Wapres Gibran Tinjau Proyek Strategis Nasional, Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Energi di Wilayah Timur
Maluku – Memasuki satu tahun pemerintahannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku untuk meninjau dua proyek strategis nasional: Bendungan Way Apu di Pulau Buru dan Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1 di Kabupaten Maluku Tengah. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur dan energi, hingga ke wilayah timur Indonesia.
Titik pertama yang dikunjungi Wapres Gibran adalah Bendungan Way Apu, yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Infrastruktur ini diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, serta penyediaan energi ramah lingkungan bagi masyarakat sekitar.
“Jadi, harapan beliau ini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Fery Moun Hepy, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, yang mendampingi Wapres saat peninjauan.
Fery menjelaskan, proyek bendungan tersebut ditargetkan selesai pada September 2026. Bendungan Way Apu nantinya akan mengairi sekitar 10.000 hektare sawah, menjamin pasokan air bersih, mengurangi risiko banjir, dan bahkan dilengkapi PLTA berkapasitas 8 megawatt sebagai sumber energi hijau.
Dari Pulau Buru, Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke BMPP Nusantara 1 di Desa Waai, Maluku Tengah, pembangkit listrik terapung berkapasitas 60 megawatt. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan pentingnya pemerataan akses listrik hingga ke desa-desa terpencil.
“Jam operasi listrik di daerah pedesaan yang masih 12 jam perlu ditingkatkan menjadi 24 jam. Pemerintah ingin semua masyarakat mendapat akses energi secara merata,” tegas Gibran.
General Manager PLN Maluku-Malut, Noer Soeratmoko, menyampaikan bahwa peningkatan jam layanan listrik dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi sosial dan infrastruktur masing-masing wilayah.
“Banyak desa dihuni petani dan nelayan yang menggunakan listrik malam hari. Namun kini, seiring meningkatnya aktivitas siang hari, kami akan menaikkan operasional dari 6 ke 12 jam, lalu ke 24 jam,” jelasnya.
Ia menambahkan, PLN juga tengah memperbaiki mesin pembangkit lama dan menunggu realisasi proyek energi baru terbarukan seperti listrik tenaga surya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah akses jalan menuju desa terpencil, yang menyulitkan mobilisasi peralatan.
“Kami optimalkan peralatan yang ada agar semakin banyak masyarakat bisa menikmati listrik 24 jam, sesuai arahan Bapak Wapres,” tambah Soeratmoko.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan dan jaringan listrik.
“Pemerintah daerah siap bersinergi agar akses listrik dan energi merata ke seluruh desa. Ini fondasi penting bagi pembangunan Maluku ke depan,” tegas Gubernur.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam mewujudkan visi pemerataan pembangunan nasional, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
