Hingga saat ini, Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua masih membuat kekacauan dan menciptakan ancaman bagi masyarakat sipil khususnya Orang Asli Papua (OAP). Sehingga banyak masyarakat yang menolak eksistensi dari KST Papua tersebut. Pemerintah melalui aparat keamanan menindak tegas Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) yang berulang kali melakukan aksi kriminal dan kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu, pemerintah melakukan upaya yang serius dalam penegakan hukum terhadap KST Papua yang melakukan tindakan kriminal. Aparat keamanan juga berusaha untuk mengungkap dan menangkap anggota KST Papua yang terlibat dalam serangan terhadap masyarakat sipil, aparat keamanan, pembunuhan, penculikan, dan aktivitas lainnya.
Papua terdiri atas enam provinsi dan 42 kabupaten dan kota, sedangkan yang dinyatakan sebagai zona merah separatis hanya tiga kabupaten, yakni Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Tiga kabupaten tersebut dinyatakan sebagai zona merah separatis karena di daerah itu sering terjadi tindak kekerasan, di antaranya pemerkosaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil, termasuk di antaranya terhadap anak-anak dan perempuan. Sehingga kejadian tersebut telah menciptakan teror dan ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat. Bahkan, situasi konflik di Papua dengan eskalasi kekerasan yang terus meningkat sudah di luar batas nalar kemanusiaan.
KST Papua merupakan komplotan pemberontak yang paling pengecut di dunia. Pasalnya, aksi-aksinya kerap bersembunyi di balik keharuman nama tokoh-tokoh agama. Selain itu, metode pemberontakan KST Papua yang dilancarkan selama ini, sesungguhnya menggunakan cara-cara yang pengecut. Mereka memanfaatkan perempuan dan anak-anak sebagai perisai untuk melawan aparat keamanan TNI dan Polri. Selain itu, aksi teror kerap dilakukan KST Papua di berbagai wilayah di Papua. KST Papua juga pernah mengusir warga untuk mengosongkan kampungnya dengan alasan akan berperang dengan aparat keamanan TNI dan Polri. Dalam aksi serangannya, KST Papua sering mengeluarkan propaganda dan salah satunya dengan memfitnah terhadap pasukan TNI dan Polri.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Papua, Rulche Wally mengatakan aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh KST Papua sudah melewati batas kewajaran. Pihaknya bersama dengan masyarakat Papua tidak setuju dan tidak terima atas semua tindakan yang dilakukan oleh KST Papua. Karena semua tindakan yang dilakukan oleh KST Papua selalu membuat resah masyarakat dan menghambat pembangunan di Tanah Papua. Selain itu, pihaknya juga berharap kepada aparat keamanan agar menindak tegas KST Papua karena telah banyak melakukan kekerasan terhadap masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Deretan aksi teror yang dilakukan oleh KST Papua bukan karena kesejahteraan yang dilakukan pemerintah di Papua kurang. Pemerintah justru meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Tetapi KST Papua memang tidak suka dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pembangunan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah mengurangi pengaruh kelompok separatis tersebut kepada masyarakat. Karena itu, kelompok sepataris tersebut melakukan teror dan serangan terhadap warga sipil. Sehingga dengan kondisi tersebut, pamerintah terus menyiapkan langkah, baik pendekatan lunak maupun keras, untuk penuntasan masalah KST Papua. Karena masyarakat di Papua harus diberikan jaminan keamanan dan kenyamanan hidup yang layak.
Keberadaan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) menjadi teror yang menakutkan bagi masyarakat Papua. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas dengan leluasa layaknya warga pada umumnya. Setiap saat mereka harus waspada terhadap kemunculan KST Papua yang bisa saja menyanderanya bahkan melakukan tindakan kekerasan ataupun membakar rumah dan mengambil bahan makanan.
Saat ini pemerintah terus melakukan upaya yang serius dalam menindak tegas anggota KST Papua yang melakukan tindakan kriminal. Aparat keamanan terus berusaha untuk mengungkap dan menangkap anggota KST Papua yang terlibat dalam serangan terhadap aparat keamanan dan masayarakat sipil, pembunuhan, penculikan, serta aktivitas lainnya. Melalui proses hukum yang adil, pemerintah berupaya untuk memastikan akuntabilitas dan membatasi kegiatan KST Papua.
Masyarakat Papua mengutuk keras segala tindakan brutal dan pergerakan KST Papua, karena telah merusak sendi-sendi keharmonisan dan kedamaian di Papua. Oleh karena itu, masyarakat di Papua sangat mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan dalam menindak tegas KST Papua, yang menjadi sumber kekacauan di tanah Papua.
Aksi KST Papua membuat kerangka pembangunan Papua keluar dari jalur yang semestinya dapat dinikmati masyarakat Papua sekarang ini. Ketika pembangunan terhenti, maka secara jangka panjang akan berdampak pada masalah-masalah kesejahteraan masyarakat Papua, seperti akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi konflik KST Papua melalui pendekatan yang menyeluruh. Dengan menggabungkan keamanan dan pembangunan, Pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi masyarakat Papua. Melalui pengamanan wilayah, penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah berupaya mencapai keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Selain itu, peran seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dan harus bersinergi untuk membantu pemerintah, dan TNI-Polri dalam mengatasi rentetan aksi KST Papua.
