Waspada Provokasi, Utamakan Penegakan Hukum dalam Jaga Keamanan Papua

Oleh : Loa Murib

Konflik yang diciptakan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan keamanan tetapi juga merugikan masyarakat sipil yang mendambakan perdamaian dan kemajuan. Oleh karena itu, penting untuk waspada terhadap provokasi dan mengutamakan penegakan hukum dalam menjaga keamanan Papua.

Provokasi yang dilakukan oleh OPM memiliki dampak luas terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Di beberapa daerah, serangan oleh kelompok ini telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, mengganggu layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian. Salah satu insiden terbaru melibatkan pembakaran sebuah sekolah, yang tidak hanya merusak fasilitas pendidikan tetapi juga mengancam masa depan anak-anak Papua.

Selain itu, provokasi oleh OPM sering kali menyebabkan ketegangan antar komunitas di Papua. Kelompok separatis nan bengis ini menggunakan isu-isu etnis dan kultural untuk memecah belah masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan dan potensi konflik antar kelompok. Hal ini diperparah dengan adanya penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias, yang dapat memperburuk situasi dan menghalangi upaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi.

Tokoh Adat Papua, Herman Yoku, mengecam keras berbagai aksi sadis yang dilakukan oleh OPM. Menurutnya, OPM sering memprovokasi dan memicu kerusuhan di berbagai wilayah di Papua. Herman menilai OPM telah banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membunuh dan menindas masyarakat sipil dengan dalih memperjuangkan kemerdekaan Papua. Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua orang Papua mendukung kemerdekaan tersebut. Ia juga menyoroti bahwa OPM telah memperdaya masyarakat Papua agar menyerang pemerintah, padahal mayoritas masyarakat Papua mencintai kedamaian.

Herman menyerukan kepada OPM untuk menghentikan semua aksi kekerasan. Karena percuma berjuang namun masih membunuh sesama orang Papua. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Papua untuk selalu menjaga kondusivitas demi mewujudkan Papua yang aman dan maju.

Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay, juga mengutuk keras sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM. Menurutnya, aksi tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat Bumi Cenderawasih. Ali mendukung penuh aparat keamanan untuk menindak tegas OPM guna mewujudkan kedamaian di Papua. Pihaknya mendukung aparat bertindak, karena sesungguhnya masyarakat Papua tidak ada kaitannya dengan kelompok itu.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di Papua. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengungkapkan keprihatinannya terhadap aksi-aksi OPM yang semakin sering dilakukan. Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua.

Meutya mengharapkan pemerintah mengoptimalkan pendekatan sosial dan budaya untuk mengatasi aksi-aksi anarkis OPM. Dengan memprioritaskan keamanan masyarakat Papua, pemerintah perlu membuka dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai.

Politikus Golkar ini juga menegaskan bahwa kehadiran aparat keamanan TNI dan Polri sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Penguatan TNI dan Polri di wilayah rawan OPM perlu dilakukan untuk memastikan keamanan. Selain itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat juga dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menambahkan bahwa tindakan anarkis yang dilakukan oleh OPM harus disikapi dengan penegakan hukum yang tegas namun tetap mengedepankan sisi humanis. Menurutnya, permasalahan terkait OPM terus berulang dan mereka semakin anarkis dengan merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan sosial budaya untuk merangkul masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Puan juga meminta personel TNI-Polri untuk memastikan keamanan dan kondusivitas di wilayah-wilayah rawan konflik seperti Puncak Jaya pasca kerusuhan. Ia mendorong optimalisasi kolaborasi dan kekompakan personel TNI-Polri dalam menyelesaikan konflik di Papua. Selain itu, Puan mengecam aksi kelompok OPM yang membakar gedung SMP Negeri di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pekan lalu. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat ditolerir.

Menurutnya aksi anarkis OPM harus dihentikan karena kekerasan dan teror yang mereka lakukan tidak hanya merugikan masyarakat sipil, tetapi juga menghambat pembangunan di Papua. Masa depan anak-anak di Papua sebagai generasi penerus menjadi taruhannya, Ia juga meminta pemerintah dan aparat untuk memastikan keamanan dan keselamatan anak-anak di Papua agar terhindar dari bentuk-bentuk intimidasi dan teror.

Dalam menghadapi provokasi dan kekerasan yang dilakukan oleh OPM, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara tegas namun humanis, sementara masyarakat perlu waspada terhadap provokasi yang dapat memecah belah. Dengan mengutamakan dialog dan pembangunan, Papua dapat menjadi wilayah yang aman, damai, dan maju.

Investasi dalam pendidikan dan infrastruktur juga penting untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda Papua. Seperti yang disampaikan oleh berbagai tokoh, menyiapkan sarana pendidikan sementara bagi anak-anak yang sekolahnya dibakar oleh OPM adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan mereka tidak terganggu.

Melalui penegakan hukum yang adil dan pendekatan yang inklusif, harapan akan kedamaian dan kemajuan di Papua dapat terwujud. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua, menghindari provokasi, dan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya