oleh: Jumadiansyah )*
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai sebagai langkah cerdas pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka pemulihan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan juga telah melakukan percepatan Program PEN dan pemberian insentif untuk mendorong perekonomian di tiga bulan pertama tahun 2021.
Dunia kini telah memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, di tahun kedua ini justru tantangannya menjadi lebih sulit. Hal itu disebabkan mutasi virus Corona yang terus berubah hingga lelahnya populasi dunia dalam menghadapi pandemi sehingga mengabaikan protokol kesehatan.
Selain masalah kesehatan yang masih terus menjadi hantu bagi masyarakat, perekonomian dunia juga tidak sedikit terkena imbasnya. Di Indonesia saja, pandemi ini telah menyebabkan banyak karyawan yang di PHK, pemotongan gaji, hingga menurunnya omzet penjualan diberbagai sektor ekonomi.
Dalam menjawab masalah pandemi ini, sejumlah kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, dan hasilnya bisa dinilai cukup bagus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia di Kuartal I 2021 sebesar minus 0,74% year on year (yoy). Pertumbuhan pada tiga bulan pertama tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sempat terkontraksi di angka minus 5%.
Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendi Manilet menilai bahwa upaya penanganan pemulihan ekonomi oleh pemerintah sudah berada di jalur yang tepat (on the track). Jika dilihat dari historis setidaknya perbandingan di tahun lalu memang menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang lebih baik.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memang menjadi kunci penting dalam pemulihan baik kesehatan maupun ekonomi di kuartal I-2021 ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan percepatan program dan pemberian insentif.
Program-program PEN yang diarahkan untuk mendorong perekonomian di tiga bulan pertama tahun ini, sebagai berikut:
Pertama, percepatan realisasi program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan sosial, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang sudah terealisasi Rp 16,59 triliun pada bulan Januari 2021.
Kedua, percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan Produktif Usaha MIkro (BPUM) yang ditargetkan tersalur pada Maret 2021.
Ketiga, program padat karya kementerian/lembaga (K/L) pada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan.
Keempat, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan PPN perumahan yang mulai diberlakukan pada Maret 2021 yang diharapkan mampu mengungkit permintaan masyarakat kelas menengah. Kelima, percepatan program vaksinasi tahap kedua untuk menciptakan kepercayaan pada masyarakat.
Selain lima Program PEN tersebut, pemerintah juga memberikan fasilitas kepabeanan untuk impor alat kesehatan dan vaksin di tengah pandemi Covid-19. Data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, per 15 Februari 2021, total fasilitas kepabeanan yang telah diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 825,33 miliar dari total nilai impor yang mencapai Rp 4,52 triliun. Kemudian, fasilitas senilai Rp 591,06 miliar yang diberikan untuk impor vaksin sejumlah 29,3 juta dosis.
Program-program tersebut diatas merupakan beberapa strategi pemerintah dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang sampai saat masih mewabah. Strategi dan kebijakan pemerintah ini sudah seharusnya didukung dan diapresiasi, karena semua ini bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi kita.
Namun, upaya-upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di masa pandemi seperti saat ini tidaklah mudah, karena masih ada sejumlah pihak atau kelompok yang selalu menentang strategi serta kebijakan cerdas Pemerintah. Kelompok-kelompok ini “rajin” mengkritisi program-program pemerintah tersebut, namun sangat minim solusi.
Menyikapi hal ini, kita berharap agar masyarakat tidak terprovokasi kelompok tersebut dan terus mendukung program-program perbaikan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan krisis akibat pandemi Covid-19.
)* Penulis adalah pegiat Diskusi Nusa Pers
