Oleh: Dombe Lokbere (Mahasiswa Papua di Bandung)
Pembangunan infrastruktur dan otonomi khusus (otsus) menjadi program prioritas pemerintah di Papua. Keberhasilan pelaksanaannya membuat Bumi Cenderawasih semakin berjaya. Masyarakat pun merasakan banyak manfaatnya dan tentu akan mendukung kelanjutan program pembangunan dan Otsus Jilid 2 dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.
Berbagai tokoh masyarakat Papua yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda, dan tokoh agama juga turut mendukung keberlanjutan Otsus Jilid 2 tersebut.
Seperti yang diungkapkan Billy Mambrasar selaku Staf Khusus Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa 500 orang kalangan milenial Papua berpandangan bahwa otsus merupakan sebuah proses yang perlu perbaikan terus-menerus untuk mencapai tujuan utama, yakni kesejahteraan dan kemajuan Papua. Contohnya dalam penggunaan anggaran perlu dilakukan perbaikan karena otsus merupakan proses membangun jiwa raga, sehingga perlu pemerataan menyeluruh.
Selain itu, Billy juga menyebutkan bahwa hal baik yang sudah didapat dari otsus, seperti pada sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia perlu terus didukung dan ditingkatkan. Dirinya sepakat bahwa agar semakin baik, perlu dengarkan aspirasi dari AOP agar otsus bisa berjalan lebih baik.
Selama 20 tahun penerapan Otsus Papua, pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah menunjukkan berbagai kemajuan, terutama dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, serta sumber daya manusia.
Dukungan dana pemerintah pusat sebesar Rp137 triliun yang terdiri dari dana otsus Rp94 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp43 triliun, memungkinkan terselenggaranya pembangunan di Provinsi Papua dengan 29 kabupaten/kota dan Provinsi Papua Barat dengan 13 kabupaten/kota.
Kebijakan Otsus Papua merupakan titik temu untuk menguatkan integrasi di wilayah Papua sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Kehadiran Otsus juga mempermudah daerah dalam mengatur kebijakan kepala daerah yang merupakan orang asli Papua, lembaga kultur seperti Majelis Rakyat Papua dan DPR dari mekanisme pengangkatan.
Otsus Papua Jilid 2 tentu harus tetap berlanjut dengan tetap melakukan perbaikan sistem, sehingga jika ada kekurangan tentu dapat dievaluasi agar keberadaan otsus dapat dinikmati masyarakat Papua dan Papua Barat secara lebih menyeluruh.
Oleh karena itu, kita semua harus mengawal kesusksesan Otsus Papua dengan aktif melawan hoaks dan konten provokatif seputar otsus demi kemajuan dan kesejahteraan Papua.
