Keberhasilan Pembangunan Pemerintahan Jokowi Sudah Nyata: Kenapa Harus Protes?
Oleh : Indah Rahmawati Salam )*
Berawal dari sebuah visi mulia bernama “Nawacita” yang disampaikan dalam pemilihan Presiden tahun 2014, pemerintahan Jokowi-JK mewujudkan program-program pembangunan nasional secara bertahap. Pembuatan fondasi dilakukan pada tahun pertama, dilanjutkan di tahun kedua dengan tahap percepatan, dan peningkatan percepatan pembangunan di tahun ketiga. Dan akan terus melangkah hingga dua tahun lagi untuk mengakhiri lima tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK.
Tiga ciri utama visi pemerintahan Jokowi-JK yang telah dirumuskan dalam Nawacita sangat melekat dalam realisasi pencapaian program yakni negara hadir, membangun dari pinggiran, dan revolusi mental. Selama hampir genap 3 tahun tepat pada 20 Oktober 2017 mendatang masa jabatan Kabinet Kerja dalam memimpin negeri ini, kita bisa melihat banyak pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang disulap sedemikian rupa menjadi lebih tumbuh dan berkembang. Ini memaknai bahwa Visi Nawacita ternyata bukan sekedar refleksi belaka. Dalam menjalankan visi pembangunannya, pemerintahan Jokowi telah memiliki sejumlah capaian positif di seluruh bidang yang menjadi fokus utama yakni bidang infrastruktur, maritim, energi, dan pangan (IMEP). Hal ini sesungguhnya amat erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat yang menjadi subyek sekaligus penerima manfaat terbesar dari pembangunan yang telah diselenggarakan. Dan itu semua telah jelas dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Di bidang infrastruktur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan upaya pemerintah yang paling berimplikasi besar terhadap masyarakat di berbagai wilayah nusantara. “Itu (infrastruktur) pasti dirasakan banyak orang karena dia menyangkut konektivitas”. Ada lima proyek infrastruktur yang selesai dibangun hingga Juli 2017, sedangkan yang telah memasuki tahap konstruksi sebanyak 130 proyek. Sementara yang sudah masuk proses pengadaan sebanyak 12 proyek dan tahap persiapan sebanyak 100 proyek. Program pembangunan infrastruktur ini fokus di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang telah ditetapkan sebagai basis perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR secara terpadu. Tujuan dari pembangunan infrastruktur diantaranya untuk menciptakan kemudahan konektivitas, meningkatkan daya saing, dan mengurangi disparitas antar wilayah. Salah satu bentuk upaya pencapaian program pembangunan infrastruktur adalah menggenjot pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan melalui pembangunan jalan paralel perbatasan untuk mendukung perekonomian masyarakat di garda depan negara. Pembangunan infrastruktur itu antara lain pembanguan jalan di perbatasan NTT dengan Timor Leste sepanjang 176 Km dengan 27 buah jembatan, jalan di perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 kilometer yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat, dan jalan di kawasan perbatasan Papua dan Trans Papua dengan panjang 4.330 kilometer.
Untuk sektor maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 317 kapal illegal fishing yang berhasil ditenggelamkan. Upaya penyelamatan sumber daya perikanan terhadap Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing terus dilakukan. Hal ini menjadi prestasi terbaik kinerja Kabinet Kerja Presiden Jokowi dalam 3 tahun masa kepemimpinannya. Sementara itu, untuk capaian tiga tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK, PDB sektor perikanan selalu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian nasional sekarang tumbuh 5%, sedangkan KKP dari sektor perikanan tumbuh pada 2015 sebesar 8,35%, 2016 7,03% dan 2017 sebesar 7,08%. Pada pemerintahan sebelumnya, PDB perikanan selalu di bawah PDB Nasional. Hal lain yang layak diapresiasi adalah peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Berdasarkan data KKP, konsumsi ikan pada tahun 2014 sebesar 38,14 kg per kapita, kemudian naik menjadi 41,11 kg per kapita pada tahun 2016 dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg per kapita pada akhir tahun 2017. Sementara itu, ekspor perikanan pada periode 2015 menyumbang sebesar USD3,94 miliar kemudian naik menjadi USD4,17 miliar pada 2016 dan data sementara pada tahun 2017 membukukan pendapatan sebesar USD2,83 miliar.
Sementara di bidang energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan salah satu target dari sektor Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang berhasil dicapai yakni penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar memenuhi legalitas atau bertasus Clean and Clear (CnC). Dari periode Januari hingga September 2017 tersisa 600 IUP yang belum CnC, 3.000 IUP non CnC telah berhasil dicabut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kaidah-kaidah lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan dan meningkatkan kapasitas produksi minerba dalam negeri. Pemerintah juga akan membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 64.200 sambungan rumah tangga. Selain itu, membangun 128 unit pembangkit listrik dari aneka energi baru terbarukan (EBT) serta menargetkan rasio elektrifikasi sebanyak 92,75 persen. Sementara di sektor migas, Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebijakan penting pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai berhasil mendorong perekonomian. Utilisasi energi juga sudah bergerak cepat dari sisi pelayanan, contohnya adalah harga BBM satu harga dan LPG yang terus menyebar. Pemangkasan izin investasi pun tercapai dari yang sebelumnya berjumlah 104 perizinan, kini menjadi 42 perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dan di lini pangan, di era Presiden Joko Widodo tercatat pada 2014 anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp67,3 triliun. Tahun ini, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga 53,2% menjadi Rp103,1 triliun. Komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya terhenti sampai pada pemberian pasokan produk pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga terdapat upaya pemenuhan kebutuhan gizi (nutritionally adequate) dan keamanan (safe) pangan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, Presiden Jokowi berpesan untuk mengubah pengawasan obat dan makan, memperkuat sistem, dan memberikan regulasi yang kuat apapun, bisa Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres). “Akhirnya dalam perjalan waktu dalam satu tahun ini kami sudah diperkuat dengan adanya Inpres terkait peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan”. Melalui Perpres yang baru, Presiden Jokowi memberikan kewenangan kepada BPOM untuk membuka balai POM di pelosok-pelosok daerah agar semakin dekat dengan rakyat. Peningkatan kedaulatan pangan melalui diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan halal dapat memperbesar peluang untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Pada akhirnya, potensi pangan lokal maupun pangan fungsional diharapkan akan semakin berkembang pesat.
Semua penjelasan di atas hanya merupakan segelintir keberhasilan pemerintahan Jokowi yang diekspos dari banyaknya capaian prestasi yang sudah dibuktikan kepada publik selama tiga tahun masa jabatannya. Sebenarnya aneh saja jika kita melihat orang-orang yang dengan bangganya memprotes dan mengkritik pemerintah yang saat ini sangat konsen terhadap peningkatan pembangunan nasional. Entah itu dari keinginannya sendiri maupun digerakkan oleh oknum yang sengaja ingin menggulingkan kedudukan pemimpin rakyat Indonesia yang sedang menjabat. Hanya orang yang memiliki pemikiran yang dangkal untuk melakukan aksi membuang-buang waktu di depan kantor instansi pemerintah. Sementara para pemimpin rakyat terus sibuk memikirkan solusi permasalah yang tengah terjadi di bumi pertiwi tercinta ini demi mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika proses itu terus dikawal dan diwarnai dengan tindakan orang-orang yang hanya memberikan kritik pedas tanpa solusi, jalan menuju pembangunan Indonesia yang lebih sejahtera akan terhambat. Dan ujung-ujungnya yang sengsara adalah rakyat. Jadi lebih baik dari sekarang berpikir kreatif dan inovatif sebelum terlambat, untuk mendukung pembangunan negeri ini bersama dengan tindakan mulia dan karya yang membanggakan bangsa dan negara.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
