Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH. Ma’ruf Amin yang juga selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melaksanakan serangkaian kunjungan kerja demi mampu mengawal secara langsung akan bagaimana percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua. Diketahui bahwa rangkaian kunjungan kerja yang dilakukannya adalah di Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan dan juga Provinsi Papua Selatan.
Kunjungan tersebut diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 13 Oktober 2023 ini. Terkait dengan agenda itu, pihak Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi menjelaskan bahwa dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden sendiri akan memastikan secara langsung bagaimana progress dari percepatan pembangunan pada Otonomi Khusus (Otsus) di Bumi Cenderawasih serta melihatnya apakan tetap dalam komitmen untuk perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi orang asli Papua (OAP).
KH. Ma’ruf Amin sendiri juga akan terus berfokus pada sektor pendekatan keamanan. Selain itu, dirinya juga terus mendorong berjalannya program Desain Besar Olahraga Nasional agar dapat diimplementasikan oleh para atlet, tokoh serta masyarakat di provinsi paling Timur di Indonesia itu.
Sebagai informasi, bahwa Wapres RI tersebut juga akan terus memusatkan kegiatan perkantoran di Kantor Gubernur Papua dengan sejumlah agendanya. Beberapa diantara agenda tersebut adalah menerima audiensi dari para tokoh pegiat kemanusiaan HAM dan Perdamaian, kemudian menerima para pimpinan pengusaha asli Papua serta memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) BP3OKP terkait dengan Keterpaduan Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan di Papua.
Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, KH. Ma’ruf Amin akan melakukan sejumlah agenda lain di Stadion Utama Papua Bangkit, Jayapura. Dirinya dijadwalkan akan meninjau sekitaran stadion, lalu menghadiri penyerahan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Tidak hanya sampai di sana, namun Wapres juga akan menghadiri secara langsung acara Peletakan Batu Pertama Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Pegunungan. Lalu, melakukan Penandatanganan pada Prasasti Peletakan Batu Pertama di Provinsi Papua Selatan juga.
Tentunya dengan adanya keseluruhan rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan oleh KH. Ma’ruf Amin itu merupakan wujud dari bagaimana nyata dan kuatnya komitmen Pemerintah RI dalam fokusnya untuk membantu kinerja dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam menyiapkan peninggalan terbaik demi para generasi muda penerus bangsa orang asli Papua (OAP).
Lebih lanjut, Wapres juga terus berupaya untuk bisa semakin memperkuat keselarasan antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) hingga para tokoh adat, khususnya menjelang pelaksanaan pesta demokrasi dan kontestasi politik dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang serta mampu memastikan agar fungsi pelayanan publik bisa berjalan secara efektif dan berintegritas.
Pada kesempatan yang berbeda, KH. Ma’ruf Amin juga meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bisa berpartisipasi secara sangat aktif dalam mendorong adanya percepatan pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hal tersebut dilakukan dengan cara terus memperkuat program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Beberapa pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, Freeport Indonesia, Bank Papua dan juga Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP). Karena dengan adanya partisipasi secara bersama yang dilakukan oleh sejumlah pihak, maka akan mampu merumuskan desain pembangunan yang sangat dibutuhkan di wilayah itu.
Bagaimana komitmen sangat kuat yang diberikan oleh Pemerintah RI, serta seperti apa perhatian pemerintah kepada percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua yang sangat tinggi menjadikan banyak sekali pihak masyarakat dari berbagai kalangan turut memberikan dukungan penuh mereka.
Mengenai hal tersebut, Ketua Tim IKPP Direktorat IK Polhukam, Ditjem Kemkominfo RI, Dwi Dianingsih menyampaikan bahwa penting pula diselenggarakannya sebuah forum diskusi publik demi mampi meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran dari masyarakat, khususnya di kalangan pemuda dan pelajar seperti mahasiswa tentang bagaimana kebijakan pemerintah pusat terkait dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
Terlebih, dengan terselenggaranya forum diskusi publik maka juga mampu bertujuan untuk semakin mendorong adanya aksi nyata dari para partisipan termasuk para jurnalis di Papua hingga para mahasiswa tentang kebijakan pemerintah pusat terkait dengan percepatan pembangunan itu. Karena gagasan pertemuan dari para jurnalis serta mahasiswa dilandasi dengan semgat akan pembaruan dalam meningkatkan jejaring nasional, sehingga penyebaran informasi dapat jauh lebih akurat serta terpercaya dan juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020. Adanya upaya percepatan pembangunan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua memang terus digencarkan dan diperhatikan dengan sangat serius oleh Pemerintah RI. Maka dari itu, bahkan Wapres RI secara langsung melakukan kunjungan kerjanya dengan melihat dan meninjau seperti apa progres pembangunan di Bumi Cenderawasih.
