Oleh: Eleine Pramesti *)
Program makan bergizi gratis telah menjadi solusi konkret dalam upaya menanggulangi permasalahan gizi di berbagai negara. Keberlanjutan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana dan dukungan kebijakan, tetapi juga pada inovasi dalam implementasinya. Dengan inovasi, program makan bergizi gratis dapat tetap relevan, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu bentuk inovasi dalam program ini adalah penggunaan teknologi digital untuk manajemen distribusi makanan. Sistem berbasis aplikasi dapat membantu dalam pendataan penerima manfaat, pengelolaan stok bahan makanan, serta monitoring kualitas makanan yang disalurkan. Melalui sistem ini, transparansi dalam penyaluran bantuan juga lebih terjaga, mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa makanan yang diberikan tepat sasaran.
Selain itu, pengembangan menu berbasis kearifan lokal menjadi inovasi penting dalam menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis. Menggunakan bahan-bahan pangan yang tersedia secara lokal tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian petani dan produsen pangan setempat. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal.
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mendorong inovasi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, Ombudsman mencatat layanan program MBG bukan hanya berupa penyediaan makanan bergizi untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita saja, melainkan memiliki snowbolling effect (tindakan kecil dapat menyebabkan tindakan yang lebih besar dan menghasilkan dampak besar) terhadap peningkatan kesejahteraan petani di lingkungan terdekat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Maka dari itu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong penyempurnaan program MBG.
Ombudsman, kata dia, ingin memastikan setiap tantangan mendapatkan solusi nyata agar program MBG semakin baik ke depannya. Ia juga berharap program MBG dapat berjalan semakin optimal dan berdampak positif bagi anak-anak Indonesia.
Salah satu pengawalan yang dilakukan Ombudsman terhadap program MBG gratis dilakukan melalui kunjungan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil pemantauan tersebut, Yeka menyampaikan beberapa masukan kepada BGN, termasuk optimalisasi administrasi, penyempurnaan distribusi pangan, serta penguatan pengawasan.
Ombudsman melihat bahwa sistem distribusi makanan di tempat tersebut sudah tertata dengan baik dan berbasis data yang akurat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dia menilai kualitas dan ketepatan sasaran dapat terus terjaga. Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lokasi itu telah menjadi proyek percontohan sejak Januari 2024 dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi anak-anak sekolah, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat.
Strategi inovatif lainnya penerapan teknologi fingerprint (sidik jari) dalam pembagian MBG ideal untuk menjaga ketepatan distribusi. Selain inovasi di bidang teknologi dan pengolahan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan program makan bergizi gratis tetap berkelanjutan. Kemitraan dengan perusahaan pangan dan restoran lokal memungkinkan diversifikasi menu serta peningkatan kualitas makanan.
Dalam upaya menjaga keberlanjutan program, penting pula untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Sosialisasi yang dilakukan melalui sekolah, pusat kesehatan masyarakat, dan media sosial dapat meningkatkan kesadaran akan manfaat makanan bergizi, sehingga masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menjaga pola makan sehat.
Keberlanjutan program makan bergizi gratis bergantung pada berbagai faktor, termasuk inovasi dalam implementasi, manajemen distribusi, teknologi pangan, kolaborasi lintas sektor, dan pendanaan. Dengan pendekatan inovatif dan strategi yang tepat, program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.
Di sisi lain, keberlanjutan program makan bergizi gratis juga dapat diperkuat melalui regulasi yang mendukung. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang memastikan kesinambungan program ini, termasuk insentif bagi para pelaku usaha yang berkontribusi dalam penyediaan makanan sehat. Dengan adanya regulasi yang jelas, pihak swasta juga akan lebih terdorong untuk ikut serta dalam mendukung program ini. Penerapan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan bahan makanan juga dapat menjadi inovasi yang mendukung keberlanjutan program.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan MBG merupakan inisiatif strategis yang relevan untuk mencapai Trisula Pembangunan Nasional 2029, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan SDM berkualitas. Selain itu, langkah ini merupakan komitmen konkret mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam sektor pendidikan. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup cenderung lebih fokus dalam belajar dan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan program ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.
Terakhir, keberhasilan program makan bergizi gratis juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Kesadaran akan pentingnya pola makan sehat harus terus dibangun agar program ini tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi juga menciptakan kebiasaan konsumsi yang lebih baik bagi generasi mendatang.
)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute
