Oleh : Aditya Pratama )*
Keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diperkirakan akan menjadi penghambat bagi pembangunan di wilayah Papua. Hal tersebut disebabkan, karena upaya mengembangkan sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Bumi Cendrawasih selalu dihadang oleh batu terjal kelompok KKB ini. Lalu, mengapa KKB melakukan itu? Berdasarkan beberapa diskusi yang saya lakukan dengan beberapa dosen di Universitas Indonesia, keberadaan KKB memiliki hubungan erat dengan PT Freeport dan upaya asing yang menolak pembangunan di Indonesia Timur.
Pada 27 September 2018 lalu, PT Inalum menandatangani perjanjian untuk menuntaskan proses akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Dimana saham PT Freeport yang selama puluhan tahun dikuasai Amerika Serikat, saat ini berpindah tangan sebesar 51% ke tangan Pemerintah Indonesia. Proses akuisisi saham ini diakui sebagai keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam menerapkan kebijakan Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Keberhasilan ini tentu berbanding lurus dengan kekecewaan dan kemarahanAS, yang secara otomatis pendapatan negaranya berkurang cukup besar dari bisnis tambang. Lalu di mana bentuk kemarahan AS? Meski tidak terang-terangan menyerang Indonesia karena takut dikecam oleh negara lain, AS menggunakan Proxy War dengan memanfaatkan KKB sebagai bonekanya. Bagaiman bisa?
Kita lihat saja, selama ini KKB tidak akan berulah jika tidak ada kejadian-kejadian tertentu. Adanya kasus penembakan pekerja jalan Trans Papua oleh KKB, merupakan dampak dari keberhasilan pemerintah mengakusisi saham Freeport. Sebelumnya, KKB selalu membuat ulah terhadap penyelesaian pembangunan Jalan Trans Papua. Sangat telihat bahwa KKB tidak ingin melihat kemajuan dan perkembangan di wilayah Indonesia bagian timur, karena akan menyulitkan mereka dalam mengambil kekayaan alam Papua.
Tangan baja Presiden Jokowi dengan bantuan menteri-menterinya memang tidak bisa dipandang sepele. Pemerintah saat ini sulit untuk disetir asing. Hingga akhirnya muncul ide dari AS untuk meruntuhkan rezim Jokowi. Bagaimana caranya? Menjegal Jokowi dalam Pilpres 2019. Pentolan KKB, Egianus Kogeya pun secara terang-terangan mengumumkan akan memboikot Pilpres 2019 di Papua.
AS tahu bahwa Indonesia Timur adalah lumbung suara bagi Jokowi. Atas kinerjanya memajukan perekonomian Papua dan sekitarnya, hampir semua masyarakat Papua pasti akan memilih Jokowi. Terlebih Prabowo menyisakan kenangan buruk bagi rakyat Papua atas pelanggaran HAM yang dilakukan di masa lalu. AS tentu tidak ingin Jokowi memperoleh banyak suara di Papua. Akhirnya, KKB-lah yang mereka manfaatkan untuk menakut-nakuti dan memaksa masyarakat Papua untuk melakukan boikot Pilpres 2019.
Dengan boikot Pilpres 2019 di Papua, mereka berharap Jokowi kehilangan banyak suara dan kalah dalam Pilpres 2019. Sehingga Indonesia dipimpin oleh seorang yang oleh AS mudah disetir. Perlunya dukungan penuh semua pihak untuk membantu saudara-saudara kita di Papua. Tanah yang luas dengan kondisi medan yang sulit ditembus serta kurang diperhatikannya Papua oleh pusat selama beberapa tahun membuat pembangunan di sana masih minim.
Oleh karena itu, dengan program pembangunan jalan Trans Papua, pemberian bantauan listrik rumah per rumah, dan penyetaraan harga BBM di era Presiden Jokowi ini, mari kita jadikan pondasi untuk memulai membangun Papua menjadi daerah yang lebih maju. Saya bersama teman-teman memiliki cita-cita, suatu hari nanti, di Pegunungan Papua, akan dibuka villa-villa penginapan dengan latar belakang pemandangan alam, dan kita akan berlibur di sana.
)* Penulis adalah Pengamat Politik
