Jakarta, LSISI.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) lebih diperketat, terutama terhadap CPNS yang intoleran dan berpaham radikal.
“Pemerintah perlu melakukan sejumlah antisipasi terhadap proses seleksi agar tidak kecolongan tersusupi CPNS yang intoleran dan berpaham radikal, atau malah sudah terafiliasi dengan organisasi radikal,” tegas Yaqut, Jumat (7/2/2020).
Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini lebih jauh mengatakan, kalau perlu dilakukan screening terhadap CPNS yang sudah lolos tes tahap pertama sebelum mengikuti tes selanjutnya. Hal ini penting, kata dia, mengingat ada banyak kasus dugaan PNS yang terpapar radikalisme belakangan ini.
“Harus ada langkah preventif. Tidak cukup, misalnya, dengan menandatangani pernyataan mengakui Pancasila dan NKRI saja. Sudah banyak contoh, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) terpapar radikalisme. Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur soal ini,” kata Gus Yaqut, yang juga Ketua DPP PKB.
Mengutip survei Alvara Research Center, Gus Yaqut mengatakan, banyak PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila tetapi setuju dengan ideologi Islam. Bahkan, ujarnya, tak sedikit PNS yang setuju dengan model khilafah sebagai bentuk negara, daripada NKRI.
“Memang mayoritas PNS masih memilih Pancasila dan NKRI, tetapi ini potensi yang tidak bisa dianggap sepele. Potensi radikalisme dan toleransi ini terjadi pada aparatur negara. Ini berbahaya. Belum lagi bicara kalangan yang terpapar lewat kajian-kajian keagamaan di lingkungannya bekerja,” ungkap Gus Yaqut, dalam keterangan tertulisnya.
Untuk diketahui, survei Alvara membeberkan 19,4 persen PNS lebih memilih ideologi lain, yakni Islam dibandingkan dengan Pancasila dan sebanyak 22,2 persen setuju dengan konsep khilafah.
Sumber : beritasatu.com
