Usung Tema Menguatkan Persatuan dan Mendukung Rekonsiliasi Tanpa Syarat, Komunitas Kebhinnekaan Gelar Diskusi Publik
Jakarta –
Pasca rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo, Komunitas Jurnalisme Warga Kebhinnekaan menggelar diskusi publik guna mengimbau masyarakat untuk mendukung rekonsiliasi tersebut tanpa syarat apapun demi menguatkan persatuan Indonesia.Acara yang digelar di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Jumat (23/8). Mengusung tema “Pemberdayaan Peran Media Massa Guna Mendukung Rekonsiliasi Tanpa Syarat Demi Menguatkan Persatuan Indonesia”.
Diskusi dihadiri oleh Erdy Nasrul (Redaktur Pelaksana Harian Republika), Dr. Iding Rosyidin, M. Si (Kajur Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta) dan Fajar Ilham, S. Sos (Komisi Infokom MUI Pusat).Salah satu pembicara, Iding Rosyidin yang juga merupakan Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, mengajak seluruh masyarakat untuk mengapresiasi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, dan mendukung rekonsiliasi tanpa syarat apapun.
“Saya mengapresiasi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di MRT dan sepakat dengan rekonsiliasi tanpa syarat tetapi tidak perlu kohibitasi. Bagusnya pihak yang kalah tetap menjadi oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan” tutur Iding Rosyidin.Erdy mengingatkan peserta agar selalu melakukan verifikasi dan melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima dengan membandingkan dari berbagai perspektif.
Diharapkan dengan langkah tersebut dapat mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari berita hoax yang negatif dan provokatif.Selain itu, Fajar Ilham mengingatkan bahwa kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia dan semua umat beragama adalah satu, yaitu menjunjung tinggi persatuan bangsa. Tugas ulama dan petinggi agama lainnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.“MUI tempat seluruh ulama berkumpul, ulama yang ada di Ijtima Ulama pun ada di MUI.
Adanya upaya untuk membentuk MPUI bagian dari dinamika yang terjadi di ulama.” Dengan diadakannya diskusi publik ini, kedepannya media massa sangat diharapkan memberikan informasi yang edukatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga merupakan bentuk perlawanan terhadap informasi palsu atau hoax yang negative dan provokatif.
