Menjelang Pilkada 2024, penyebaran informasi menjadi semakin intens dan rawan dimanipulasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mewaspadai hoax yang seringkali digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik dan menggiring preferensi pemilih.
Masyarakat diharapkan untuk lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Penting bagi setiap warga untuk melakukan verifikasi terhadap setiap berita yang diterima, agar tidak terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan dan dapat merusak proses demokrasi yang sehat.
Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, peran serta masyarakat menjadi krusial dalam memastikan kelancaran dan kejujuran proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah mengambil langkah proaktif dengan menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan 2024 di Sasak Narmada Tanjung.
Kegiatan ini bukan hanya sebuah wadah untuk berbagi informasi, namun juga ajang untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya meminimalisir berita palsu (hoax) yang dapat mengganggu integritas proses demokrasi.
Dalam suasana yang hangat, Lembaga Pemerhati, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Budaya, serta para stakeholder terkait turut hadir dalam acara tersebut. Ketua PWI NTB, M Nasrudin, sebagai salah satu narasumber, menyambut baik upaya Bawaslu KLU dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan partisipatif. Menurutnya, kerjasama antara pihak berwenang dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjamin keberlangsungan Pilkada yang transparan dan berintegritas.
Pada kesempatan itu, Nasrudin menekankan bahwa kesadaran masyarakat Lombok Utara terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas Pilkada 2024 telah meningkat. Melalui dialog interaktif antara Bawaslu dan peserta, terbentuklah kesepahaman tentang langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan bebas dari manipulasi.
Menyusul pernyataan tersebut, Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB), Itratip, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar berkolaborasi dengan Bawaslu dalam mengawasi proses Pilkada yang akan berlangsung pada November mendatang. Ia menjelaskan secara gamblang bahwa sumber daya manusia yang terbatas menjadi tantangan serius dalam memantau seluruh aktivitas politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci dalam mendeteksi dan melaporkan potensi pelanggaran yang terjadi.
Itratip juga menekankan bahwa sinergi antara Bawaslu dan masyarakat bukanlah sekadar konsep, melainkan kebutuhan mendesak dalam menjaga integritas demokrasi. Dalam konteks inilah, peran media juga turut diakui sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan seimbang kepada masyarakat. Kerjasama erat antara pihak penyelenggara pemilu dan media menjadi kunci dalam menyampaikan pesan-pesan penting terkait tahapan dan prosedur Pilkada kepada masyarakat secara luas.
Sementara itu, jauh dari Lombok Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolitoli, Sulawesi Tengah (Sulteng) juga memperkuat komitmennya dalam membangun kerjasama dengan awak media demi menciptakan Pilkada yang aman dan damai. Dalam pertemuan silaturahmi dengan sejumlah wartawan, Ketua KPU Tolitoli, Junaidi, menekankan pentingnya peran media sebagai agen penyampai informasi yang kritis dan berimbang.
Junaidi menyadari bahwa dalam era digital seperti sekarang, media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini dan persepsi publik. Oleh karena itu, kerjasama yang erat antara KPU dan media bukanlah pilihan, melainkan keharusan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi.
Selain itu, peran aktif masyarakat juga menjadi poin penting dalam menjaga integritas Pilkada. Didu Sardu, S.H, ketua kelompok masyarakat hijau di Jawa Barat, menegaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam memilah informasi yang benar dari yang tidak hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik di antara sesama. Terutama, di tengah maraknya informasi yang tidak terverifikasi yang sering kali tersebar di media sosial.
Pentingnya peran masyarakat, khususnya generasi milenial, dalam mengatasi penyebaran hoaks juga menjadi sorotan. Mereka memiliki kemampuan untuk memilah informasi dengan lebih kritis dan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pentingnya berita yang faktual dan terverifikasi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi yang masif dan menyeluruh tentang bahaya hoaks serta cara mengatasinya. Rafih Sriwulandari, seorang akademisi dari Universitas Langlangbuana, menyoroti perlunya tindakan tegas dan sanksi yang jelas bagi para penyebar berita palsu guna menekan dampak negatif dari hoaks pada proses demokrasi.
Dengan semangat kebersamaan dan kesadaran kolektif, kita semua dapat berperan dalam menjaga integritas Pilkada 2024. Kolaborasi antara Bawaslu, masyarakat, media, dan pemerintah merupakan fondasi utama untuk menangkal berita hoaks yang berpotensi merusak demokrasi.
Mari kita terus berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu, melaporkan setiap pelanggaran, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Bersama-sama, kita bisa menciptakan pemilihan yang jujur, adil, dan damai. Tetap waspada terhadap hoaks dan pastikan setiap informasi yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya.
