Oleh: Yohanes Mambraku*
Sepanjang tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan yang sangat serius dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan tersebut tampak jelas dari sisi anggaran, perluasan jangkauan layanan, hingga dampak sosial ekonomi yang kian nyata dirasakan masyarakat. MBG tidak hanya dijalankan sebagai program bantuan, tetapi diposisikan sebagai kebijakan strategis nasional yang dirancang secara adil, kontekstual, dan berpihak pada wilayah dengan tantangan geografis tinggi seperti Papua.
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerapkan skema pembiayaan MBG yang disesuaikan dengan kondisi objektif wilayah. Penyesuaian ini menjadi penanda kuat bahwa pembangunan gizi nasional tidak diseragamkan, melainkan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kebutuhan riil masyarakat. Papua, dengan tingkat kemahalan dan kompleksitas medan yang tinggi, memperoleh perhatian khusus agar kualitas layanan gizi tetap optimal dan berkelanjutan.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis di Papua mencapai tiga kali lipat dibandingkan Pulau Jawa. Penjelasan tersebut disampaikan pada 31 Desember 2025 dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta. Dadan Hindayana mengatakan bahwa dengan jumlah penerima manfaat sekitar 750 ribu orang, dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai tiga kali lipat dibandingkan wilayah Jawa.
Kebijakan anggaran tersebut mencerminkan penyesuaian pemerintah terhadap indeks kemahalan Papua. Jika di Pulau Jawa kebutuhan anggaran untuk sekitar 750 ribu penerima manfaat berada di kisaran Rp7,5 triliun, maka untuk Papua angkanya mencapai kurang lebih Rp25 triliun. Penyesuaian ini memastikan bahwa kualitas makanan, distribusi logistik, serta operasional dapur MBG tetap terjaga tanpa mengorbankan kesinambungan program jangka panjang.
Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan optimal di Papua. Percepatan pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi prioritas, dengan harapan seluruh SPPG di Papua sudah bekerja dan berproduksi penuh. Arahan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi medan dan keterbatasan infrastruktur di Papua yang tidak mudah. Hingga akhir 2025, Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 179 SPPG telah terbentuk di seluruh Tanah Papua dari target total 2.500 SPPG. Di sisi lain, minat investor terhadap pembangunan dapur MBG terus menguat, ditandai dengan ratusan pihak yang telah mendaftarkan diri untuk terlibat dalam pengembangan SPPG di berbagai daerah Papua.
Pada tingkat regional, implementasi MBG menunjukkan hasil konkret, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Papua Tengah Nalensius Situmorang mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sepanjang 2025 telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat. Sebanyak 45.368 penerima merupakan anak sekolah, sementara 1.503 lainnya terdiri dari balita serta ibu hamil dan menyusui.
Keberadaan 30 SPPG yang telah beroperasi di Papua Tengah tidak hanya memperkuat distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Ratusan tenaga kerja lokal terserap dalam operasional dapur MBG, memperlihatkan bahwa program ini memberikan efek berganda yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
Dampak positif MBG juga dirasakan secara lebih luas di seluruh Tanah Papua. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar mengatakan bahwa manfaat Program Makan Bergizi Gratis telah terasa dan berdampak positif. MBG tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Papua, tetapi juga berperan besar dalam penyerapan ribuan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua.
Selain aspek kesehatan dan ekonomi, MBG turut memperkuat kohesi sosial dan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat Papua. Keterlibatan masyarakat lokal sebagai pengelola, juru masak, hingga tenaga distribusi menjadikan dapur MBG sebagai pusat kolaborasi sosial yang menumbuhkan rasa memiliki dan optimisme baru. Program ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tidak bersifat simbolik, melainkan hadir nyata dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dengan penguatan anggaran yang signifikan, percepatan pembangunan SPPG, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dan investor, Program Makan Bergizi Gratis di Papua bergerak menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Sepanjang 2025, capaian MBG menjadi bukti konkret keberhasilan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menempatkan Papua sebagai bagian strategis dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Program MBG di Papua terus dilaksanakan pengawasan yang kuat, serta sinergi lintas sektor agar dampak positif yang telah dirasakan sepanjang 2025 dapat terus diperluas. Penguatan peran UMKM lokal, pemanfaatan bahan pangan daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Papua menjadi kunci agar MBG tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian jangka panjang. Dengan komitmen yang terjaga dan pelaksanaan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah, MBG berpotensi menjadi model pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengawal masa depan generasi Papua.
*Penulis merupakan Penggiat UMKM dan Ekonomi Rakyat Papua
