Kekejaman KST Papua Terhadap Warga Sipil Akibatkan Keresahan Masyarakat Papua
Kelompok Separatis dan Teroris (KST) merupakan gerombolan kriminal bersenjata yang sama sekali tidak mencerminkan rakyat Papua. Keberadaan KST Papua sangat meresahkan, karena sering melakukan kekejaman di luar batas kemanusiaan, bahkan membantai warga sipil Papua. Pemberantasan KST menjadi agenda wajib, agar masyarakat Papua bisa hidup aman dan damai.
KST Papua melakukan aksi pembunuhan keji terhadap aktivis kemanusiaan Papua, Michelle Kurisi Doga, di Distrik Kolowa, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, pada 28 Agustus 2023.
Menanggapi hal tersebut, Danrem 172/PWY Brigjen TNI Dedi Hardono mengatakan, kejadian tersebut menambah deretan panjang aksi biadab dan kesewenang-wenangan KST kepada masyarakat sipil di tanah Papua. Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, tercatat banyak masyarakat sipil telah menjadi korban kebiadaban KST. Antara lain supir, tukang ojek, pedagang, guru, tenaga kesehatan, dan pekerja bangunan, yang dibunuh secara kejam dengan dalih karena menjadi intelijen TNI.
Danrem juga secara tegas menyampaikan bahwa Michelle kurisi bukan intelijen TNI. Sebab TNI tidak menggunakan Orang Asli Papua (OAP) maupun pendatang sebagai intelijen. Michelle Kurisi merupakan aktivis kemanusiaan yang selama ini berjuang untuk membantu masyarakat Papua di pengungsian dari rasa ketakutan akibat gangguan keamanan dan intimidasi dari KST Kodap III Nduga.
Selain itu, KST Papua mengganggu kedamaian di Tanah Papua dengan menembak tujuh penambang emas hingga tewas di kali Ei Kampung Mosom Duba, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 16 Oktober 2023.
Pasca-peristiwa tragis ini, Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhri, memerintahkan Satgas Damai Cartenz untuk bertindak tegas terhadap para pelaku. Yotam Bugiangge, yang dikenal sebagai aktor utama pembantaian, merupakan mantan anggota Batalyon Infanteri 756/Wimane Sili (Yonif 756/MWS) dan telah dipecat.
Lima orang tenaga kesehatan (Nakes) juga dianiaya oleh KST di Distrik Amuma, Papua Pegunungan, pada 31 Oktober 2023. Lima Nakes dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu sedang bertugas di Amuma, Yahukimo untuk memeriksa masyarakat yang disinyalir mengalami kelaparan. Para KST Papua mengira bahwa Nakes yang mereka tangkap adalah anggota intelijen yang dengan sengaja masuk ke Amuma.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hubungan Masyarakat (Humas) Operasi Damai Cartenz, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bayu Suseno mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pengusutan atas aksi kekerasan yang dilakukan kepada para Nakes itu dan berkomitmen kuat untuk melakukan tindakan yang sangat tegas.
Sejumlah aksi kekejaman terhadap warga sipil itu menambah rekam jejak tindakan KST Papua yang sangat bertentangan dengan hukum dan HAM. KST Papua telah menciptakan rasa tidak aman yang mengancam kehidupan sehari-hari warga, serta merenggut banyak nyawa tidak berdosa dalam aksi brutal mereka.
Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum, Steve Mara mengatakan beberapa waktu terakhir ini terjadi eskalasi konflik di daerah pegunungan Papua khususnya kekerasan yang dilakukan oleh KST Papua terhadap masyarakat sipil di Puncak Jaya dan juga terhadap tenaga kesehatan yang kemarin terjadi di Yahukimo. Ini merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji.
Tindakan-tindakan KST seperti ini harus diberantas secara tegas oleh para aparat keamanan. KST Papua juga harus berhenti untuk melakukan tindakan kekerasan maupun teror dan menyerahkan diri kepada pihak terkait. Sebab, aksi KST tersebut sangat merugikan orang Papua dan dampaknya pasti akan besar ke depan.
Masyarakat Papua berhak atas keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan yang selalu diganggu oleh KST Papua. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat Papua sendiri sangat diperlukan untuk menangani masalah KST Papua secara tegas. Apabila masyarakat mengetahui informasi terkait dengan keberadaan KST Papua, diharapkan bisa memberitahu kepada pihak terkait agar mereka segera menangkapnya. Perlindungan terhadap warga sipil dan penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama agar dapat meredam keresahan masyarakat Papua dari gangguan KST.
Jangan sampai KST Papua terus merajalela melancarkan aksi teror dan kekerasan terhadap warga sipil di Bumi Cenderawasih yang merugikan banyak pihak. Sebab, aksi mereka hanya akan memperburuk situasi dan menyulitkan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan serta perdamaian di wilayah Papua.
