Polemik Politik
-
Ajakan Menjatuhkan Presiden Dinilai Melampaui Batas, Kritik Harus Tetap dalam Koridor Konstitusi
JAKARTA — Pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo…
Read More » -
Pernyataan Saiful Mujani Disorot, Aktivis Sebut Bukan Kritik Demokratis dan Berpotensi Makar
Jakarta — Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang mengajak untuk “menjatuhkan” Presiden Prabowo Subianto menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan.…
Read More » -
Ingatkan Bahaya Narasi Inkonstitusional, Sejumlah Pihak Tegaskan Pergantian Presiden Hanya Lewat Pemilu
JAKARTA — Sejumlah pihak menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan nasional hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusional, yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Hal…
Read More » -
Perbedaan Pandangan Harus Disampaikan Secara Konstitusional Demi Menjaga Keutuhan Negara
Jakarta — Perbedaan pandangan terhadap pemerintah dinilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, penyampaian kritik harus…
Read More » -
Ciderai Demokrasi, Tokoh Lintas Profesi Kecam Ajakan Saiful Mujani Gulingkan Pemerintah Sah
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun mengatakan sebaiknya seluruh pihak tidak ada yang mencoba menjatuhkan kepala negara…
Read More » -
Akademisi Ajak Masyarakat Tidak Terpengaruh Provokasi Gulingkan Pemerintah
Jakarta – Kalangan akademisi mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh provokasi ajakan menggulingkan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional…
Read More » -
DPR Nilai Pernyataan Syaiful Mujani Provokatif dan Berpotensi Picu Polemik di Ruang Publik
JAKARTA — Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan tokoh publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang berpotensi…
Read More » -
Rumah Subsidi Didorong Lewat Skema Kolaboratif, Pembiayaan Kian Inklusif
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pengembangan skema…
Read More » -
Pengembangan Rumah Subsidi Diperluas dengan Skema Pembiayaan Alternatif
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pengembangan rumah subsidi dengan skema…
Read More » -
Rumah Subsidi dalam Kerangka Kebijakan Perumahan Inklusif
*) Oleh: Andi Ibrahim Pemerintah Indonesia terus memperkuat arah kebijakan pembangunan perumahanmelalui pendekatan yang semakin inklusif dan berorientasi pada kebutuhanmasyarakat. Di tengah dinamika perkotaan yang terus berkembang, kebutuhan akanhunian layak dijawab dengan langkah-langkah konkret yang terencana dan berkelanjutan. Negara hadir dengan solusi inovatif yang tidak hanya mengoptimalkanpemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan akses kepemilikan rumah tetap terbukabagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah melalui Kementerian PKP menyiapkan kebijakan rumah susun subsidiyang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat. Kebijakan ini dirancang sebagaiupaya sistematis untuk memperluas akses hunian layak di kawasan perkotaan yang selama ini menghadapi tekanan urbanisasi tinggi. Dengan memaksimalkanpemanfaatan ruang vertikal, pemerintah tidak hanya menjawab keterbatasan lahan, tetapi juga mendorong efisiensi pembangunan kota. Selain itu, pendekatan inklusifmemastikan bahwa kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan tetapmemiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian. Dalam kerangka ini, rumah subsidi tidak lagi sekadar program bantuan, tetapi menjadi bagian daritransformasi tata kota yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penyusunan kebijakanini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan sejumlah pihak menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih responsifdan adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Dalam rancangan tersebut, pemerintahmenghadirkan terobosan signifikan, termasuk skema pembiayaan dengan tenor panjang hingga tiga dekade serta suku bunga yang dijaga tetap rendah. Skema inimemberikan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengaksespembiayaan secara lebih realistis dan berkelanjutan. Di sisi lain, penerapan sistempembangunan berbasis inden yang didukung sektor perbankan dan pengembangmemperkuat kepastian pasokan hunian di masa depan. Tidak berhenti pada aspek pembiayaan dan pembangunan, kebijakan ini juga memperhatikan dimensi keberlanjutan hunian secara menyeluruh. Pemerintahmenempatkan biaya pengelolaan lingkungan, tarif listrik, dan air sebagai bagianintegral dari perencanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadaphunian tidak hanya diukur dari kemampuan membeli, tetapi juga kemampuanmempertahankan kualitas hidup di dalamnya. Dengan mempertimbangkan daya belimasyarakat secara komprehensif, kebijakan ini berupaya mencegah munculnyabeban baru pascakepemilikan hunian. Pendekatan ini mempertegas bahwaperumahan inklusif harus mencakup seluruh siklus kehidupan hunian, dari akses awalhingga keberlanjutan jangka panjang. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, memandang kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitashunian masyarakat secara nasional. Perspektif ini relevan mengingat persoalanperumahan tidak hanya berkaitan dengan jumlah unit, tetapi juga kualitas dan kelayakan hunian. Melalui kebijakan rusun subsidi yang lebih inklusif, pemerintahdiharapkan mampu mempercepat pengurangan backlog perumahan yang selama inimenjadi tantangan struktural.…
Read More »