Kesinambungan Program Jokowi Dibutuhkan Untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kontestasi politik 2024 diharapkan dapat melahirkan pemimpin nasional yang dapat mewujudkan program berkesinambungan. Hal ini diyakini menjadi kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Soal ini dibahas dalam webinar nasional Moya Institute bertajuk “Proklamasi: Peluang dan Tantangan Pemimpin Menyongsong Indonesia Emas 2045” pada Jumat, (25/8).
Pemerhati isu-isu strategis dan global, Prof Imron Cotan yang menjadi salah satu narasumber dalam webinar tersebut mula-mula bicara soal pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemimpin ideal hasil Kontestasi 2024, sebutnya adalah pemimpin yang mampu mempersatukan.
“Pemimpin tersebut harus mampu membangun konsensus nasional dan memastikan bahwa seluruh bangsa Indonesia menjadi bagian dari upaya mencapai Indonesia Emas 2045,” kata Prof Imron Cotan.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk China ini juga bilang bahwa Pilpres 2024 menjadi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap persatuan dan kesatuan nasional.
Pemimpin tersebut harus mampu membangun jembatan komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat, memastikan bahwa setiap suara didengar, dan setiap mengambil keputusan selalu mempertimbangkan kepentingan bersama.
“Pilpres menjadi momentum krusial dalam menentukan arah Indonesia di dua dekade mendatang. Pemilih harus mempertimbangkan calon yang tidak hanya memiliki visi internasional yang jelas, tetapi juga komitmen kuat untuk memajukan kepentingan domestik,” sambungnya.
Sementara Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana, berharap siapapun yang memegang tampuk kepemimpinan nasional selanjutnya harus mampu menggelorakan semangat dan cara pandang bahwa Indonesia dapat menjadi negara super power.
Karena menurutnya, Indonesia Emas 2045 adalah sasaran besar yang harus diwujudkan menuju seratus tahun Indonesia.
“Guna mencapai keinginan tersebut, maka siapa saja calon presiden yang telah ditetapkan oleh KPU perlu memiliki komitmen untuk menolak intervensi luar negeri yang berupaya mengendalikan kita,” terang Hikmahanto.
Lebih lanjut, politikus reformasi, Fahri Hamzah, menekankan bahwa pemimpin yang akan datang seharusnya meneruskan program pembangunan Presiden Jokowi, sehingga terjadi kesinambungan. Termasuk program pembangunan IKN.
Ia juga berpendapat bahwa Indonesia saat ini tengah berada dalam perjalanan menuju cita-cita yang dituliskan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu dari empat tujuan itu menempatkan Indonesia dalam perspektif internasional.
“Negara ini dirancang untuk menjadi pemain global,” tegas Fahri.
Buktinya, tak lama setelah Proklamasi, Indonesia, sebutnya langsung menjadi pemain global. Konferensi Asia-Afrika yang digelar di Indonesia berhasil menginspirasi bangsa-bangsa di dunia.
“Jangan lupa, salah satu tujuan bangsa ini bersifat global, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” sambungnya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, berpendapat bahwa ada empat kedaulatan yang penting diperkuat untuk mencapai “Indonesia Emas 2045”.
Pertama, kedaulatan politik yang substansinya adalah menentukan nasib sendiri, sesuai UUD 1945. Kedua, kedaulatan wilayah untuk mengoptimalkan semua yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Ketiga, kedaulatan budaya yang menunjukkan kita memiliki kekhasan dan karakter unik sebagai bangsa Indonesia. Terakhir, kedaulatan posisi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia
“Agar keempat kedaulatan tersebut menjadi pondasi menuju Indonesia Emas 2045, kekuatan penopangnya ada pada sumber daya manusia (SDM),” kata Mu’ti.
Untuk menopang SDM, jumlah penduduk terdidik sebutnya harus ditingkatkan, ekonomi tangguh, serta memiliki pemimpin visioner yang mampu memaksimalkan daya tawar Indonesia di dunia internasional.
“Untuk itu, program pemerintah baru nanti haruslah merupakan kesinambungan, tidak diubah-ubah dan dimulai dari titik nol lagi,” tambahnya.
Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto, mengatakan bahwa Indonesia harus mampu melahirkan pemimpin nasional yang berkualitas dan unggul dalam setiap era pemerintahan.
Menurut Hery, modal kuat yang harus dimiliki oleh para pemimpin masa depan adalah kemampuan untuk menciptakan, menjaga, dan memupuk persatuan serta kesatuan bangsa.
