Pemerintah Terus Menjaga Ruang Digital dari Hoax dan Radikalisme Jelang Pemilu

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang membuat suasana menjadi agak memanas, banyaknya partai politik yang terlibat tentu saja akan saling berlomba-lomba melemparkan beragam narasi demi meraup atensi. Ruang digital menjadi wadah untuk bersuara bagi siapa saja, sehingga kontens hoaks mulai merajalela dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Ruang digital adalah hal yang bisa diakses oleh siapapun, bermodal gawai dan sinyal internet, siapapun bisa mengemukakan gagasan atau membagikan berita apapun, meskipun berita yang dibagikan rupanya hoaks.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), ruang digital yang sehat tentu saja perlu dijaga oleh seluruh pihak. Data dari Kementerian Komunikasi dan Infomratika (Kemkominfo) mengatakan bahwa terdapat 1.645 konten hoaks ditemukan terkait pemilu pada 2019 lalu. Hal ini tentu saja menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kemenkominfo telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber dan penangkal konten negatif. Di mana kemkominfo telah memiliki cyber security yang bekerja selama 24 jam sehari serta menambah cyber drone guna melakukan surveillans terhadap ruang digital dan serangan siber.

Lewat peningkatan kapasitas perangkat dan teknologi, diharapkan hal ini dapat membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical. Tim respons cepat keamanan siber tersebut juga memiliki tugas untuk merespon seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah.

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dirinya siap membereskan akun-akun media sosial yang meresahkan masyarakat jelang pemilu 2024. Seperti akun buzzer dan akun yang menggaungkan informasi hoax serta radikalisme.

Budi menuturkan, bahwa pengendalian platform-platform yang meresahkan masyarakat tentu saja menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kemenkominfo. Dirinya juga mengungkapkan akan fokus pada pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem digital, seperti e-commerce hingga perlindungan data pribadi.

Budi menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah berkoordinasi untuk melakukan langkah pencegahan dan penanganan hoax, disinformasi, malinformasi di ruang digital. Bahkan pihaknya juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah penyebaran hingga konten radikalisme jelang pemilu 2024.

Pihaknya juga mengaku akan bertemu dengan Menteri Agam guna mendiskusikan hal ini, jika diperlukan tindakan pemblokiran, tentu akan diblokir supaya ruang digital menjadi lebih sehat dari hoax dan dari konten yang dapat memecah belah bangsa.

Menurutnya, esensi pelaksanaan pemilu adalah menyatukan sesama anak bangsa dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, semua pihak memiliki peran untuk menjaga ruang digital yang aman dan sehat.

Budi menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan beragam pendekatan termasuk langkah-langkah pemerintah untuk memberikan kesejukan di ruang digital atau media sosial. Selain itu dirinya juga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjaga ruang digital yang aman dan sehat dengan membagikan konten positif.

Pemerintah juga dijanjikannya akan menjaga ruang digital dengan cara yang humanis sehingga menciptakan suasana yang sejuk jelang pemilu 2024. Hal tersebut tentu saja sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia khususnya para pemilih pemula yang didominasi gen Z agar tidak terjebak oleh ledakan informasi politik. Khususnya narasi politik di media sosial yang bernuansa memecah belah persatuan bangsa maupun ujaran kebencian.

Tentu saja dalam upaya menjaga pemilu dari ancaman hoax dan radikalisme, Kemenenkominfo tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menangani hoaks politik yang sudah pasti meresahkan warganet.

Kepala Sub Bagian Bidang Pemberitaan Biro Humas Kemenkominfo, M Taufiq berharap, dengan adanya kolaborasi antar sektor maka kasus esklalasi hoax seperti yang terjadi pada saat pemilu 2019 tidak akan terulang kembali.

Taufiq mengatakan, beberapa kolaborasi telah terjalin untuk menangani hoaks pemilu 2024, di antaranya menggandeng KPU dan Bawaslu. Dengan kolaborasi ketiganya, diharapkan informasi yang menyesatkan dapat segera dihapus dan dihentikan peredarannya, sehingga tidak mengganggu situasi kondusif di masyarakat jelang pemilu 2024.

Selain itu, Taufiq juga menuturkan bahwa upaya pendekatan dilakukan kepada partai politik agar bisa mendukung narasi pemilu damai untuk pelaksanaan pemilu 2024. Sehingga elit partai politik memiliki tanggungjawab dalam meredam hoax.

Di sisi lain, upaya pencegahan juga dilakukan oleh Kemkominfo dengan terus menggalakkan peningkatan kapasitas talenta digital untuk bijak di ruang siber melalui kelas-kelas digital. Dengan literasi digital tersebut, tentu saja diharapkan setengah penyebab penyebaran hoaks bisa berkurang.

Upaya Kemenkominfo yang berkomitmen menjaga ruang digital agar terhindar dari hoaks dan radikalisme tentu saja patut diapresiasi, Kemenkominfo telah menunjukkan upaya konkritnya dalam menjaga ruang digital agar pemilu 2024 tidak berdampak pada narasi kebencian, melainkan narasi untuk tetap menjaga persatuan.