Oleh : Wahyu Nugroho )*
Situasi keamanan jelang pelantikan pelantikan Presiden dan Wapres dinilai terkendali. Kendati demikian, masih ditemukan provokasi di media sosial dari kelompok kepentingan yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres Periode 2019-2024.
Momentum puncak acara pesta demokrasi beberapa bulan lalu agaknya telah dinanti-nanti. Tak hanya dari satu wilayah saja, namun tersebar di seluruh Indonesia. Mereka yang telah menggunakan hak suaranya tentunya tak sabar melaksanakan prosesi ini. Meski, seperti yang kita ketahui, banyaknya laporan terkait oknum-oknum berpaham radikalisme berupaya mengintervensi. Kaitannya dengan pelantikan presiden 20 Oktober Mendatang, banyak menjadikan pekerjaan bagi para aparat keamanan juga pemerintahan.
Menjelang agenda kenegaraan ini, berbagai persiapan pun telah dilakukan. Termasuk adanya antisipasi terhadap aksi unjuk rasa yang bakal disusupi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Antisipasi ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga TNI. Mereka bekerja sama seperti sebelumnya dan saling menguatkan guna mendukung prosesi Pelantikan.
Adanya peningkatan kewaspadaan terhadap oposisi ini berdasarkan berbagai kasus yang berkembang belakangan ini. Mulai dari isu diskriminalisasi, rasialisme, ujaran kebencian hingga yang paling ekstrim ialah insiden penusukan Menko Polhukam, Wiranto di Pandeglang pekan lalu. Maka dari itu berita penolakan dari warganet terhadap aksi radikal, separatisme dan sejenisnya mulai berdatangan. Terlebih bagi siapapun yang berupaya untuk mengacaukan pelantikan.
Menariknya lagi, masyarakat bersiap bersama warganet mengawal konstitusi beserta pelantikan dengan mendeklarasikan aksi penolakan keras terhadap radikalisme. Tak hanya itu, mereka juga mengajak untuk menyebar konten positif untuk sukseskan agenda kenegaraan yang dilaksanakan 5 tahunan ini. Sementara untuk aksi offline, masyarakat gabungan dari beberapa daerah melakukan aksi longmarch melalui Istana Kepresidenan Sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Presiden dan wakilnya. Yang aman telah terpilih secara konstitusional dan demokrasi. Aksi ini ditujukan guna membuktikan jika masyarakat tak gentar melawan tindakan radikalisme, pun dengan perlawanan terhadap hoax serta provokasi berpaham negatif, yang datang dari pihak dalam maupun luar.
Di lain tempat, Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR, pelantikan akan sedikit diundur. Mengingat ada agama yang melakukan ibadah di hari minggu. Kabarnya, waktu pelaksanaan ialah pukul 14.00 atau 16.00 yang sebelumnya direncanakan jam 10.00. Menurut sejumlah laporan, acara ini akan dihadiri beberapa kepala negara maupun kepemerintahan serta raja negara-negara tetangga, yang mana bertempat di gedung DPR atau MPR RI Senayan.
Lebih lanjut, harapan terhadap para lawan politik Jokowi bisa untuk menahan diri serta tidak perlu melakukan upaya pengerahan massa ke tempat pelantikan hari itu. Selain itu, berbagai pihak terus mewanti-wanti akan perlunya kewaspadaan para penumpang gelap lainnya, yaitu kaum teroris yang ingin menunjukkan eksistensinya dengan menyerang secara terorganisir.
Konon, Kelompok Al Qaeda ini diduga berusaha bergerak di bidang legislatif dengan tujuan membentuk negara khilafah, sementara ISIS tetap dengan prinsip terornya terus menyerang guna menunjukkan eksistensinya serta berupaya menekan pemerintahan. Bukti lain akan masyarakat yang ikut terpapar paham radikalisme juga terorisme ini saat ditangkapnya seorang dosen Universitas karena membuat dan menyiapkan bom rakitan, molotov yang akan digunakan saat unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran ini tentunya meningkat Jika turbulensi meluas kepada ranah keamanan nasional, sehingga kita semua bisa berada dalam perjalanan yang agak sulit serta kurang baik. Namun, ditilik dari pernyataan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang menyatakan agar jangan ada yang mengganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, karena akan berhadapan langsung dengan anggota TNI. Sehingga banyak pihak yang mendukung kendali keamanan di bawah TNI ini, akan mampu mengatasai turbulensi politik serta keamanan yang akan terjadi.
Sementara itu, sesuai aturan yang berlaku, guna mendukung pihak Polri dengan status BKO jika ada permintaan dari kepolisian. Namun, hal berbeda akan terjadi bila situasi ini ditimbulkan oleh pihak asing yang terlibat dan berbau subversi, maka TNI akan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
Maka dari itu mari bersama-sama mendukung serta mengawal prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. Sehingga pelaksanaannya lancar tanpa ada pihak yang mengintervensi, baik luar maupun dalam. Meski terkesan sepele, dukungan kecil dari berbagai elemen masyarakat akan membentuk persatuan dan kesatuan guna menanggulangi dan mengantisipasi pihak-pihak yang ingin memecah belah NKRI.
)* Penulis adalah pemerhati sosial politik
