Pangkalpinang Jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025, berbagai pihak mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam provokasi maupun isu negatif yang berpotensi merusak suasana demokrasi.
Perwakilan Tim Berbenah, Teguh, menegaskan pihaknya tidak terlibat dengan unggahan dari akun media sosial yang menyerang salah satu pasangan calon.
Menurutnya, tudingan yang menyebutkan adanya penyebaran data kesalahan paslon bukan berasal dari timnya.
Kami tidak pernah tahu soal data-data itu, apalagi punya niat menyebarkannya. Jelas itu bukan dari tim kami, kata Teguh, Selasa (19/8/2025).
Ia menilai akun tersebut sengaja dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat.
Kami berharap PSU Pangkalpinang bisa berjalan damai, aman, dan masyarakat bijak dalam menentukan pilihan, tanpa terprovokasi kampanye hitam, tambahnya.
Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, turut menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menegaskan bahwa seluruh ASN dilarang terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan politik praktis dan harus terus menjaga profesionalisme.
Netralitas ASN adalah harga mati. Kami harapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang benar-benar menjaga sikap, tidak terlibat dalam politik praktis, ucapnya.
Ini bukan hanya komitmen moral, tapi juga kewajiban hukum, tegas Unu dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Ulang.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota bersama KPU dan Bawaslu sejauh ini telah melakukan pemutakhiran data pemilih secara lebih intensif.
Berbagai langkah teknis telah disiapkan, mulai dari pemasangan baliho yang berisi ajakan memilih hingga dukungan kesehatan petugas TPS.
Kami sudah siapkan tenaga medis di setiap kecamatan untuk mengantisipasi hal-hal darurat di hari H, ujarnya.
Dari sisi keamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri bersama seluruh elemen terus menggelar deklarasi Pemilu damai.
Ia meminta masyarakat tetap tenang menghadapi meningkatnya dinamika politik di media sosial.
Harapannya tentunya, walaupun ada perbedaan pendapat dan kemudian akhir-akhir ini kita juga melihat di media sosial, di media TV sudah mulai memanas, harapan kita di level masyarakat, di level grassroot, itu tidak terpengaruh, ujar Jenderal Sigit.
Ia mengingatkan, perbedaan pendapat adalah wujud demokrasi.
Beda pendapat bukan untuk kemudian mengakibatkan permasalahan ataupun bahkan kerusuhan, katanya.
Menurutnya, menjaga kedamaian saat PSU menjadi tanda kedewasaan demokrasi Indonesia. (*)
