oleh Aldo Indrawan *)
Sebagian mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor melakukan protes terhadap seorang oknum dosen, karena secara tidak langsung berusaha memaksa mahasiswanya mengikuti Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2018 mendatang. Oknum dosen tersebut berupaya agar mahasiswanya ikut aksi 212 dengan alasan sebagai pengganti nilai Ujian Tengah Semester (UTS).
Beredarnya percakapan grup WhatsApp mahasiswa UIKA yang terindikasi adanya pemaksaan untuk mengikuti Reuni Akbar 212 menjadi sorotan netizen Indonesia. Keikutsertaan mahasiswa dalam acara di Monumen Nasional pada 2 Desember 2018 kabarnya akan diganti dengan jaminan nilai A pada salah satu mata kuliah yang diujikan.
“Assalamualaikum. Diumumkan untuk UTS pak Dahlan diganti menjadi mengikuti aksi 212 pada 2 Desember 2018, wajib diikuti soalnya nanti disana ada pak Dahlan. Untuk keberangkatan nanti dikonfirmasi kembali. Wajib, nanti kalau tidak ikut tidak dapat nilai,” begitu isi percakapan yang beredar di media sosial.
Berdasarkan pernyataan dari mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) UIKA Bogor, peristiwa ini dimulai ketika seorang dosen mata kuliah Sistem Pembelajaran PAI SMP atas nama Dahlan akan mengadakan UTS beberapa waktu sebelumnya.
Dikarenakan sedikitnya jumlah pertemuan dengan mahasiswa PAI semester V, Dahlan memberi pilihan kepada mahasiswa untuk mengganti nilai UTS dengan cara ikut serta dalam Reuni Akbar 212. Tidak berhenti disitu, Dahlan bahkan mengintimidasi atau memberi penekanan berlebih terhadap mahasiswanya yang tidak ikut hadir dalam Reuni Akbar 212.
“Ya sudah, UTS diganti jadi datang ke Reuni 212. Yang datang ke Reuni Aksi 212 bapak kasih nilai A. Yang tidak datang nggak dapat nilai,” kata salah satu mahasiswi menirukan peringatan Dahlan.
“Pak Dahlan bilang kayak gini, nanti juga bakal kelihatan kok yang datang dengan tidak datang. Yang datang nanti dapat nilai A, dengan syarat menyerahkan foto atau ketemu langsung dengan saya di sana,” ucap mahasiswi itu.
Humas UIKA Bogor, Nurdin Al Aziez mewakili pihak universitas menanggapi permasalahan tersebut. Pihaknya membantah terdapat perintah dosen kepada mahasiswanya untuk ikut serta Reuni Akbar 212. Dirinya juga menjelaskan kronologi viralnya informasi ini setelah adanya satu mahasiswa yang bertanya apakah diperbolehkan mengikuti Reuni Akbar 212.
“Padahal tidak ada instruksi ataupun imbauan apa pun. Apalagi mewajibkan mahasiswanya untuk ikut aksi. Jika ada, itu pun hak mereka. Sekali lagi, tidak ada dosen yang mewajibkan mahasiswanya untuk ikut Aksi 212 sebagaimana yang diinformasikan,” katanya.
Menanggapi permasalahan ini, kita sebagai rakyat dapat menilai bahwa Reuni Akbar 212 sudah tidak murni lagi sebagai aksi untuk membela agama. Bahkan acara tersebut terkesan telah dimobilisasi oleh kelompok atau oknum tertentu dengan tujuan hanya untuk sekedar mengumpulkan massa. Entah massa ini digunakan untuk mendukung salah satu paslon Presiden dan Wapres atau sebagai jalan untuk memecah belah NKRI menggunakan isu agama.
Karena sangat tidak masuk akal jika nilai akademik mahasiswa dapat digantikan dengan absensi kehadiran dalam Reuni Akbar 212. Seolah-olah dengan terlaksananya acara ini, nilai akademik mahasiswa pada salah satu universitas di Bogor dapat diatur sedemikian rupa guna memenuhi penilaian yang masih kurang. Padahal mungkin tujuan awalnya hanya untuk menambah jumlah massa acara 212 yang semakin berkurang.
*) Penulis merupakan pemerhati sosial politik di Jakarta.
