Koalisi Merah Putih Gelar Diskusi Publik Soal Pemekaran di Tanah Papua
Koalisi Merah Putih menggelar diskusi publik dengan tema manfaat DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang digelar dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Rabu (1/6/2022).
Dalam diskusi publik yang digagas oleh Barisan Merah Putih, Gerakan Merah Putih, Garda Merah Putih, Laskar Merah Putih, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Kesatria Parlemen Jalanan Papua Barat dan dipandu oleh jurnalis Papua, Jems Aisoki menghadirkan para pemateri dari tokoh intelektual Papua Barat, Bernad Boneftar.
Selain itu pemateri lainnya Sekretaris LMA Papua Barat, Lenny Prawar, Ketua Barisan Merah Putih Korneles Yenu, Ketua II Parlemen Rakyat Daerah KNPB Ruben Bonai, Aktivis HAM dan Demokrasi yang juga merupakan Aktivis West Papua National Authority (WPNA) Alfred Auparay dan Yustus Boseren Ketua Komunitas Anak West Papua sebagai keterwakilan unsur pemuda dan Mahasiswa.
Kordinator Koalisi Merah Putih, Sam Mandowen mengatakan Koalisi menyediakan forum ilmiah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Kami ingin menyediakan forum demokratis agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka baik yang pro maupun kontra terhadap rencana pemekaran. Tujuannya agar kita melihat alasan – alasan mendukung rencana DOB dan alasan – alasan menolak DOB,” bebernya.
Ia melanjutkan, jika ruang – ruang demokrasi seperti ini tersedia maka aspirasi masyarakat akan tersalur dengan baik, sehingga perkecil narasi – narasi negatif di publik yang berdampak pada aksi – aksi anarkis di masyarakat. Intinya, Koalisi ingin agar Tanah Papua, Papua Barat tetap aman, Damai dan sejahtera.
Koalisi Merah Putih Gelar Diskusi Publik Soal Pemekaran di Tanah Papua (1)
zoom-in-whitePerbesar
Salah satu moderator Jems Aisoki jadi moderator kegiatan debat Publik tentang Manfaat DOB bagi Rakyat Papua Barat dan Papua Barat
“Dalam paparan diskusi, para pemateri menyambut baik rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Menurut mereka hadirnya DOB akan memberikan manfaat kesejahteraan terhadap masyarakat Papua, termasuk memperpendek rentang kendali pelayanan Pemerintah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Tanah Papua,”katanya.
Disisi lain, para pemateri juga memaparkan kekuatiran akan bahaya marginalisasi orang asli Papua dari atas leluhurnya karena dampak pembangunan dan arus migrasi dari luar Papua masuk ke Papua.
Intelektual Papua, Bernad Boneftar mengatakan dirinya setuju dengan Pemekaran Papua menjadi beberapa Provinsi Otonom Baru di Indonesia. Saya setuju dengan dimekarkan Papua menjadi beberapa Provinsi Otonom Baru, mengingat wilayah Papua sangat luas secara geografis dan dengan kondisi yang luas tersebut pelayanan pemerintah akan sangat sulit menyentuh masyarakat Papua yang hidup di daerah – daerah terisolir sehingga dengan pendekatan pemekaran akan memudahkan Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sosial kesejahteraan kepada masyarakat.
Dia mencotohkan sebelum Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dimekarkan. Pelayanan Pemerintah Kabupaten Manokwari sangat sulit untuk menyentuh masyarakat yang hidup di daerah – daerah terisolir di Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Manokwari Selatan namun dengan adanya pemekaran telah memudahkan pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Demikian juga dengan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat. Sebelumnya daerah – daerah lain di Wilayah Kepala Burung Papua belum berkembang pesat baik dari layanan infrastruktur maupun layanan sosial ekonomi dan kesejahteraan. Namun dengan hadirnya Provinsi Papua Barat telah memberikan banyak manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Papua Barat saat ini.
Salah satu manfaat yang bisa dilihat adalah hampir semua anak – anak Papua bisa menduduki jabatan – jabatan struktural di Pemerintahan maupun jabatan – jabatan Politik, walaupun banyak dari mereka yang dulu menolak Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat.
Boneftar juga meminta Pemerintah Pusat perlu mencari skema pembangunan yang efektif dan holistik dalam membangun Papua dalam Kerangka Nagara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Menurutnya, diperlukan sentuhan Hati dan pendekatan Kemanusiaan untuk menjawab pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Ia menyarankan Pemerintah perlu mencari model penataan wilayah Khusus dengan menyiapkan satu lembaga tingkat Kementerian yang bertugas mengkoordinasikan dan menata pembagunan wilayah Khusus seperti Papua. Lembaga tersebut mengawasi dan mengontrol serta mengevaluasi pembangunan di wilayah khusus Papua.
Menurutnya strategi itu perlu dilakukan sebagai model pendekatan struktural yang mampu menata Papua, menghadirkan pelayanan pemerintah yang betul-betul membangun Papua dengan hati.
“Semua kebijakan yang masuk di Tanah Papua harus melalui Kementerian tersebut untuk dikaji, ditata sesuai model kekhususan. Lembaga itu harus diisi oleh anak – anak Papua karena mereka yang tahu model pendekatan pembangunan Papua,” ujar dia.
Bernard menambahkan Presiden Jokowi bisa mengamankan Kepentingan Luhut Binsar Pandjaitan dengan mendirikan lembaga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Kenapa untuk Pembangunan masyarakat Papua, Pak Jokowi tidak bisa buat Lembaga setingkat Kementerian yang secara khusus bertugas membangun Provinsi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.
Menurut Boneftar, fakta hari ini orang asli Papua merasa belum terintegrasi dalam sistem Negara yang saat ini dibangun oleh Pemerintah, karena itu sebagian rakyat Papua ingin membangun sebuah sistem negara sendiri yang mampu mengintegrasikan masyarakat dalam cita – cita kesejahteraan dan kemakmuran.
Saran saya, kata Boneftar negara tidak boleh alergi tentang aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat Papua, baik aspirasi pro dan kontra adalah masukan untuk memperbaiki sistem pelayanan terbaik bagi rakyat Papua. Solusinya adalah bagaimana pemerintah mencari pola dan pendekatan struktural yang tepat dalam mengintegrasikan masyarakat Papua kedalam sistem Negara”ujar dia
Selanjutnya, Boneftar menambahkan DOB memberikan manfaat yang cukup luas bagi kemaslahatan kehidupan orang Papua, karana itu ia mendesak DPR RI dan DPD RI berpartisipasi aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat Papua tentang manfaat DOB di Tanah Papua.
“Daerah Otonomi Baru merupakan pola pendekatan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Papua. Oleh karena itu saran kami pemerintah pusat betul- betul komitmen untuk mensejahterakan orang Papua melalui model pendekatan pemekaran yang saat ini diwacanakan oleh pemerintah,”tukasnya.
Lenny Prawar Sekretaris LMA Papua Barat setuju atas rencana pemekaran Papua dan Papua Barat menjadi beberapa Provinsi Otonom. Menurutnya tujuan pemekaran tak lain untuk memakmurkan, menata dan memberikan manfaat keadilan kepada masyarakat Adat Papua, menghadirkan layanan sosial, ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dia juga mengakui adanya kelompok yang pro dan kelompok yang kontra atas rencana Pemekaran baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Lenny mengatakan kontra pemekaran karena adanya alasan yakni kekhawatiran mengenai pemerataan hak hak dasar orang Papua. Kalau DOB mau diberlakukan di Tanah Papua maka perlu libatkan masyarakat adat, kira- kira rakyat Papua mau apa.
“Saya mewakili masyarakat adat, harapkan agar sosialisasi bersama masyarakat harus dilakukan pemerintah pusat. Dalam melakukan apapun program pemerintah perlu melibatkan masyarakat bawah. Undang tokoh adat, pemuda, perempuan terutama masyarakat adat untuk mendengar apa isi hati terkait masa depan mereka,”jelas dia.
“Saya sendiri setuju bahwa DOB bermanfaat bagi pembangunan Tanah Papua, memperpendek rentang kendali pemerintahan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan memberikan keadilan bagi masyarakat,”terangnya.
Sementara itu, Ketua II Parlemen Rakyat Papua Daerah (KNPB) di Manokwari mengatakan secara pribadi dia setuju dengan hadirnya DOB di Tanah Papua.
“Tetapi, kata dia pemerintah perlu melihat Otsus kembali. Pasalnya selama 20 tahun bergulirnya Otonomi Khusus belum menjawab harapan masyarakat Papua untuk mendapat pelayanan sosial dan kesejahteraan yang baik.
Otsus sudah bergulir dari tahun 2001 namun orang Papua belum menikmati Otsus, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatkan perekonomian, karena pemerintah pusat pegang Kepala dan tahan Ekor [ pemerintah pusat belum percaya orang Papua]. Bagaimana orang Papua bisa maju dan mandiri,”ungkapnya.
“Saya minta pemerintah pusat jangan cepat cepat menetapkan DOB. Tolong pelajari baik. Apakah DOB ini bermasalah bagi orang Papua atau tidak ke depan. Karena orang Papua demo ke sana kemari menolak DOB. Pemerintah jeli melihat baik kalau di paksakan apakah DOB berpihak bagi orang Papua atau tidak,”tuturnya.
Aktivitas HAM dan Demokrasi Alfred Auparay, DOB hadir di Tanah Papua harus murni dari keinginan dan aspirasi rakyat Papua. Kalau ini program dari pemerintah maka harus diselaraskan dengan aspirasi rakyat.
“Pemekaran adalah program pemerintah, namun kenapa menjadi pro dan kontra, karena substansi masalah di Otsus belum mampu menjawab kesejahteraan masyarakat Papua.
Sebaiknya usulan harus mendengar dari rakyat. Banyak orang Papua menolak pemekaran, karena subtansi masalah ada di implementasi Otsus yang belum mampu menyentuh hak – hak dasar masyarakat Papua.
Sebagai aktivitas HAM dan Demokrasi, Alfred melihat Otsus gagal memerdekakan orang Papua dalam NKRI. Kita bicara soal pendidikan, apakah dengan uang otsus yang banyak ini biaya pendidikan sudah gratis, kesehatan gratis, dan pelayanan – pelayanan sosial ekonomi sudah mensejahterakan orang asli Papua?,”tanya Alfred.
“Orang Papua butuh satu, yakni bagaimana pemerintah bisa memberikan sentuhan lansung kepada orang Papua. Kalau orang Papua tersentuh dengan kebijakan negara, maka apapun usulan Jakarta pasti rakyat Papua terima. Namun jika masyarakat belum merasakan manfaat dari suatu kebijakan maka jangan kaget ketika Rakyat Papua tolak pemekaran,”ujar dia.
Dia menambahkan Pemekaran Daerah adalah sebuah kebutuhan, namun untuk saat ini belum, karena masyarakat Papua belum merasakan manfaat dari janji Otsus. Kalau pemekaran dipaksakan akan berbenturan keras dengan aspirasi rakyat. Ini kondisi ril yang terjadi di Papua sebab implementasi Otsus selama 20 tahun belum mampu menyentuh hati orang asli Papua.
“Orang Papua tidak pernah benci kepada siapapun di tanah ini. Karena orang Papua punya kasih. Yang orang Papua butuhkan adalah sentuhan yang nyata dari pemerintah”,tukasnya.
Ketua Gerakan Merah Putih Korneles Yenu mengatakan gerakan merah putih tetap mendukung rencana DOB yang diprogramkan dari pemerintah pusat. Pasalnya, dengan adanya DOB akan lebih jelas rentang kendali pemerintah dan pelayanan pemerintah kepada semua akses pembangunan bagi masyarakat Papua.
“Dia meminta Kepala Daerah untuk memberikan pelayanan sosial ekonomi bagi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kami dukung rencana DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kita semua disini merah putih. Kita tetap mendukung kebijakan negara karena kita telah menikmati manfaat dari kehadiran negara melalui pemekaran selama ini. Hanya cuma satu, pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus diperbaiki, sehingga bisa menyentuh langsung dan memberikan manfaat bagi rakyat Papua,”pungkasnya.
Senada, Yustus Boseren setuju atas janji – janji pemekaran tentang manfaat DOB. Namun Dia kuatir apakah janji DOB akan sejahterakan masyarakat akar rumput atau kalangan elit tertentu saja. Pasalnya hingga saat ini Papua dibagi menjadi dua Provinsi pun kebanyakan masyarakat kalangan bawa belum merasakan manfaat kesejahteraan dari Otsus.
Dia beralasan bahwa DOB harus memberikan kepastian terhadap pembangunan dan jaminan akan kesejahteraan terhadap orang Asli Papua. Jika tidak, dia bersama komponen mahasiswa dan Pemuda akan menjadi garda terdepan untuk demo dan kritisi pemerintah atas kebijakan yang belum menyentuh dan menjawab tuntutan kesejahteraan orang asli Papua,”tukasnya
