Penulis : Rafika*
Pasar Indonesia bisa dikatakan sebagai surganya para investor baik itu lokal ataupun mancanegara. Hal ini dikarenakan, negara Indonesia menjadi salah satu pasar paling potensial di kawasan Asia, dimana pada tahun 2018 perkembangan investasi di Indonesia meningkat. Beberapa tudingan miring kerap dilontarkan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo, oleh sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa dirinya antek asing setelah memasukkan para investor asing dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia yang saat ini menjadi salah satu agenda prioritas era kepemerintahan Jokowi. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan angka investasi Indonesia pada triwulan-II sebesar 4,3 % bulan Januari-September 2018.
Lantas, keberhasilan Indonesia dalam pertumbuhan investasi justru diputarbalikkan oleh pihak yang berkepentingan untuk menurunkan kredibilitas pemerintahan Jokowi yang mendukung masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang dianggap dapat menyingkirkan pekerja Indonesia dan memperkecil lapangan pekerjaan. Dalam beberapa forum nasional, Presiden Jokowi menampik adanya tuduhan tersebut. Beliau menegaskan dirinya justru telah merebut aset Indonesia yang selama ini dikuasai asing. Seperti Blok Mahakan dan Blok Rokan yang saat ini dibawah kendali PT. Pertamina, sedangkan sebelumnya telah sekian lama Blok Mahakam dikuasai oleh Prancis dan Jepang, serta Blok Rokan dikuasai oleh Amerika. Selain itu menyangkut dengan kepemilikan saham PT. Freeport, pemerintah telah bernegosiasi alot selama 3,5 tahun untuk menghadapi tekanan politik demi menjadi pemegang saham secara mayoritas di Freeport. Dan kini dapat dilihat akhirnya setelah puluhan tahun Freeport dikuasai asing, Indonesia akhirnya bisa memiliki saham terbesar sejumlah 51% dari kepemilikan PT.Freeport.
Yang menjadi pertanyaan ialah, tidak ada negara di dunia ini yang dapat berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama internasional, hubungan bilateral maupun multilateral antar negara, bahkan negara super power Amerika Serikat sekalipun mereka membutuhkan negara lain untuk mensuplai kebutuhan negaranya. Dari dulu pemerintah telah menekankan apabila pekerjaan memang siap dikerjakan sendiri, ya tetap dikelola sendiri, namun apabila tidak siap untuk dikelola sendiri tidak ada salahnya berpartner dengan negara asing, yang terpenting ialah national interest tetap nomor satu.
Selanjutnya, berkaitan dengan tudingan pro China akibat masuknya TKA China yang datang ke Indonesia. Jika dilihat dari data TKA Indonesia, Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dibanding penduduk itu hanya 0,3%, tidak sampai 1%. Jika dibandingkan dengan Arab Saudi, 33% dari jumlah masyarakatnya adalah TKA dan negara tersebut tidak pernah mempermasalahkan TKA yang masuk ke negaranya. Bahkan Indonesia pun sebagai penyumbang tenaga kerja yang besar di Arab Saudi, sebesar 700.000 orang TKIllegal belum terhitung TKI yang illegal yang diprediksikan lebih banyak lagi. Selain itu di negara malaysia lebih dari 1 juta TKI llegal bekerja disana dan lebih dari 2 juta TKI illegal diluar itu. Jika berbicara masalah antek, berarti banyak negara yang harus disebut antek Indonesia karena banyak memperkerjakan TKI di negaranya.
Perlu juga diketahui, bahwa negara China bukan merupakan investor terbesar di Indonesia karena hanya menempati peringkat kelima dengan investasi senilai US$ 483,46 juta. Sedangkan Negara Singapura yang memegang peringkat tertinggi sebagai investor terbesar saat ini senilai US$ 1,6 miliyar.
Fakta-fakta di atas telah menunjukkan tidak validnya isu pro asing yang ditudingkan kepada Presiden Indonesia saat ini. Kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia masih masuk ke dalam kategori negara berkembang di dunia. Sehingga tidak salah jika hal tersebut mendorong banyaknya terjadi invansi yang dilakukan baik itu oleh investor ataupun perusahaan asing yang ingin memperluas jaringan pemasaran produk atau jasa yang mereka miliki ke Indonesia. Sejatinya sebagai masyarakat Indonesia secara cerdas dan cermat perlu melihat data-data yang akurat dibandingkan isu yang disebarkan untuk menyudutkan pemerintah, karena hal tersebut digunakan sebagian oknum untuk menggiring opini publik pada kepentingannya.
*) Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Bengkulu
