Jakarta. (LSISI) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan pernyataan soal pembelian senjata ilegal oleh Panglima TNI hanyalah miskomunikasi.
“Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Anggapan bahwa Indonesia sedang dalam masa genting karena ada suatu kelompok yang ingin mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah benar.
“Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu,” kata Wiranto.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemicu miskomunikasi antara Gatot dan beberapa lembaga negara lain disebabkan keteledoran pejabat di bawah komando Panglima TNI.
“Asisten panglima mungkin. Mungkin dari stafnya kurang masukan atau apa. Saya sendiri sangat bergantung pada staf saya,” ucapnya.
Terkait desakan berbagai kalangan pemerhati demokrasi dan HAM, Ryamizard menilai tidak perlu digelar evaluasi khusus terhadap kinerja Gatot sebagai pemimpin TNI.
“Semua manusia termasuk saya, siapa yang tidak pernah keliru. Kita maklumi saja, asal ke depan tidak boleh terjadi lagi,” kata Ryamizard. (LUI)
