Bogor – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu alokasi anggaran kementerian lain, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan. Penegasan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik terkait pembiayaan program prioritas tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan alokasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dicatat dalam rincian output fungsi kesehatan. Untuk 2026, BGN menganggarkan Rp 24 triliun dalam fungsi tersebut.
“Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan. Terbukti dari anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun ke tahun naik, meskipun ada Rp 24 triliun untuk tahun 2026 ini fungsi kesehatan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Dadan.
Ia menambahkan, skema serupa berlaku pada kelompok anak sekolah, termasuk santri dan sekolah keagamaan, yang masuk dalam fungsi pendidikan. Dadan memastikan alokasi tersebut tidak mengurangi pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Kemudian pada kelompok anak sekolah termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya masuk rincian output fungsi pendidikan. Makanya ada anggaran Rp 223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik,” lanjut Dadan.
Ia juga memastikan transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru tetap meningkat.
“Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah narasi bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan.
“Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” kata Teddy.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” ujarnya.
Ia menegaskan anggaran pendidikan tetap 20 persen APBN atau Rp 769,1 triliun dan telah disepakati pemerintah bersama DPR RI.***
