Oleh : Maya Naura Lingga )*
Terus menjaga netralitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia. Hal tersebut demi terciptanya rasa persatuan dan mampu menghindari adanya praktik politik identitas yang justru akan memicu adanya perpecahan NKRI, khususnya dalam ajang pesta demokrasi gelaran Pemilu 2024.
Pesta Demokrasi Nasional, yakni penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) akan terjadi beberapa waktu ke depan pada tahun 2024 mendatang. Tidak bisa dipungkiri bahwa isu mengenai adanya politik identitas juga masih terus berhembus di kalangan masyarakat Tanah Air.
Pembahasan menganai adanya politik identitas sendiri pada dasarnya, aspek-aspek tersebut bahkan telah ada sejak lama di Indonesia, terlebih ketika terjadi praktik politik identitas, maka juga akan memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri bahkan secara cukup berkepanjangan.
Apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang untuk mencari dukungan massa oleh para pemangku kepentingan, yang mana dalam hal ini para elite politik yang masih saja menggunakan kesamaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) termasuk etnik untuk bisa mendapatkan suara dukungan dari masyarakat.
Adanya fenomena politik identitas dengan populisme agama dapat menjadi ranjau bagi iklim demokrasi yang ada di Indonesia ketika hal tersebut digunakan secara tidak bijak. Bahkan politik identitas juga akan mampu menggiring opini publik bahwa seolah-olah ketika berhadapan dengan orang yang tidak memiliki identitas sama dengan mereka, maka secara otomatis dianggap tidak pantas untuk menjadi pemimpin.
Tentu saja anggapan dan opini liar tersebut menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah pemilu maupun pemilihan. Serta tentu pula mampu menyebabkan secara lambat laun tercederainya iklim demokrasi di Tanah Air, padahal seharusnya semua warga memiliki hak yang sama dan setara.
Praktik politik identitas tentunya menjadi hal yang cukup mengancam keutuhan, rasa persaudaraan serta semangat persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu, Ikatan Alumni (IKA) Universitas Diponegoro (UNDIP) mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menghindari praktik praktik politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) DPP IKA Undip, Abdul Kadir Karding dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa jangan sampai efek-efek kampanye atau politik dibangun atas nama politik identitas. Karena hal tersebut pasti memberikan dampak yang tidak baik bagi persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga praktik politik identitas memang harus bisa dihindari.
Lebih lanjut, dirinya juga mengingatkan kepada seluruh pihak untuk perlu tetap menjaga terus persatuan dan kesatuan NKRI, utamanya di tengah peningkatan dinamika politik sebagai hal yang bisa. Sehingga masyarakat harus menyikapi adanya dinamika politik menjadi sebuah hal biasa agak tidak ditanggapi secara terlalu berlebihan dan justru mampu menimbulkan perpecahan.
Selain itu, IKA UNDIP juga menyoroti perihal adanya penyebaran informasi mengenai Pemilu 2024 yang sejauh ini masih didominasi ole informasi yang negatif sehingga semakin memanaskan situasi politik di Tanah Air. Banyaknya informasi negatif yang tersebar itu bahkan tidak jarang dijumpai pula adanya provokasi-provokasi ang cukup berlebihan.
Oleh karena itu, pihak IKA Undip menegaskan bahwa masyarakat harus teredukasi dengan tepat agar mereka tidak mudah keliru ketika memahami informasi mengenai Pemilu 2024 ataupun agar mereka tidak terlalu mudah termakan oleh provokasi dan berita negatif. Justru hal yang harus diperbanyak adanya informasi yang baik dan tidak hoaks sehingga dapat menyejukkan situasi politik di setiap tahapan Pemilu 2024.
Sementara itu, dalam acara puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar langsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. NU menekankan bahwa pada tahun politik ini tidak akan terlibat dalam memberikan dukungan kepada partai politik tertentu. Justru mereka menekankan akan terus menjaga netralitas dan kembali kepada marwah awal dan mengajak umat untuk menjaga persatuan dan menghindari adanya politik identitas.
Sekjen PBNU, Saefullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa memang keutuhan bangsa merupakan hal yang menjadi fokus utama bagi NU. Menurutnya, pesta demokrasi dengan dilaksanakannya Pemilu 2024 tentu menjadi sebuah sarana demokrasi yang seharunya bisa memperkuat persatuan diantara masyarakat Indonesia.
Sehingga jelas saja bahwa dalam penyelanggaraan Pemilu pada tahun 2024 mendatang, hendaknya seluruh pihak dan masyarakat di Indonesia, termasuk banyak organisasi masyarakat lainnya mampu terus menjaga netralitas mereka. Karena hal itu sangat penting untuk terus menjaga secara bersama-sama adanya kesatuan dan persatuan untuk bisa menghindari adanya praktik politik identitas yang jelas saja sangat merugikan keutuhan NKRI.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
