Masyarakat Papua yang mayoritas sebagai pemeluk agama Kristiani lebih menghormati bulan desember karena di dalamnya terdapat Hari Raya Natal. Perayaan 1 Desember yang identik dengan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM ) cenderung tidak mendapat simpati karena memang tidak dikenal masyarakat Papua.
Berita tentang Papua selalu menarik perhatian. Mulai dari kerusuhan hingga upaya OPM yang getol menyuarakan kemerdekaan. Padahal, pembangunan juga telah ditingkatkan, perangkulan masyarakat juga dilaksanakan. Namun, masih ada saja pihak-pihak yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Memang secara sumber daya alam, Papua adalah jagonya. Hingga tak menampik jika ada ikut campur pihak luar untuk mendesak rakyat bumi cendrawasih untuk mandiri. Tapi, perlu diwaspadai, karena orang-orang luar semacam inilah yang sebetulnya mengancam. Mereka makin kuat saat OPM mendominasi, memborbardir wilayah agar mau mengikuti kemauan untuk diajak merdeka. Sayangnya, upaya itu tak pernah berhasil.
Kendati demikian, pemerintah tetap waspada akan setiap pergerakkan kelompok separatis yang kian intens menjelang HUT nya. Bukan hanya dinilai meresahkan, kabarnya OPM ini mengirimkan kembali surat desakan kepada pemerintah Indonesia agar mau diajak berunding perihal kemerdekaan yang mereka minta. Akan tetapi, OPM harus pulang dengan tangan hampa. Bagaimanapun juga Indonesia tak akan melepaskan Papua, Sebab NKRI harga mati dan tak akan ada yang bisa mengutak-atiknya lagi.
Berkenaan dengan momentum 1 Desember yang setiap tahun diperingati oleh sekelompok orang sebagai Hari Kemerdekaan Papua/HUT OPM ini tentunya menjadi hal yang wajib dipertanyakan. Hal ini juga disampaikan oleh Stenly Salamahu Sayuri, selaku Ketua Umum Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Ampera). Pernyataan ini bukan tanpa alasan, mengingat Papua merupakan bagian integral NKRI yang secara absah telah diakui nasional maupun internasional. Sehingga jika momentum tersebut terus diperingati, untuk siapakah sebetulnya peristiwa ini.
Menurut Stenly, masyarakat Papua lebih membutuhkan kesejahteraan dibanding gerakan yang sebagian besar malah merugikan diri sendiri beserta keluarga. Maka dari itu Ampera menegaskan, menolak keras 1 Desember sebagai HUT OPM. Pihaknya juga meminta untuk menindak tegas kelompok atau perorangan yang memperingati HUT ini, termasuk menjaga kamtibmas. Selain itu, dirinya mendukung penuh upaya pemerintah pusat guna menyejahterakan rakyat Papua. Tak lupa Ampera juga turut mengapresiasi aparat keamanan Indonesia yang lebih memprioritaskan pendekatan secara persuasif dalam melancarkan tugas dan tanggung jawab, utamanya di Papua.
Sementara itu, Para tokoh adat di kabupaten Jayapura juga menyatakan ketegasannya untuk menolak anggapan segelintir orang yang menyebut 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua, sebab sejarah telah mengatakan bahwa Papua sudah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari dulu hingga kapanpun jua.
Ramses Ohee, salah satu tokoh adat Papua yang memegang jabatan sebagai Ketua Barisan Merah putih Papua, menyatakan bahwa semua kelompok politik maupun bersenjata untuk menyetop segala aksi yang menggembar-gemborkan kemerdekaan Papua ini. Dirinya menilai, aksi yang condong ke arah makar ini bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Ia berharap seluruh rakyat Papua mau bergotong royong menciptakan istana yang subur, makmur aman dan damai bagi anak cucu nanti.
Marthinus Maware, SH selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayapura, mengutarakan hal yang sama. Yakni, pihaknya mengecam segala bentuk politisasi agama serta cara-cara kekerasan TPN OPM yang telah memunculkan kondisi di wilayah Papua menjadi tak kondusif.
Marthinus juga menghendaki pemerintah untuk bertindak tegas terhadap semua pihak yang akan mengintervensi Pancasila, kebhinekaan, UUD 1945 dan memecah belah masyarakat dengan beragam isu agar segera dihapuskan. Namun, dia menilai Pemerintah tidak boleh takut, apalagi kalah dengan kelompok-kelompok yang mengusung ideologi, ajaran, maupun doktrin yang bertujuan guna mendestruksi bangsa ini. Selain itu dirinya juga meminta kepada para penegak hukum untuk menjaga independensi dan tak terpengaruh dalam memberikan keadilan bagi rakyat Bumi Cendrawasih.
Sedangkan, Ondoafi Kampung Putali, Monim mengajak seluruh pihak, khususnya para mantan pejuang, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, pemuda dan juga perempuan Papua untuk saling bergandengan tangan memberantas kelompok separatis yang hanya ingin merugikan masyarakat Papua dengan alasan kemerdekaan dan kesejahteraan Papua. Yang mana hal ini hanya merupakan tipu daya saja.
Sepatutnya peringatan HUT OPM ini dihentikan. Mengingat esensinya tak bertujuan. Bahkan, nama kemerdekaan Papua saja ditolak mentah-mentah oleh warga Papua. Lalu untuk siapa peringatan ini? Toh, masyarakat Papua ini menilai perayaan HUT OPM tersebut hanya menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan kerugian.
Oleh : Sabby Kosay (mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta)
