, tokoh masyarakat dan mereka mengikuti instruksi agar tidak terpicu oleh isu yang sengaja diembuskan oleh KST. Jika tokoh masyarakat menolak KST maka warga Papua akan mengikutinya. Mereka paham bahwa KST dan OPM salah besar, karena ingin membelot dan mengajak masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk turut serta.
Para tokoh masyarakat di Papua dengan kompak menolak keberadaan KST. Kelompok pemberontak itu sangat merugikan karena berkali-kali melakukan penyerangan ke warga sipil, dan sampai menimbulkan korban jiwa. Masyarakat Papua juga menolak keberadaan KST dan mendukung Apkam untuk tidak ragu menindak kelompok tersebut
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo
