Penulis : Ahmad Harris*
Debat perdana Capres-Cawapres dalam menyongsong Pemilu 2019 cukup menarik perhatian sejumlah masyarakat. Debat yang diselenggarakan KPU tersebut nyatanya sangat membantu masyarakat untuk menentukan pilihannya pada 17 April mendatang. Mulai dari visi misi, cara penyampaian pendapat, hingga substansi pernyataan dari pasangan calon dinilai oleh setiap masyarakat Indonesia. Bahkan, gestur pasangan calon pun tidak luput dari screening masyarakat Indonesia yang menyaksikan debat tersebut. Salah satu gestur yang cukup menjadi perhatian dan bahan tertawaan masyarakat ialah tarian Prabowo pada saat Presiden Jokowi sedang berbicara. Momen kecil tersebut menjadi salah satu bahasan menarik di masyarakat.
Namun demikian, momentum paling menarik dari keseluruhan acara debat tersebut ialah penyampaian visi misi serta substansi dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bukannya meningkatkan elektabilitas, penyampaian visi misi maupun substansi pasangan calon tersebut justru menjadi bumerang bagi pihak sendiri. Sebagai contoh, saat Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya terkait keadilan hukum yang tidak merata di Indonesia, Presiden Jokowi justru membalas substansi tersebut dengan tuduhan tanpa bukti sebagaimana kasus hoax Ratna Sarumpaet yang viral pada Oktober 2018. Tentu, substansi semacam ini menjadi tamparan sendiri bagi kubu Prabowo-Sandi.
Lain lagi dengan penyampaian substansi dalam bidang hukum dan HAM. Prabowo Subianto, dalam visi misinya, menjanjikan akan menghapus praktik diskriminasi di Indonesia. Padahal, Prabowo Subianto secara terang-terangan menggandeng PKS yang vokal dalam mengusung Perda berlandaskan kepentingan kelompok tertentu yang dianggap diskriminatif terhadap minoritas. Bahkan, menurut Boni Hargens, salah satu pengamat politik, kubu Prabowo dan Sandiaga Uno juga disusupi anggota kelompok terlarang HTI dalam Pilpres kali ini.
Begitu juga dengan janji Prabowo untuk menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Janji ini juga semakin aneh bagi saya mengingat Prabowo memiliki rekam jejak sebagai dalang penculikan aktivis pro demokrasi pada tahun 1998. Meski telah mendapatkan konfirmasi oleh sejumlah pihak bahkan dari internal TNI sendiripun, Prabowo Subianto seolah lepas tangan dari tuduhan penculikan yang jelas ia lakukan. Jika seandainya Prabowo terpilih sebagai Presiden, apakah jaminan dan janji tersebut akan benar-benar direalisasikan sementera dosa masa lalunya masih belum selesai sepenuhnya.
Masih berkaitan dengan HAM, Prabowo juga memberikan janji untuk menjamin kebebasan pers di Indonesia. Sayangnya, visi misi tersebut tak sesuai dengan perilakunya beberapa waktu lalu saat Reuni 212 berlangsung. Pada bulan November 2018, Prabowo Subianto berulang kali memberikan kecaman terhadap media dan jurnalis karena tidak memberitakan Reuni tersebut secara masif dan sesuai keinginannya. Bahkan, Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk tidak menghormati wartawan dan pers karena telah berperan sebagai antek orang yang ingin menghancurkan Indonesia.
Dalam visi misinya, Prabowo Sandi tak luput menjanjikan penegakan supremasi hukum yang adil dan transparan. Sementara, sebelumnya, kubu tersebut telah menjanjikan akan memberikan perlakuan hukum khusus kepada Habib Rizieq agar terlepas dari jerat hukum yang membelenggunya. Tindakan ini tentunya bertentangan dengan penegakan supremasi hukum yang diusungnya karena telah menempatkan kelompok tertentu sebagai subjek yang memiliki kekhususan di depan hukum.
Secara umum, penyampaian visi misi yang disampaikan oleh kubu Prabowo-Sandi, dapat dilihat sebagai bentuk formalitas yang tidak merepresentasikan tindakan kubu tersebut. Nyatanya, perilaku kubu Prabowo Sandi selama ini tidak konsisten dengan visi misi yang disampaikan pada debat perdana. Jika ia terpilih menjadi Presiden, visi misi yang akan diusung tampaknya akan menjadi janji manis dan kenangan yang harus dilupakan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, jangan tertipu dengan manisnya janji visi misi yang disampaikan tanpa melihat perilaku Prabowo-Sandi yang sebenarnya.
*) Mahasiswa FISIP Universitas Dharma Agung
