Oleh : Irvan Ramadhan )*
Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar Reuni 212 di Kawasan Monas, Jakarta. Rencana itu rencananya akan digelar pada 2 Desember 2019. Beberapa elemen masyarakat menolak gagasan tersebut karena dianggap tidak memiliki relevansi dan penuh muatan politis. Apalagi Rencana Reuni 212 juga dibarengi dengan kemunculan isu dugaan Habib Rizieq yang dicekal meskipun belum tentu kebenarannya. Bukan tidak mungkin, acara Reuni 212 merupakan kamuflase pemulangan Habib Rizieq.
Tampaknya, Ini lagi panggungnya Aksi 212, gembar-gembor reuni sudah makin santer terdengar. Sang Pentolan FPI, HRS pun mulai menunjukkan eksistensinya. Beberapa isu digulirkan, tudingan pencekalan mulai digelontorkan, bukti-bukti surat dari pemerintahan juga diviralkan di media sosial. Suasana makin ramai, namun terkesan janggal. Orasi-orasi berbau makar kembali terdengar. Sang Pentolan FPI meminta pemerintahan memulangkannya dari Arab Saudi. Yang masih setia, terbawa arus menyuarakan ketidakadilan versi HRS. Namun, suatu hal memalukan untuk sebagian masyarakat. Pasalnya, HRS mengklaim bahwa dirinya begitu nyaman dengan fasilitas tamu kehormatan di Arab Saudi. Lalu kenapa kini dirinya merongrong pemerintah untuk “mbayari” kepulangannya ke Tanah Air?
Apa mungkin uang saku Imam besar FPI ini telah menipis hingga tak mampu pergi dari Arab Saudi. Ah, bisa jadi terlalu banyak kemungkinan. Namun, pada intinya pemimpin FPI ini ingin naik daun. Namanya disebut-sebut begitu berpengaruh untuk pelaksanaan reuni rutin tahunan.
Tak menampik kebenaran kala itu, massa yang ikut tergabung dalam aksi 212 memang banyak datan. Mereka datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Akan tetapi, lain dulu lain sekarang. Waktu itu aksi 212 menyuarakan kasus penistaan agama oleh Ahok. Namun, setelahnya aksi ini makin sering menggandeng elite politik untuk ikut meramaikan organisasi tersebut. Sebagai contoh, Prabowo Subianto yang dulu digadang-gadang sebagai Capres unggulan, tapi berakhir dengan kekalahan. Kendati demikian, agaknya ormas ini lebih mudah move on daripada perkiraan.
Kemungkinan pedoman mereka adalah mati satu tumbuh seribu. Ungkapan yang ironi di tengah situasi hijrahnya Prabowo ke kubu Jokowi. Menurut berita, kandidat ini telah memilih kandidat baru yakni Gubernur DKI Jakarta. Dirinya dipastikan wajib hadir saat reuni akbar 212 pada 2 Desember mendatang.
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 memutuskan untuk mengundang Anies sebagai tamu kehormatan, daripada Prabowo. Hal ini dinilai sebagai bentuk “ngambek”-nya kelompok 212 ini kepada Menhan ini. Reuni 212 juga mendapat beragam tanggapan termasuk dari MenkoPolhukam, yakni mahfud MD. Pejabat negara ini mempersilakan jika akan diadakan agenda akbar tersebut. Namun, banyak pihak menilai jika reuni ini hanya akan menimbulkan kericuhan politik dan sosial pasca meredanya suasana panas Pilpres.
Hal itu turut diaminkan oleh Novel Bamukmin, selaku Juru Bicara PA 212. Secara tegas pihaknya menyatakan keharusan sang Gubernur untuk datang di acara tersebut. Pertanyaannya masih sama, apa kiranya relevansi pergerakan ormas 212 selepas Pilpres? Adakah agenda kepentingan lain dengan pelaksanaan reuni akbar itu.
Menurut sejumlah literatur, Kelompok 212 ini muncul akibat adanya keterancaman identitas muslim kala itu. Maka, tak mengherankan jika orasi mereka sebagian besar terdiri dari hal-hal berbau penindasan, ketidaksetaraan, hingga anti-pemerintah. Apapun itu, narasi yang mereka bangun sukses menggaet massa dengan jumlah yang fantastis.
Sosok dibalik ramainya panggung 212 ini adalah HRS. Pentolan FPI yang terlalu keras mengkritisi segala langkah pemerintah ini, tampaknya tak mau kehilangan pamor. Dia tak mau sinarnya meredup akibat kasus denda overstaynya di Saudi Arabia. Sehingga dengan sengaja ia membuka sejumlah isu untuk memojokkan pemerintah. Menuduh tak melindungi warganya, alias menghalangi kepulangannya ke Indonesia. Padahal secara jelas dan tegas, Mahfud MD menyatakan tidak ada surat pencekalan maupun upaya menghalangi HRS untuk kembali.
Mahfud juga menyatakan bahwa HRS memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Dengan catatan, negara tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Yang berarti Negara memiliki hak guna menjamin keamanan dan keutuhan bangsa. Yang merupakan bentuk tanggungjawab negara kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali.
Bukan tak mungkin reuni 212 ini memiliki tujuan lain. Mengingat, seperti yang sudah-sudah aksi ini berubah haluan dan melenceng dari tujuan yang diutarakan. Memang, tak akan ada yang menghalangi pelaksanaan acara ini. Namun, relevansinya juga harus jelas dan transparan. Jangan sampai dominasi politik menunggangi nama agama yang diagungkan.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
