Oleh: Ardyan Maheswara
Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantodalam upaya memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatdesa. Pemerintah memandang sektor pangan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan bahanpokok, tetapi juga menyangkut nasib jutaan petani, nelayan, dan peternak yang selama inimenjadi penopang ekonomi daerah. Karena itu, penguatan sektor pertanian, perikanan, danpeternakan terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, sertapembenahan distribusi pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo sejaklama memberi perhatian besar terhadap agenda swasembada pangan. Menurutnya, swasembadabukan hanya soal memastikan stok pangan aman, tetapi juga menjadi jalan untuk meningkatkanpendapatan masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Iamenyebut sekitar 30 sampai 40 persen masyarakat desa masih bergantung pada sektor tersebutsehingga penguatan pangan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Zulkifli Hasan menilai persoalan pangan di Indonesia tidak hanya terletak pada produksi, melainkan juga tingginya biaya distribusi. Ia mencontohkan biaya distribusi beras di Thailand yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Kondisi itu dinilai terjadi akibat rantai distribusiyang panjang dan kebijakan yang belum efisien. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintahmenyiapkan sejumlah regulasi termasuk Peraturan Presiden guna memangkas biaya distribusi, memperpendek rantai pasok, dan membuat harga pangan lebih stabil serta terjangkau.
Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan lahan produktif di berbagai daerah. PresidenPrabowo disebut mengarahkan agar setiap desa memiliki pusat ekonomi produktif dan tidak adalahan yang dibiarkan kosong. Penguatan teknologi pertanian menjadi bagian penting dalamstrategi tersebut dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, alumni Institut PertanianBogor, serta BRIN. Kolaborasi itu diharapkan mampu mempercepat modernisasi pertaniannasional sehingga produktivitas pangan dapat meningkat secara berkelanjutan.
Perhatian pemerintah turut diarahkan kepada sektor nelayan yang selama ini dinilai memilikiposisi tawar lemah di pasar. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa nelayan sering harus menjualhasil tangkapan dengan cepat sebelum rusak sehingga harga jual menjadi tidak optimal. Untukmembantu nelayan, pemerintah menyiapkan pembangunan kampung nelayan dan memperkuatperan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pembeli hasil tangkapan ketika pasar tidak mampumenyerap produksi.
Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat ekonomi desa yang mendukungberbagai program pemerintah, termasuk penyediaan kebutuhan Satuan Pelayanan PemenuhanGizi dan Program Makan Bergizi Gratis. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampumembuat distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih cepat, ringkas, dan tepat sasaran hingga ketingkat desa.
Ketua Umum terpilih Himpunan Alumni IPB Fauzi Amro menyatakan pihaknya siapmendukung penguatan rantai pasok pangan nasional melalui jaringan alumni yang tersebar di berbagai daerah. Dukungan itu akan difokuskan pada pembangunan model distribusi panganyang lebih efektif, khususnya untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis. Keterlibatan dunia akademik dan alumni perguruan tinggi dinilai menjadi bagian penting dalammemperkuat ketahanan pangan nasional.
Di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memperkuat langkah kolaboratif gunamendukung target swasembada pangan nasional 2026. Salah satu fokus utama adalahpengembangan komoditas jagung melalui program Gerakan Tanam Jagung Hibrida. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyebut program tersebut menjadi langkahnyata dalam memperkuat ketahanan pangan mulai dari desa hingga tingkat nasional.
Menurut Krisantus Kurniawan, program itu sejalan dengan visi pemerintahan Presiden PrabowoSubianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita yang menekankanpentingnya kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau. Ia jugamenilai penguatan sektor pertanian sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat yang ingin menciptakan daerah yang sejahtera, adil, dan berwawasan lingkungan.
Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Kalimantan Barat mencatat luas panen jagungmencapai 34.503 hektare dengan produksi sebesar 179.246 ton pipilan kering. Capaian itumenunjukkan potensi besar daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. KabupatenBengkayang disebut memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra pengembangan jagung di Kalimantan Barat.
Krisantus juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, serta unsur TNI danPolri untuk aktif mendukung program optimalisasi lahan pertanian. Menurutnya, lahan yang belum produktif perlu dimanfaatkan menjadi sumber pangan baru yang mampu memperkuatekonomi masyarakat dan menopang ketahanan pangan nasional.
Dalam setahun terakhir, pemerintah dinilai mulai menunjukkan langkah nyata dalammemperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Berbagai program seperti penguatan koperasidesa, percepatan distribusi pupuk, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga peningkatanproduksi komoditas strategis menjadi bagian dari upaya tersebut. Pemerintah ingin memastikanketahanan pangan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar memberi dampak terhadapkesejahteraan masyarakat.
Ketahanan pangan pada akhirnya hanya dapat dicapai melalui sinergi yang berkelanjutan antarapemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, petani, nelayan, aparat keamanan, danmasyarakat luas. Dengan semangat gotong royong serta inovasi yang terus dikembangkan, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligusmenciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat.
